Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
Pekerja Asing
Dede Yusuf Pertanyakan Janji Presiden Buka 10 Juta Lapangan Kerja
2018-04-13 07:36:31
 

Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi (F Partai Demokrat).(Foto: Azka/Iw)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf mempertanyakan janji Presiden Jokowi yang akan membuka 10 juta lapangan pekerjaan untuk rakyat. Pertanyaan ini merespon kebijakan Presiden yang justru memberikan kesepatan kerja bagi warga negara asing di Indonesia, yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PTKA).

Dia pun beranggapan Perpres PTKA perlu dikoreksi, karena terkesan kontradiktif dengan janji membuka peluang kerja bagi Warga Negara Indonesia. Di satu sisi janji membuka kesempatan kerja yang besar, namun di sisi lain, ada Perpres yang memberi kesempatan orang asing bekerja di Indonesia.

"Perpres ini bertentangan dengan janji pemerintah untuk membuka 10 juta lapangan pekerjaan atau tidak, jika bertentangan itu yang harus dikoreksi," ungkap Dede usai memimpin rapat di Ruang Rapat Komisi IX, Senayan, Jakarta, Rabu (11/4).

Oleh sebab itu, Dede meminta Perpres PTKA dikaji lagi untuk mengetahui perlu tidaknya dilakukan revisi, agar tidak saling bertentangan. Politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini mengkhawatirkan aturan ini disalahgunakan untuk menampung pekerja asing. "Jangan sampai nanti lapangan pekerjaan itu digunakan untuk menampung orang asing," ujar Dede.

Meskipun demikian Dede mengungkapkan pekerja asing yang masuk ke Indonesia harus memiliki tendensi investasi dan transfer teknologi. Pekerja asing juga wajib ditempatkan pada pos-pos tertentu yang tidak mengganggu jatah pekerja lokal.

"Paling tidak harus setingkat tenaga ahli. Kita juga meminta pemerintah untuk mengecek perusahaan mana saja yang memerlukan tenaga kerja asing," tandas politisi Partai Demokrat itu.(eko/sf/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Pekerja Asing
 
  Isu TKA Perlu Penanganan Serius
  Tingkatkan Investasi, Pemerintah Justru Rugikan Serikat Pekerja
  DPR Ajak Buruh Kawal Rekomendasi Panja TKA
  Zulkifli Hasan Ingatkan Amanat Konstitusi Utamakan Tenaga Kerja Dalam Negeri
  Pansus Angket TKA Akan Segera Dibentuk
 
ads

  Berita Utama
Mediasi Gagal, SPRI dan PPWI Meja-hijaukan Dewan Pers

SMPN 35 Kaur Boarding School Jadi Rebutan Murid Baru

Tiba di Tanah Air, Juara Lari Muhammad Zohri Disambut Haru

Gerakan HMS Berikan Data BCA Milik Rakyat, Imbas BLBI, Namun Ditolak KPK

 

  Berita Terkini
 
Pemda Kaur Lakukan Kerjasama Masalah Sanitasi Lingkungan Perumahan

Dewan Pers Mangkir Sidang Ke-7 PMH, Wilson: Dewan Pers Tidak Beradab

Dampak Perang Dagang AS-China, Rupiah Makin Terdepresiasi

Fahri Hamzah Pertanyakan Data BPS Mengenai Angka Garis Kemiskinan

Mediasi Gagal, SPRI dan PPWI Meja-hijaukan Dewan Pers

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2