Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
DPR RI
Daulat Rakyat Ada pada DPR
2018-09-05 07:32:22
 

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah.(Foto: Runi/mr)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menjelaskan, daulat rakyat saat ini ada dalam institusi DPR RI. Menurutnya, lahirnya DPR RI hari ini setelah amandemen UUD ketiga, adalah lahirnya daulat rakyat, lahirnya demokrasi dalam pengertian sebenarnya. Berbeda dengan DPR RI di era pemerintahan zaman dahulu, yakni selama 18 Agustus 1945 dan juga dengan DPR RI era kepemimpinan Orde Baru dimana kepemimpinan yang absolut dan otoriter.

"Maka, DPR hari ini beda dengan DPR zaman dahulu. Ini adalah DPR demokrasi, karena dia nyantol di konstitusi yang demokrasi," kata Fahri saat menerima kunjungan Mahasiswa UIN Alaudin Makassar dalam Rangka Kegiatan Praktikum Kompetensi dengan Tema "Undang-undang Politik Pemilu dan Masa Depan Demokrasi di RI" di Ruang Abdul Moeis, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/9).

Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) itu menyampaikan, empat kali amandemen konstitusi membuat DPR RI sekarang ini as the best constitution in the world atau sebagai konstitusi terbaik di dunia sebagai konstitusi demokratis.

"Itu perbedaannya. Kalau DPR jaman otoriter itu adalah embel-embel dari eksekutif. Tapi kalau DPR di zaman demokrasi adalah lembaga independen. Itu pun, menurut saya belum terlalu independen. Saya termasuk yang memperjuangkan di gedung ini lebih kepada independensi," kata dia.

Dalam kesempatan itu, Fahri juga mengatakan, anggota dan poltisi jangan memposisikan diri ada di level lokal saja, tetapi harus punya perspektif dan standar berpikir global, seperti para entelektual dan founding fahtersbangsa ini."

"Kaum intelektual dan founding fathers kita dulu, enggak ada yang lokal. Otaknya mereka itu otak dunia. Soekarno, Hatta, Syahir, Tan Malaka, Agus Salim, semuanya itu adalah intekeltual-intelektual dunia," beber Fahri.

Fahri pun menyebut salah satu contoh seperti pemikiran-pemikiran Natsir tentang bagaimana agama dan negara jalan bersamaan. "Pemikiran seperti itu adalah pemikiran yang mahal," tandas Anggota DPR RI dari dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) itu.(eko/sf/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > DPR RI
 
  Baleg Harapkan Kesungguhan Pemerintah Bahas RUU
  Setjen DPR Jelaskan Fungsi Diplomasi Parlemen
  Tiga RUU Disahkan Jadi Undang Undang
  Ketua DPR Ingatkan Ancaman Infiltrasi Budaya Asing
  DPR Selalu Membuka Diri untuk Rakyat
 
ads

  Berita Utama
KPK OTT Direktur BUMN Krakatau Steel, Jokowi Gagal Kelola BUMN yang Bersih dari Korupsi dan Suap

Polisi Menangkap 9 Tersangka Sindikat Pemalsu Materai yang Dijual Online

KPK Tetapkan 3 Tersangka Dalam Kasus Suap Seleksi Jabatan di Lingkungan Kementerian Agama

Tunjukkan Solidaritas, Lampu JPO GBK Visualkan Warna Bendera Selandia Baru

 

  Berita Terkini
 
Jokowi Dihukum, Survey Diragukan

FKUB Banten Imbau Masyarakat Sukseskan Pemilu Damai

ISIS Dinyatakan Kalah Setelah Pasukan Koalisi Rebut Pertahanan Terakhir

Polri Gelar Acara PINTER Serentak di 34 Polda Jajaran Pecahkan Rekor MURI

Aksi Demo Pertambangan PT HRB dan BIB Tertahan, Pihak Manajemen akan Beri Solusi

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2