Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
Pertumbuhan Ekonomi
Deklarasi Arus Baru Ekonomi Indonesia pada KEU Jadi Momentum Penguatan Basis Perekonomian
2017-04-25 08:31:54
 

Tampak beberapa orang deklarator Arus Baru Ekonomi Indonesia saat acara Kongres Ekonomi Umat (KEU) di Jakarta
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Maruf Amin mengatakan Kongres Ekonomi Umat (KEU) yang diselenggarakan di Jakarta pada 22 hingga 24 April 2017 menjadi momentum memperkuat basis perekonomian.

"MUI menyeruhkan kepada seluruh pengurus MUI pusat dan daerah, ormas, pondok pesantren, dan pelaku usaha untuk bersama memperkuat ekonomi umat," ujar Maruf di Jakarta, Senin, (24/4).

Dia mengatakan selama UMKM berjalan sendiri-sendiri, tidak akan kuat ekonomi. Oleh karena itu, harus ada arus baru ekonomi Indonesia yang berkeadilan dan bukan hanya mensejahterakan perorangan.

"Umat disini maksudnya bukan hanya masyarakat Muslim tetapi rakyat Indonesia."

Dia menambahkan, hal itu harus dibuktikan kalau ekonomi umat bisa bangkit dan menyaingi ekonomi yang besar. Hal ini bisa dilakukan bila seluruh umat bersatu, bahu membahu, dan mendongkrak satu sama lain.

Sementara, Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat MUI M Azrul Tanjung menekankan perlunya pemerintah menciptakan dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkeadilan dengan penekanan pada pemerataan ekonomi.

"Untuk terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, diperlukan konsep RUU Sistem Perkonomian Nasional dalam kerangka membangun ekonomi umat," kata Azrul, saat acara yang digelar di Grand Sahid Jaya, Jakarta.

Selain itu, ada beberapa hal yang dideklarasikan dalam KEU pertama itu yakni pertama, menegaskan sistem perekonomian nasional yang adil, merata, dan mandiri dalam mengatasi kesenjangan ekonomi.

Kedua, mempercepat redistribusi dan optimalisasi sumberdaya alam secara arif dan keberlanjutan. Ketiga, memperkuat sumberdaya manusia yang kompeten dan berdaya saing tinggi berbasis keunggulan IPTEK, inovasi, dan kewirausahaan.

"Deklarasi keempat, menggerakkan koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi pelaku usaha utama perekonomian nasional. Kelima, yaitu mewujudkan mitra sejajar usaha besar dengan koperasi, UMKM dalam sistem produksi dan pasar terintegrasi," papar Azrul.

Selain itu, untuk poin keenam, yaitu membentuk Komite Nasional Ekonomi Umat untuk mengawal Arus Baru Perekonomian Indonesia.

Sedangkan, Ketujuh adalah penegakkan hukum terhadap segala bentuk persaingan usaha tidak sehat termasuk konglomerat, lalu Kedelapan adalah membentuk Komite Ekonomi Umat untuk Mengawal Arus Baru Perekonomian Indonesia.

MUI melalui Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat menyelenggarakan Kongres Ekonomi Umat (KEU) tersebut yang dibuka Presiden, Joko Widodo (Jokowi) di Hotel Grand Sahid Jaya pada, Sabtu (22/4) dan resmi ditutup oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Senin (24/4).

Sementara itu, sebagai penanda tangan Deklarator Arus Baru Ekonomi Indonesia tersebut adalah M Azrul Tanjung dari MUI Pusat, KH. Ayik Farid, MA dari MUI Daerah, H. Mahmud Ali Zain dari Pondok Pesantren, Agustianto Mingka, MA dari Asosiasi /IAEI, lalu H. A Muhajir Sodruddin, SH, MH dari Organisasi Masyarakat dan Nurhadi M. Musawir, SH, MM, MBA dari Perwakilan Pengusaha, serta Prof Dr. Sukoso dari Perguruan Tinggi.(dbs/Indriani/Antara/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
Ahmad Dhani Resmi Jadi Kader Partai Gerindra dan Siap Antar Prabowo Jadi RI 1

Waspadai Gagal Bayar Pembangunan Infrastruktur dengan Utang

Pengusaha Batubara Melapor ke Propam, Diduga Diperas Oknum Penyidik Polri

Pidato Anies Baswedan, Luhut Binsar Panjaitan dan Nasib Reklamasi

 

  Berita Terkini
 
Demo Mahasiswa di Depan Istana Berakhir Ricuh, 9 Orang Diamankan

Sejarawan A B Kusuma Sayangkan Sulit Mengakses Arsip Otentik di Arsip Nasional/ ANRI

Pemerintah Jangan Gegabah Mewajibkan E-Toll

Berkas Kasus Narkoba Artis Pretty Asmara Telah Dinyatakan P-21 oleh Kejati DKI Jakarta

Penegakan Hukum dan Pengawasan Sektor Lingkungan Belum Efektif

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2