Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Pekerja Asing
DPRD dan Bupati Konawe Tolak Kedatangan 500 TKA China Saat Pandemi
2020-05-03 14:52:20
 

Ilusrasi. TKA Cina.(Foto: Istimewa)
 
KENDARI, Berita HUKUM - Rencana kedatangan 500 TKA China di perusahaan PT Virtue Dragon Nickel (PT VDNI) dan PT OSS yang beroperasi di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, mendapat penolakan tegas. Kali ini penolakan diungkapkan oleh Ketua DPRD Konawe, Ardin dan Bupati Konawe, Kerry Syaiful.

Ardin mengungkapkan, anggota dewan saat ini mengikuti apa yang menjadi arahan dari bupati. Sejak awal kedatangan 49 TKA di VDNI juga sudah mendapat penolakan.

"Kita ikut arahan bupati, penolakan terhadap TKA juga ini untuk kebaikan warga," kata Ardin kepada wartawan, Sabtu (2/5).

Alasan lain yang menegaskan penolakan yakni banyaknya tenaga kerja lokal yang harus dirumahkan di tengah pandemi. Namun TKA malah diterima.

"Ini kan aneh, tenaga lokal kita dirumahkan tapi kita mau datangkan ratusan TKA," imbuhnya.

Bupati Konawe Kerry Syaiful juga menyayangkan jika TKA itu harus didatangkan. Padahal saat kedatangan 49 TKA yang lalu juga mendapat banyak kecaman.

"Kita juga bingung ini, kasian warga Konawe jika 500 TKA itu datang, kita kan tidak tahu corona ini bisa terjadi dengan siapa saja. Tenaga kerja kita juga masih banyak, kenapa harus datangkan dari luar," pungkasnya.

Seperti dikutip, dalam video unggahan kanal YouTube Talk Show Tv One, Jumat (1/5/2020). Ia mengakui pihaknya menolak kedatangan TKA China tersebut.

Sebab, saat ini negara tengah fokus menekan penyebaran corona dan memutuskan untuk mengunci wilayah dari kedatangan asing.

Ia pun mengaku tidak pernah menerima surat resmi mengenai kedatangan TKA China di Sulawesi Tenggara.

"Saya tidak pernah menerima pemberitahuan resmi. Saya cuma tahu dari pemberitaan saja dari wartawan. Mudah-mudahan kita sepakat menolak. Tapi jangan ada lagi TKA yang sembunyi-sembunyi masuk. Karena ini yang kita khawatirkan," ucapnya.

Sementara itu, saat ditanya terkait akses masuk TKA China, ia pun merasa kecolongan karena mereka lewat jalur laut yang minim pengawasan.

"Biasanya kecolongan kita itu di laut. Tapi ini kan di laut, siapa yang mau mantau," lanjutnya.

Kemudian, ia pun menyinggung janji yang diucapkan oleh Luhut kepada dirinya. Menurutnya, Luhut menjanjikan bantuan terkait kedatangan TKA China. Namun, ia mengaku hingga kini kompensasi yang dijanjikan belum juga dipenuhi.

"Menko Maritim (Luhut) katakan, 'sudah Ker, apa yang kau minta kami siapkan' tapi sampai sekarang kenyataannya juga belum ada, bagaimana kita ini?" kesalnya.

Selain itu, ia pun menyayangkan sikap perusahaan yang mempekerjakan TKA China karena enggan memberikan bantuan kepada warga di Bupati Konawe.

"Perusahaan itu juga harusnya melihat bagaimana dampaknya buat masyarakat Konawe. Saya sampai menyurat ke China, tapi sampai sekarang belum juga ada bantuan. Bagaimana ini. Bahkan kapalnya sampai sudah pulang ke China," ungkapnya.

Tambah dia, "Perusahaan di sini juga tidak ada yang membantu untuk alat kesehatan dan sebagainya. Cuma komunitas masyarakat-masyarakat Tionghoa saja yang bantu"

Diketahui, rencana kedatangan 500 TKA China ke Sulawesi Tenggara sejak 22 April lalu menuai kontroversi.(lir/detik/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Pekerja Asing
 
  PB HMI: Hentikan Mobilisasi TKA Demi Kondusifitas Daerah
  KSPI Mengecam Keras Diizinkannya 500 TKA Masuk ke Indonesia
  DPRD dan Bupati Konawe Tolak Kedatangan 500 TKA China Saat Pandemi
  Imigrasi Temukan Lagi 43 Calon TKA Asal China Mendarat di Soekarno-Hatta yang Diduga Akan Ke Kendari
  PB HMI Tolak Tenaga Kerja Asing Ilegal Asal Cina
 
ads1

  Berita Utama
Ongkosi Anak Buahnya Serang Nus Kei, John Kei Juga Sebut Penghianat Itu Hukumannya Harus Mati

Bupati Kutai Timur Ismunandar Beserta Istri Yang Menjabat Ketua DPRD Kena OTT dan Jadi Tersangka KPK

Pembakaran Bendera PDIP Dibawa Ke Jalur Hukum, Edy Mulyadi: Silakan, Loe Jual Gue Borong!

Hadiri Pemusnahan Barang Bukti, Kapolri: Kita Bukan Tempat Transit Perdagangan Narkoba

 

ads2

  Berita Terkini
 
Dawiyah Zaida Kecewa Suami di Hukum 5 Tahun Tersangkut Perkara Narkotika

Undang-undang Harus Akui Hak Masyarakat Adat

Aplikasi Transportasi 'Online' Diusulkan Jadi Perusahaan Transportasi

Ongkosi Anak Buahnya Serang Nus Kei, John Kei Juga Sebut Penghianat Itu Hukumannya Harus Mati

Pemkot Samarinda Diminta Pertimbangkan Kembali Pembongkaran Bantaran SKM, LAKI Kaltim Kawal Sampai Tuntas

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2