Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
Rupiah
Dampak Perang Dagang AS-China, Rupiah Makin Terdepresiasi
2018-07-19 05:37:36
 

Ilustrasi. President AS, Donald Trump dan Presiden China, Xi Jinping.(Foto: twitter)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Perang dagang antara Amerika Serikat dengan China pasti berimbas kepada Indonesia. Pasalnya selama ini perdagangan dunia banyak dikuasai China, dimana salah satu negara seperti Amerika Serikat mengalami defisit. Defisit perdagangan ini tidak hanya dialami AS, saja tetapi juga negara-negara lain.

Saat diminta tanggapannya oleh awak media melalui sambungan telepon, Anggota Komisi XI DPR RI Hery Gunawan menyatakan, kalau perdagangan AS dengan Indonesia, sebenarnya surplus, meski relatif lebih kecil ketimbang negara Asean, seperti Vietnam dan Thailand.

Lebih jauh politisi Gerindra ini mengatakan, imbasnya kalau neraca perdagangan surplus sementara AS memproteksi produknya terhadap serbuan dari luar, efeknya impor kita semakin berkurang, semakin sulit. Sementara ekspor kita untuk sektor pangan semakin hari kian banyak.

"Contohnya komoditas telur, sampai-sampai akan impor. Transaksi semacam ini akan mempengaruhi likuiditas, ketergantungan mata uang rupiah dan efeknya mata uang kita makin terdepresiasi," jelas Heri, Rabu (18/7).

Untuk itu, politisi Partai Gerindra itu berharap, pemerintah harus menyajikan data yang valid. Karena selama ini data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perdagangan sedikit berbeda.

"Ini mempengaruhi kebutuhan pangan kita yang ujung-ujungnya sumbernya dari impor. Antar kementerian mestinya sinergi, sehingga bisa menyajikan data yang benar dan diterima semua pihak," tambahnya.

Menanggapi neraca perdagangan Indonesia yang mengalami defisit dengan China, Heri menjelaskan bahwa China memiliki sumber daya yang lebih baik. Biaya produksinya juga ditekan lebih baik sehingga produk-produknya lebih kompetitif dibanding yang kita produksi. Contohnya baja dari China lebih murah dibanding produk Krakatau Steel.

Sebetulnya, sambung Heri, pemerintah telah mengeluarkan sampai 16 kebijakan, tapi terkesan masih jalan di tempat. Masalahnya koordinasi antar Kementerian/ Lembaga relatif tumpang tindih satu dengan yang lain. "Masih ada ego-ego sektoral di sini. Ini yang seharusnya diperbaiki oleh pemerintah," jelas politisi dari Dapil Jabar IV ini.(mp/sf/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Rupiah
 
  Kritik dan Tertawai Cetak Uang Braille, TKN Jokowi - Ma'ruf Sangat Below Standar Pengetahuan
  IPI: Ada 2 Faktor Penyebab Melemahnya Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar
  Dampak Depresiasi Rupiah Berpotensi Besar Berujung PHK
  Rupiah Kian Terpuruk Hingga 15.299, Hutang Luar Negeri Semakin Menumpuk
  Ichsanuddin Noorsy: Patahnya Jurus Ampuh
 
ads

  Berita Utama
Diskusi Publik: Menyoal Kejahatan Korporasi terhadap Reklamasi Teluk Jakarta

Partai Demokrat Serahkan Perusak Bendera dan Baliho di Pekanbaru ke Polisi

Tim Siber Bareskrim Polri Menangkap 3 Pelaku Pembobol Kartu ATM Mencapai Rp 2,5 Miliar

Fahri Hamzah Dukung Pansus Tercecernya KTP-el

 

  Berita Terkini
 
Didampingi Menteri ATR/Kepala BPN, Presiden Jokowi Serahkan 6.000 Sertifikat Tanah di Riau

Diskusi Publik: Menyoal Kejahatan Korporasi terhadap Reklamasi Teluk Jakarta

Senat AS: Hentikan Dukungan Amerika pada Arab Saudi dalam Perang di Yaman

Maduro Tuduh AS Ingin Membunuhnya dan Gulingkan Pemerintah Venezuela

Partai Demokrat Serahkan Perusak Bendera dan Baliho di Pekanbaru ke Polisi

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2