Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
UMKM
Darmadi Durianto: Keberpihakan Pemerintah Terhadap UMKM Tidak Sinkron
2016-09-26 16:41:00
 

Anggota Komisi VI DPR Darmadi Durianto politisi dari FPDIP.(Foto: nadya/hr)
 
BANGKA BELITUNG, Berita HUKUM - Anggota Komisi VI DPR Darmadi Durianto mengatakan keberpihakan Pemerintah terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dianggap tidak sinkron dengan realita yang ada terlebih, anggaran untuk pelatihan daya saing MEA sendiri mengalami pemangkasan yang cukup besar

"Bagaimana kita bisa meningkatkan daya siang UMKM. Bagaimana kita bisa membuat UMKM punya daya saing dengan MEA. Kalau government tidak berpihak pada mereka. Nah ini kan terjadi di departemen koperasi, program untuk meningkatkan daya saing seperti UMKM itu anggarannya dipotong habis. Jadi kita non sensecerita mengenai bagaimana meningkatkan daya saing UMKM, berpihak pada UMKM, berpihak pada ekonomi kecil, ekonomi kerakyatan, sementara pelaksanaannya menyimpang dari arah itu. Nah ini kan terjadi, anggaran-anggaran yang berpihak pada ekonomi kerakyatan ternyata tidak di support, bagaimana mau meningkatkan daya saing UMKM untuk menghadapi MEA kalau anggarannya sendiri disunat. Tentu ini gak' bagus juga gitu," keluh Darmadi.

Lebih lanjut ia menjelaskan, bahwa UMKM dapat hidup secara berkembang dengan adanya government policyyang mendukung UMKM untuk tetap hidup. Menurutnya di Indonesia UMKM tidak akan bisa hidup tanpa adanya dukungan Pemerintah berupa dana untuk pelatihan, dan pembiayaan.

Melihat belum jelasnya government policy terhadap UMKM, tambahnya, apalagi dengan dipangkasnya anggaran peruntukkan UMKM maka sikap Pemerintah terhadap keberpihakannya pada UMKM adalah kontradiktif.

"Itulah government dari pusat policy nya harus jelas, berpihak kepada UMKM baru diturunkan ke daerah, kalau diatasnya sudah dipangkas dihabiskan yaa di daerah gak kena juga kan. Jadi ini keberpihakan kepada pemerintah kita harapkan dengan sangat pemerintah menyadari itu, apalagi anggaran yang berbau kementerian koperasi dan UMKM, yang terjadi sekarang kan dipangkas, udah anggarannya kecil dipangkas jadi gak menunjukkan bahwa itu berpihak kepada UMKM," tegas Darmadi politisi dari FPDIP ini .

Rombongan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI Ke Provinsi Bangka Belitung, yang dipimpin oleh Nasril Bahar diikuti pula Anggota Komisi VI DPR RI Zulfan Lindan, Ihsan Yunus, Eriko Sotarduga, Darmadi Durianto, Endang Srikarti Handayani, Sartono Hutomo, Andriyanto Johan Syah, Kholilurrahman, Mukhlisin, dan Matri Agoeng. Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI Ke Provinsi Bangka Belitung terkait Industri Kecil dan Menengah (IKM) Binaan Kementerian Perindustrian.(nad/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
Tiba di Tanah Air, Juara Lari Muhammad Zohri Disambut Haru

Gerakan HMS Berikan Data BCA Milik Rakyat, Imbas BLBI, Namun Ditolak KPK

Kementerian Ketenagakerjaan Launching Permenaker No 5 Tahun 2018

Faisal Basri: Rupiah Rusak Karena Pemerintah Ambisius

 

  Berita Terkini
 
Tiba di Tanah Air, Juara Lari Muhammad Zohri Disambut Haru

DPP IMM: Indonesia Butuh Pemimpin Baru

Peringati HUT RI Ke 73, Ratusan Wanita akan Nyelam Massal di Manado

Fahri Hamzah Sudah Diberi Tahu SPDP Kasus Sohibul Iman oleh Penyidik

Gerakan HMS Berikan Data BCA Milik Rakyat, Imbas BLBI, Namun Ditolak KPK

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2