Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Beras
Data Kebutuhan Beras Antar Kementerian Tidak Sinkron
2018-05-22 00:27:49
 

Ilustrasi. Ketua Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno.(Foto: twitter)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno menyatakan bahwa dirinya mendukung kehadiran Budi Waseso (Buwas) di Bulog. Teguh berharap Buwas dapat memberikan angin segar dalam lingkup persoalan ketersediaan pangan di Indonesia.

"Di awal kepemimpinan Buwas di Bulog, ia sudah dapat melihat bahwa terkait persoalan data beras, ternyata antar kementerian saja tidak sinkron," kata Teguh saat rapat dengar pendapat Komisi VI dengan Deputi BUMN beserta jajarannya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (21/5).

"Kalau kita minta penjelasan dari Menteri Perdagangan kenapa mengimpor beras, selalu dikatakan bahwa ketersediaan beras di pasar ada masalah atau terjadi kelangkaan," tambahnya.

Tetapi di sisi lain Menteri Pertanian selalu mengatakan bahwa kita sudah surplus, bahkan sudah bisa mengekspor, ungkap Teguh. "Ini satu pengakuan penting yang disampaikan oleh Kabulog. Menurut saya hal ini menjadi penting bagi parlemen untuk menyelenggarakan rapat kerja gabungan antara Komisi VI dan Komisi IV DPR dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Bulog agar persoalan beras ini tidak berputar-putar saling lempar. Siapa sebenarnya biang keroknya," imbuhnya.

Senada dengan Teguh, Anggota Komisi VI DPR RI Lili Asdjudiredja juga mendukung pernyataan Kepala Bulog (Kabulog) Budi Waseso yang menyatakan rasa tidak persetujuannya terhadap rencana pemerintah mengimpor beras sebanyak 500 ribu ton pada beberapa waktu yang lalu.

"Memang benar kalau kita tidak perlu melakukan impor beras 500 ribu ton. Sebab untuk menjaga jumlah stok, Kabulog telah menyiapkan sebanyak 1,5 juta ton beras. Itu artinya stok sudah cukup baik. Jadi jangan selalu cari untung saja. Oleh karenanya hal ini harus dipertanyakan kepada Menteri Perdagangan," ujar Lili.

Pada kesempatan yang sama, Buwas selaku Kabulog yang baru mengatakan bahwa sampai hari ini pihaknya tidak bisa berpedoman pada data yang ada untuk dijadikan patokan, khususnya dalam masalah beras. Karena data dari Menteri Pertanian mengenai hasil produk beras juga belum valid.

"Kita juga melihat data dari bidang pertanian mengenai sawah ladang, ini juga tidak jelas. Kemudian dari Menteri Perdagangan mengatakan bahwa suplai kurang karena harga naik. Padahal faktanya tidak demikian, karena kalau kita lihat data-data di lapangan seluruh sawah yang memproduksi padi ketika mereka panen raya itu luar biasa surplus," papar Buwas.

Menurutnya, Bulog sendiri tidak mampu menyerap seluruh gabah dari petani. Banyak regulasi yang menghambat Bulog untuk bisa menyerap secara maksimal. Buwas akan mengajukan perubahan-perubahan terhadap regulasi yang ada, agar Bulog bisa benar-benar berperan aktif dalam menangani masalah beras.

"Ada permasalahan yang baru kami temukan, dimana impor untuk cadangan pemerintah kebanyakan di gudang kita menunggu penugasan, sedangkan (beras) itu batas waktunya, sehingga akan turun nilai maupun kualitasnya. Ini akan berbahaya bilamana beras itu disimpan terlalu lama. Kita tidak mau ada istilah diperbaiki atau mixing, karena pada akhirnya yang akan rugi adalah masyarakat sebagai konsumen," tandasnya.

Pada waktu sebelumnya ditemukan beras Bulog yang kondisinya berkutu dan bau, sambungnya, karena memang sudah expired. Tetapi untuk mengurangi kerugian, maka akhirnya diturunkan. "Kami tidak ingin hal itu terjadi lagi," pungkasnya.(as/sc/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
Mengedepankan WBK dan WBBM, Ditjen AHU Kemenkumham Siap Laksanakan OSS

Perang Dagang: AS Terapkan Bea Masuk Produk Cina Bernilai Hampir Rp3.000 Triliun

Terkait Laporan NasDem, Otto Hasibuan Bersama 720 Pengacara Bergabung Mendukung Rizal Ramli

Ada 17 Poin Pakta Integritas Ijtima Ulama II Ditandatangani Prabowo Subianto

 

  Berita Terkini
 
Mengedepankan WBK dan WBBM, Ditjen AHU Kemenkumham Siap Laksanakan OSS

Direktorat Hukum Bakamla RI Tingkatkan Kapasitas Personel di Bidang Perundang-Undangan

Museum Basoeki Abdullah akan Gelar Pameran Lukisan dari 19 Perupa

Polisi Menangkap 2 Tersangka Penjual Obat Keras Berbagai Merk 15.367 Butir

Perang Dagang: AS Terapkan Bea Masuk Produk Cina Bernilai Hampir Rp3.000 Triliun

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2