Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Cyber Crime    
Politik
Dalam Kontestasi Politik, Buzzer Dapat Predikat Negatif
2018-10-12 17:01:50
 

Tampak para narasumber saat Diskusi Politik bertajuk 'Buzzer Politik di Sosial Media,Efektifkah?'.(Foto: BH /mos)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Pegiat atau aktifis media sosial, Dimas Akbar menilai jika sesuai koridornya, buzzer atau orang yang memanfaatkan akun sosial media miliknya guna menyebar luaskan info atau dengan kata lain untuk melakukan promosi maupun iklan dari suatu produk maupun jasa pada perusahaan tertentu, ialah sebuah hal yang positif.

Namun, dalam perkembangannya, Dimas menyebutkan keberadaan buzzer yang mendapat respon negatif oleh publik, dikarenakan banyak berperan dalam kepentingan politik, terlebih dalam tahun politik seperti saat ini.

"Buzzer adalah profesi mulia, di Instagram banyak buzzer brand atau produk. Dalam perjalannya buzzer dapat predikat negatif khususnya dalam kontestasi politik. Jadi buzzer adalah hal negatif, apalagi banyak kanal sosmed terlalu banyak buzzernya," ujar Dimas, dalam diskusi publik Lingkar Studi Politik Indonesia (LSPI) bertajuk 'Buzzer Politik di Sosial Media, Efektifkah?' di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (12/10).

Para nasarumber pada diskusi ini adalah Dimas Akbar sebagai profesional Pegiat atau aktifis media sosial, Budiman Sudjatmiko dari Fraksi PDIP DPR RI, Saidiman Ahmad dari SMRC, Ferdinand Hutahaean Kadiv Hukum DPP Demokrat.

Dimas mencontohkan, saat mengunggah konten yang memuat unsur politik pada salah satu akun media sosialnya, netizen seketika memberikan banyak komentar maupun tanggapannya.

"Kalau saya upload makanan yang respon dikit, tapi kalau upload soal lawan politik pasti ramai," ujarnya.

Lebih lanjut, dirinya juga pernah pada beberapa kesempatan, ada pihak-pihak yang ingin memanfaatkan dirinya untuk melancarkan serangan politik pada media sosial.

"Soal #2019GantiPresiden kami suka dicolek tapi kami tolak karena itu bukan segmentasi kami. Kami kedepankan kreatifitas," pungkasnya.(bh/mos)



 

 
   Berita Terkait > Politik
 
  Dalam Kontestasi Politik, Buzzer Dapat Predikat Negatif
  Mahyudin: Kontestasi Pilpres Jangan Terjebak Politik Identitas
  Enggan Buru-buru Menikah, Tasya Kamila Tertarik Terjun ke Politik
  Muhammadiyah Ajak Pimpinan Parpol Komitmen Memajukan Kepentingan Bangsa daripada Hasrat Praktis Politik
  Ketua DPR: Politik Biaya Tinggi Merupakan Salah Satu Pemicu Korupsi di Indonesia
 
ads

  Berita Utama
Rahmat Mirzani Djausal Sesalkan Pembakaran Bendera Tauhid di Garut

Polisi Memastikan Peluru Menyasar di Gedung DPR RI Identik dari Pistol Glock-17 Milik Tersangka I

Seminar Lemhanas Bahas Kesadaran Politik Masyarakat Jelang Pemilu 2019

2 Hari Ini, Prabowo-Sandi Dijadwalkan Bersafari Politik di Jawa Timur #PrabowoSandi

 

  Berita Terkini
 
Konser Kebangsaan Bela Indonesiaku Solidaritas untuk Bangsa Digelar Di Semarang

Bila Tak Terbukti Edarkan Narkoba, Old City Wajib Dibina

4 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK, Moeldoko: Penegakkan Hukum dan HAM Alami Progress

PP KAMMI: Ada Cara Tertentu Menggaet Suara Generasi Milenial

MUI: Kenapa Banser Akhir-akhir Ini Sering Buat Masalah, Sesat Akal Parah

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2