Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Cyber Crime    
Politik
Dalam Kontestasi Politik, Buzzer Dapat Predikat Negatif
2018-10-12 17:01:50
 

Tampak para narasumber saat Diskusi Politik bertajuk 'Buzzer Politik di Sosial Media,Efektifkah?'.(Foto: BH /mos)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Pegiat atau aktifis media sosial, Dimas Akbar menilai jika sesuai koridornya, buzzer atau orang yang memanfaatkan akun sosial media miliknya guna menyebar luaskan info atau dengan kata lain untuk melakukan promosi maupun iklan dari suatu produk maupun jasa pada perusahaan tertentu, ialah sebuah hal yang positif.

Namun, dalam perkembangannya, Dimas menyebutkan keberadaan buzzer yang mendapat respon negatif oleh publik, dikarenakan banyak berperan dalam kepentingan politik, terlebih dalam tahun politik seperti saat ini.

"Buzzer adalah profesi mulia, di Instagram banyak buzzer brand atau produk. Dalam perjalannya buzzer dapat predikat negatif khususnya dalam kontestasi politik. Jadi buzzer adalah hal negatif, apalagi banyak kanal sosmed terlalu banyak buzzernya," ujar Dimas, dalam diskusi publik Lingkar Studi Politik Indonesia (LSPI) bertajuk 'Buzzer Politik di Sosial Media, Efektifkah?' di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (12/10).

Para nasarumber pada diskusi ini adalah Dimas Akbar sebagai profesional Pegiat atau aktifis media sosial, Budiman Sudjatmiko dari Fraksi PDIP DPR RI, Saidiman Ahmad dari SMRC, Ferdinand Hutahaean Kadiv Hukum DPP Demokrat.

Dimas mencontohkan, saat mengunggah konten yang memuat unsur politik pada salah satu akun media sosialnya, netizen seketika memberikan banyak komentar maupun tanggapannya.

"Kalau saya upload makanan yang respon dikit, tapi kalau upload soal lawan politik pasti ramai," ujarnya.

Lebih lanjut, dirinya juga pernah pada beberapa kesempatan, ada pihak-pihak yang ingin memanfaatkan dirinya untuk melancarkan serangan politik pada media sosial.

"Soal #2019GantiPresiden kami suka dicolek tapi kami tolak karena itu bukan segmentasi kami. Kami kedepankan kreatifitas," pungkasnya.(bh/mos)



 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
Mengapa Situng Baru 92 %, KPU Tiba-Tiba Menyahkan Rekapitulasi Pilpres?

Pesan Aksi Damai, Prabowo: Kami Ingin Menegakkan Kebenaran dan Keadilan

Potret Pemilu 2019, LKPI: Ada 72,8 Persen Mengatakan Ada Banyak Kecurangan

Bawaslu Sebut 6,7 Juta Pemilih Tak Dapat C6 dan 17 Ribu TPS Telat Dibuka

 

  Berita Terkini
 
Rekam Aksi Beringas Brimob Saat demo, Wartawan CNN Dianiaya

Korban Aksi 21/22 Mei, Anies Baswedan: Enam Orang Meninggal Dunia

FPI: Ada Pihak Ketiga Yang Ingin Mengadu Domba

Bawaslu Diimbau Beri Laporan Evaluasi

Fadli Zon Luncurkan Buku 'Strengthening The Indonesian Parliamentary Diplomacy'

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2