Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Uighur
DPR Usulkan Isu Uighur di Parlemen OKI
2019-03-17 15:11:29
 

Sebagai forum parlemen negara-negara Islam dunia, The Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC), harus bersikap tegas terhadap setiap marginalisasi dan diskriminasi yang dihadapi oleh sejumlah masyarakat muslim di dunia.(Foto: @fadlizon)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Delegasi DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Koordiantor Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Fadli Zon berhasil mendorong isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap Muslim Uighur ke dalam resolusi Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) ke-14 dalam Sidang General Comittees PUIC ke-14 di Maroko.

"Usulan Indonesia untuk isu muslim Uighur ini awalnya ditanggapi dingin negara muslim lainnya. Bahkan sempat ditolak dengan alasan prosedural. Namun karena lobi dan desakan yang kuat delegasi DPR RI, Sidang General Committees menyetujui untuk memasukan isu muslim Uighur ke dalam draft resolusi akhir," papar Fadli dalam rilis yang diterima Parlementaria, Jumat (15/3).

Turut menjadi delegasi DPR RI dalam sidang tersebut, diantaranya Ketua BKSAP DPR RI Nurhayati Ali Assegaf (F-PD), Wakil Ketua BKSAP DPR RI Rofi Munawar (F-PKS), Anggota BKSAP DPR RI Dwi Aroem Hadiatie (F-PG), Siti Masrifah (F-PKB), Saniatul Lativa (F-PG), Achmad Farial (F-PPP), dan Lalu Gede Samsul Mujahiddin (F-Hanura).

Fadli menuturkan, meski isu Muslim Uighur telah mendapat sorotan internasional, ironisnya negara-negara muslim hingga kini belum mengeluarkan sikap kolektif. Baik di tingkat eksekutif melalui OKI, maupun melalui forum Parlemen negara-negara Islam. "Hal inilah yang melatarbelakangi delegasi DPR bersikukuh memasukan isu muslim Uigur di sidang ke 14 PUIC di Maroko," jelasnya.

Politisi Partai Gerindra itu menyebutkan, ada tiga pertimbangan yang melatarbelakangi sikap delegasi Indonesia. Pertama, PUIC sebagai forum parlemen negara-negara Islam, memiliki tanggung jawab moral yang lebih dalam menyikapi perlakuan diskriminatif yang sedang dialami muslim Uighur.

Kedua, lanjutnya, resolusi PUIC tidak pernah absen dalam menyikapi tragedi muslim seperti di Rohingya, Crimea, dan isu masyarakat muslim di Yunani. Sikap membela dan melindungi masyarakat muslim minoritas, terutama yang hidup di negara non-member OIC (Organization of Islamic Cooperation atau Organisasi Kerjasama Islam disingkat OKI), selalu menjadi poin utama dalam setiap resolusi PUIC.

"Sehingga, jika PUIC diam terhadap isu Muslim Uighur, ini menjadi satu pertanyaan besar dan akan menjadi reputasi kelam bagi PUIC sebagai organisasi Parlemen negara muslim dunia," kata legislator dapil Jabar V itu.

Selanjutnya, pertimbangan ketiga adalah aspek kemanusiaan. Meski diberikan status otonomi, penduduk muslim di Xinjiang faktanya justru mengalami perlakuan represif. Lebih dari 10 juta muslim di Xinjiang mengalami perlakukan diskriminatif, baik diskriminasi agama, sosial, maupun ekonomi.

Bahkan, investigasi UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination dan Amnesty International and Human Rights Watch melaporkan terdapat dua juta warga Uighur yang ditahan otoritas China di penampungan politik di Xinjiang. Banyak para tahanan yang dipenjara untuk waktu yang tak ditentukan dan tanpa dakwaan.

Ironisnya, penahanan tersebut tidak sedikit yang berujung pada penyiksaan, kelaparan, dan kematian. "Inilah yang mendasari sikap delegasi DPR RI. Itu sebabnya, PUIC sebagai organisasi parlemen negara-negara Islam terbesar di dunia, semestinya bersikap aktif. Minimal, tidak menutup mata atas apa yang saat ini dialami muslim Uighur di Xinjiang," pungkas Fadli.(ann/sf/DPR/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Uighur
 
  Uighur China: Ditahan karena Memelihara Janggut, Berjilbab, dan Menjelajah Internet
  Hidayat Nur Wahid Bicara Soal Uighur Hingga Politik Identitas
  Pemerintah RI Harus Nyatakan Sikap soal Muslim Uighur
  Abdul Mu'ti: Muhammadiyah Tidak Bisa Dibeli
  Terkait Masalah HAM Umat Muslim di Uyghur China, Muhammadiyah Tetap Konsisten Membela Kemanusiaan
 
ads1

  Berita Utama
Bupati Kutai Timur Ismunandar Beserta Istri Yang Menjabat Ketua DPRD Kena OTT dan Jadi Tersangka KPK

Pembakaran Bendera PDIP Dibawa Ke Jalur Hukum, Edy Mulyadi: Silakan, Loe Jual Gue Borong!

Hadiri Pemusnahan Barang Bukti, Kapolri: Kita Bukan Tempat Transit Perdagangan Narkoba

Presiden PKS: Pak Jokowi Mestinya Marah Dari Dulu, Bukan Sekarang

 

ads2

  Berita Terkini
 
Cadangan Emas Menipis, RI Sempat Impor dari Singapura

Travelling pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru, Ini Pesan untuk Traveller

Grab Didenda Puluhan Miliar, Pengamat Hukum: Investor Asing Tidak Boleh Rugikan Pengusaha Lokal

Pertamina dan Dinas LH DKI Jakarta Gelar Uji Emisi Gratis

Idul Adha: Muhammadiyah Dorong Kurban untuk Ketahanan Pangan dan Ekonomi Berkelanjutan

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2