Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
Papua
Dana Otsus Besar, Wabah Gizi Buruk di Asmat Seharusnya Tidak Terjadi
2018-01-25 10:24:58
 

Ilustrasi. Anak-anak yang menderita wabah gizi buruk di Asmat, Papua.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengungkapkan pemerintah dianggap tidak dapat menangani wabah campak dan kasus gizi yang meluas di Kabupaten Asmat, Papua. Mengingat dana otonomi khusus (otsus) untuk Papua yang berasal dari APBN sudah sangat besar. Hal ini menurutnya patut mendapatkan perhatian khusus.

"Manajemen Pemerintah di daerahnya mesti dilakukan pengawasan. Seharusnya ini tidak boleh terjadi karena dana Otsus Papua sudah besar. Ini satu musibah di Asmat," tegas Fadli kepada Parlementaria, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, (23/1).

Politisi F-Gerindra ini menyebut pemerintah selama ini terlalu berkutat pada pembangunan infrastruktur. Sedangkan pembangunan manusia serta persoalan mendasar lainnya, seperti kebutuhan pendidikan, kesejahteraan dan kesehatan kurang menjadi prioritas. Hal ini semestinya menjadi evaluasi kinerja pemerintah.

"Di satu sisi, kita selalu membanggakan kemajuan, termasuk soal kedaulatan pangan. Selain persoalan impor beras, penanganan yang terjadi di Asmat ini satu hal yang ironis. Ini menandakan bahwa kita masih berkutat dengan hal-hal yang basic. Pemerintah harus lihat ini hal serius, jangan terlalu banyak infrastruktur, tetapi pembangunan manusianya tidak dipikirkan," tandas Fadli.

Karenanya, politisi asal dapil Jawa Barat itu berharap Pemerintah melakukan langkah cepat terkait persoalan Asmat tersebut. Ia juga meminta agar Menteri Sosial yang baru, Idrus Marham mampu menyelesaikan wabah gizi buruk di Kabupaten Asmat itu.

Sementara, Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018, pemerintah mengalokasikan dana otonomi (otsus) khusus Papua mencapai Rp8,0 triliun. Rinciannya ialah dana otsus untuk Papua sebesar Rp5,6 triliun dan Papua Barat sebesar Rp2,4 triliun.(hs/sf/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Papua
 
  OPM Mendeklarasikan Perang terhadap Pemerintah RI
  Koordinator JAKI Menduga James Riyadi Berperan pada Kolonisasi Papua
  Soal Ruas Jalan Papua, Natalius Pigai: Janganlah Diam.. Saya Tunggu Respos Istana, Bukan Orang Politik dan TimSes!
  Ketum PPAD Kiki Syahnakri Sebut Aksi Penembakan di Nduga Papua Melebihi Terorisme
  Pasukan Gabungan TNI-Polri Evakuasi 16 Jenazah Korban Penembakan KKB di Nduga Papua
 
ads

  Berita Utama
Bareskrim Polri Ungkap Penyelundupan Shabu 30 Kg dalam Lampu Downlight Asal Malaysia

PMJ Memusnahkan Shabu 127 Kg, Ekstasi 92 Ribu Butir dengan 15 Tersangka Ditangkap

Pandangan Dr Rizal Ramli Pasca Debat Capres Kedua

BPN 02: Tuduhan Jokowi Soal Tanah Prabowo Bernuansa Fitnah, Berbahaya!

 

  Berita Terkini
 
Mabuk Keajaiban di Balik Sulitnya Menasehati Sebagian Pendukung Fanatik Petahana

IMM Resmi Terakreditasi Sebagai Lembaga Pemantau Pemilu oleh Bawaslu

Waktu Aset BPPN Banyak Dibeli Asing, Lahan PT Kiani Dipercayakan agar Dibeli oleh Prabowo

Ketua Wantim MUI Din Syamsuddin Sampaikan Pesan Hikmah Terkait Pilpres 2019

Phangsanny, Desainer yang Terbuai dalam Tenun Sumba

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2