Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
Media
DPR dan Pemerintah Sepakati System Hybrid dalam RUU Penyiaran
2018-02-14 08:11:42
 

Ilustrasi. Tampak Bahas RUU Penyiaran, Ketua DPR Gelar Pertemuan dengan Menkominfo dan Pimpinan Fraksi.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - DPR Jaman Now yang dilontarkan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo terus melakukan pembenahan dalam mengatasi berbagai permasalahan. Salah satunya terkait pembahasan RUU Penyiaran yang pembahasannya masih mengalami banyak dinamika.

Untuk menyelesaikan masalah tersebut, Bamsoet, panggilan akrabnya, mengadakan pertemuan informal antara Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dengan para pimpinan Fraksi di DPR dan Wakil Ketua Komisi I Meutya Hafid. Pertemuan berlangsung di ruang kerja Ketua DPR RI, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (13/2).

"Pembahasan RUU Penyiaran masih terhambat pembahasan antara penggunaan sistem Single Mux dan Multi Mux. Saya kira kita perlu mencari jalan keluarnya, sehingga RUU Penyiaran bisa segera diselesaikan dengan bijaksana," tutur Bamsoet dalam pertemuan tersebut.

Setelah melalui berbagai pertimbangan dan pembahasan, DPR RI dan pemerintah yang diwakili Menkominfo Rudiantara sepakat mencari jalan tengah dengan penggunaan Sistem Hybrid Multiplexing.

"Sistem Hybrid Multiplexing adalah campuran antara sistem Single Mux dan Multi Mux. Berbagai kebaikan yang ada di sistem Single Mux dan Multi Mux akan diambil dan dikombinasi," jelas Bamsoet.

Dengan demikian, lanjut politisi F-PG itu, sistem kombinasi tersebut dapat memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak, negara maupun para pelaku usaha industri penyiaran sama-sama diuntungkan.

Dalam kesempatan itu, Menkominfo Rudiantara juga menyambut baik adanya usulan Sistem Hybrid Multiplexing. Dirinya berharap agar RUU Penyiaran segera bisa diselesaikan.

"Mengingat besok sudah penutupan masa sidang DPR, maka RUU Penyiaran sebagai RUU inisiatif DPR akan kita bahas pada masa sidang selanjutnya. Insya Allah sudah tidak ada pembahasan yang terlalu rumit. Dengan menjalin komunikasi secara rutin, semua bisa diselesaikan dan dicari jalan keluarnya," pungkas politisi dari Dapil Jateng itu.(ann/sf/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Media
 
  Implikasi Strategis Tata Kelola Manajemen Media
  Ratusan Ribu Wartawan Terancam Menganggur
  Para Wartawan Sumbar Demo terkait Pergub No 30 Tahun 2018
  Forum Wartawan Polri Gelar Raker Pengurus Membahas SOP dan Job Desc
  Media Berpengaruh Tingkatkan Kepercayaan Publik
 
ads

  Berita Utama
Polri Diminta Usut Aksi Respresif Polisi di Bengkulu dan Medan

Bawaslu: KPU Tidak Professional Gelar Deklarasi Kampanye Damai

SBY dan Zulkifli Hasan Kecewa dan WO Acara Deklarasi Damai karena Pendukung Jokowi-Ma'ruf Langgar Aturan

KPU Sebarkan 'Virus' Kampanye Damai, Aman, Tertib

 

  Berita Terkini
 
Aparat Pelaku Persekusi Harus Dilaporkan

Salah Satu Tahanan Kabur Polsek Kepulauan Seribu Kembali Diciduk Polisi

Harga Diri Bangsa Indonesia di Kancah Internasional Terus Meningkat

Polri Diminta Usut Aksi Respresif Polisi di Bengkulu dan Medan

Aktor Stand Up Comedy Ditangkap Tim Narkoba Polda Metro Jaya

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2