Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
Papua
Dana Otsus Besar, Wabah Gizi Buruk di Asmat Seharusnya Tidak Terjadi
2018-01-25 10:24:58
 

Ilustrasi. Anak-anak yang menderita wabah gizi buruk di Asmat, Papua.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengungkapkan pemerintah dianggap tidak dapat menangani wabah campak dan kasus gizi yang meluas di Kabupaten Asmat, Papua. Mengingat dana otonomi khusus (otsus) untuk Papua yang berasal dari APBN sudah sangat besar. Hal ini menurutnya patut mendapatkan perhatian khusus.

"Manajemen Pemerintah di daerahnya mesti dilakukan pengawasan. Seharusnya ini tidak boleh terjadi karena dana Otsus Papua sudah besar. Ini satu musibah di Asmat," tegas Fadli kepada Parlementaria, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, (23/1).

Politisi F-Gerindra ini menyebut pemerintah selama ini terlalu berkutat pada pembangunan infrastruktur. Sedangkan pembangunan manusia serta persoalan mendasar lainnya, seperti kebutuhan pendidikan, kesejahteraan dan kesehatan kurang menjadi prioritas. Hal ini semestinya menjadi evaluasi kinerja pemerintah.

"Di satu sisi, kita selalu membanggakan kemajuan, termasuk soal kedaulatan pangan. Selain persoalan impor beras, penanganan yang terjadi di Asmat ini satu hal yang ironis. Ini menandakan bahwa kita masih berkutat dengan hal-hal yang basic. Pemerintah harus lihat ini hal serius, jangan terlalu banyak infrastruktur, tetapi pembangunan manusianya tidak dipikirkan," tandas Fadli.

Karenanya, politisi asal dapil Jawa Barat itu berharap Pemerintah melakukan langkah cepat terkait persoalan Asmat tersebut. Ia juga meminta agar Menteri Sosial yang baru, Idrus Marham mampu menyelesaikan wabah gizi buruk di Kabupaten Asmat itu.

Sementara, Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018, pemerintah mengalokasikan dana otonomi (otsus) khusus Papua mencapai Rp8,0 triliun. Rinciannya ialah dana otsus untuk Papua sebesar Rp5,6 triliun dan Papua Barat sebesar Rp2,4 triliun.(hs/sf/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Papua
 
  Natalius: Pak Hasto, Ternyata Anda Tidak Bedanya dengan Kaum Kecebong, Produsen Hoaks
  Pengibaran Bendera Israel Menyalahi Aturan dan Menodai Perjuangan Diplomatik Indonesia
  Kepala Kampung Onggabaga Diduga 'Kurang Waras', Kepala Distrik Tutup Mata?
  Dana Otsus Besar, Wabah Gizi Buruk di Asmat Seharusnya Tidak Terjadi
  2.027 Warga Asmat Mendapat Pelayanan Kesehatan Satgas TNI
 
ads

  Berita Utama
PB HMI akan Berperan Aktif Dukung Bawaslu dan Polri Sukseskan Pemilu Damai 2019

Polisi Terapkan Sistem Buka Tutup 7 Ruas Tol Selama Asian Games 2018

Polisi Menangkap Otak Pelaku Pembunuhan Penembakan Herdi Sibolga di Jelambar

Sejumlah Kepala Daerah Raih K3 Award dari Kemnaker

 

  Berita Terkini
 
Menteri Asman Abnur Mundur, Gerindra Kritik Jokowi

Jusuf Kalla Yakin Uang Rp500 Miliar Sandiaga Uno Bukan Mahar Politik

Pimpinan Komisi VIII Minta Ma'ruf Amien Mundur dari Ketua MUI

Desa Sumber Harapan Membangun Jalan untuk Perluasan Pemukiman Desa

Cina Bantah Menahan Satu Juta Warga Minoritas Muslim Uighur

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2