Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
Papua
Dana Otsus Besar, Wabah Gizi Buruk di Asmat Seharusnya Tidak Terjadi
2018-01-25 10:24:58
 

Ilustrasi. Anak-anak yang menderita wabah gizi buruk di Asmat, Papua.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengungkapkan pemerintah dianggap tidak dapat menangani wabah campak dan kasus gizi yang meluas di Kabupaten Asmat, Papua. Mengingat dana otonomi khusus (otsus) untuk Papua yang berasal dari APBN sudah sangat besar. Hal ini menurutnya patut mendapatkan perhatian khusus.

"Manajemen Pemerintah di daerahnya mesti dilakukan pengawasan. Seharusnya ini tidak boleh terjadi karena dana Otsus Papua sudah besar. Ini satu musibah di Asmat," tegas Fadli kepada Parlementaria, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, (23/1).

Politisi F-Gerindra ini menyebut pemerintah selama ini terlalu berkutat pada pembangunan infrastruktur. Sedangkan pembangunan manusia serta persoalan mendasar lainnya, seperti kebutuhan pendidikan, kesejahteraan dan kesehatan kurang menjadi prioritas. Hal ini semestinya menjadi evaluasi kinerja pemerintah.

"Di satu sisi, kita selalu membanggakan kemajuan, termasuk soal kedaulatan pangan. Selain persoalan impor beras, penanganan yang terjadi di Asmat ini satu hal yang ironis. Ini menandakan bahwa kita masih berkutat dengan hal-hal yang basic. Pemerintah harus lihat ini hal serius, jangan terlalu banyak infrastruktur, tetapi pembangunan manusianya tidak dipikirkan," tandas Fadli.

Karenanya, politisi asal dapil Jawa Barat itu berharap Pemerintah melakukan langkah cepat terkait persoalan Asmat tersebut. Ia juga meminta agar Menteri Sosial yang baru, Idrus Marham mampu menyelesaikan wabah gizi buruk di Kabupaten Asmat itu.

Sementara, Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018, pemerintah mengalokasikan dana otonomi (otsus) khusus Papua mencapai Rp8,0 triliun. Rinciannya ialah dana otsus untuk Papua sebesar Rp5,6 triliun dan Papua Barat sebesar Rp2,4 triliun.(hs/sf/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Papua
 
  Soal Ruas Jalan Papua, Natalius Pigai: Janganlah Diam.. Saya Tunggu Respos Istana, Bukan Orang Politik dan TimSes!
  Ketum PPAD Kiki Syahnakri Sebut Aksi Penembakan di Nduga Papua Melebihi Terorisme
  Pasukan Gabungan TNI-Polri Evakuasi 16 Jenazah Korban Penembakan KKB di Nduga Papua
  Kapolri Jenderal Tito Karnavian Meralat Jumlah Korban Tewas di Nduga, Papua
  DPR Desak Usut Tuntas Pelaku Penembakan 31 Pekerja di Papua
 
ads

  Berita Utama
Diduga Kasus Tambang di Bukit Soeharto, Kejati Kaltim Geledah Kantor PT Kaltim Batu Manunggal

Kapolda Metro Jaya Memerintahkan untuk Ungkap Pelaku Anarkis di Polsek Ciracas

Hakim Kabulkan Permohonan Tahanan Kota Alphad Syarif Ketua DPRD Samarinda

Polisi Tangkap 4 Tersangka Pembobol Kartu Kredit di Bandung dan Medan

 

  Berita Terkini
 
Tingkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Tanjung Agung Bangun Gudang Desa

Muhammad Syafrudin: Pemberdayaan SDM Penting di Daerah Kepulauan

Diduga Kasus Tambang di Bukit Soeharto, Kejati Kaltim Geledah Kantor PT Kaltim Batu Manunggal

Defisit BPJS Kesehatan Harus Diselesaikan Secara Komprehensif

Kanada Bebaskan Putri Pendiri Huawei, Proses Ekstradisi Tetap Berjalan

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2