Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Gaya Hidup    
Muhammadiyah
Dalam Berorganisasi itu Ada Prinsip Ketaatan
2021-07-11 08:13:30
 

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti menjelaskan, dalam berorganisasi terdapat tiga prinsip yang melekat. Prinsip pertama adalah jam'iyah, atau jamaah yang mengakibatkan organisasi bukan sekedar kumpulan, tapi juga memiliki ikatan.

Prinsip kedua adalah imamah atau kepemimpinan, konsep prinsip ini banyak tersebar dalam Al Qur'an dan Hadis. Yaitu perintah taat kepada pempinan sepanjang tidak mengajak kepada maksiat. Selanjutnya yang ketiga adalah prinsip taat atau ketaatan.

"Tentu saja yang menjadi ciri dari organisasi itu adanya ikatan, dan ikatan itu terbangun karena adanya kesamaan visi, kesamaan pandangan. Kemudian yang kedua kita ada struktur, kepemimpinan yang kita menyebutnya dengan imamah, kemudian kalau ada pemimpin kita terikat dengan adanya to'at," ungkap Mu'ti pada (9/7)

Namun jika ada yang tidak taat keputusan organisasi, Mu'ti khawatir mereka ini seakan-akan bersatu tapi hati mereka keras antara satu dengan yang lain, sebagaimana disinggung dalam QS. Al Hasyr: 13 "Kau kira mereka bersatu, padahal hati mereka terpecah belah". Jika hal ini terjadi, menurut Mu'ti substansi jamaah tidak ada lagi.

Bersepakat dan Bersetuju dengan Muhammadiyah
Menjawab tentang kekhawatiran pengurus Muhammadiyah yang khawatir jamaahnya akan 'pindah' akibat adanya fatwa menonaktifkan masjid, Mu'ti berseloroh tidak mengapa pindah. Pasalnya Nabi Muhammad juga tidak merasa sedih kalau ada orang yang diajak kemudian tidak menghendaki.

"Bahkan Al Qur'an itu juga menghibur nabi, kalau kamu sudah beri penjelasan, sudah disampaikan secara benar apa adanya, tapi masih tidak ikut yasudah tugas mu itu menyampaikan ajaran segamblang-gamblangnya. Kalau tidak mau ya sudah, wong kita itu tidak punya hak memaksa orang," jawab Mu'ti

Ia melanjutkan, jika memakai pandangan umum, berislam saja tidak ada paksaan, apalagi dalam bermuhammadiyah juga tidak ada paksaan. Karena itu menurut Mu'ti di Muhammadiyah itu harus suka dan rela. Terkait ini menurutnya kembali kepada komitmen masing-masing.

Padahal fatwa yang diproduksi berfungsi memberikan panduan dalam beragama agar senantiasa berada pada pemahaman dan i'tiqad yang benar. Namun demikian, atas kebenaran itu boleh setuju atau tidak. Jika tidak setuju tidak mengapa, tapi jangan kemudian menyalahkan fatwa yang dibuat oleh otoritas fatwa tertentu.

"Karena itu yang ada adalah ikhtilaf, perbedaan pendapat di antara fikih dan ikhtilaf di antara mujtahid. Tetapi tentu saja perbedaan-perbedaan itu bukan bagian dari kita ber-tafarruq (konflik), karena itu berikhtilaf boleh, ber-tafarruq jangan. Kalau yang mungkin pindah-pindah ke tempat lain, mudah-mudahan setelah covid ini selesai kembali lagi," seloroh Mu'ti

Sehingga terkait dengan kekhawatiran di atas ditanggapi dengan biasa dan tidak perlu pakai otot. Menurutnya, jika saat ini masih bersepakat dengan Muhammadiyah maka harus bersetuju dengan faham Muhammadiyah, sebagaimana yang tertuang dalam Anggaran Dasar Muhammadiyah di bagian awal.

Maka kunci dari bermuhammadiyah adalah sukarela, termasuk dalam berislam pun sama. Serta yang harus dimiliki ketika bermuhammadiyah adalah semangat berjamaah, bersepakat dengan kepemimpinan yang amanah di semua level kepemimpinan, dan harus memiliki ketaatan atas dasar sukarela.(muhammadiyah/bh/sya)




 
   Berita Terkait > Muhammadiyah
 
  Sudah Saatnya Muhammadiyah Mengambil Peran Sebagai Digital Disruptor
  Buka Tanwir, Haedar Nashir Sampaikan Belasungkawa untuk 134 Ribu Warga Indonesia
  Mempertahankan Islam di Bumi Jawa, Sultan HB VII Dukung Kiai Dahlan Mendirikan Muhammadiyah
  Haedar Ungkap Karakter yang Harus Dimiliki Warga Muhammadiyah
  Muhammadiyah Sebagai Pilar Bangsa Indonesia
 
ads1

  Berita Utama
Utang Melebihi Setengah Aset, Wakil Ketua MPR: Perlu Langkah Strategis Kurangi Utang

Ustadz di Tangerang Tewas Ditembak Orang Tak Dikenal, Saat Pulang dari Masjid

Aturan Maritim Baru China Klaim LCS, Wakil Ketua MPR: Ini Jelas Tindakan Provokasi, Indonesia Harus Bersikap Keras dan Tegas

Biaya Bengkak Proyek Kereta Cepat, Politisi PKS: Sejak Awal Diprediksi Bermasalah

 

ads2

  Berita Terkini
 
Cegah Covid-19, Anggota DPR Minta Pemerintah Perketat Pengawasan Pintu Masuk

HNW: Empat Pilar Adalah Hasil Kesepakatan Bangsa Yang Harus Dijaga dan Dipertahankan

Ditahan KPK, Azis Syamsuddin Dijebloskan ke Rutan Polres Jaksel dengan Kondisi Diborgol

Eksepsi Penasihat Hukum Tergugat Edy Ishak Menolak Gugatan PT Intajaya Bumimulia

Asal-usul Senpi Anggota DPRD Tangerang, Beli dari Anggota Polda Metro Jaya

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2