Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
Pertamina
Demo Karyawan Pertamina: Copot Menteri BUMN dan Hentikan Jual Aset Pertamina
2018-07-22 00:03:40
 

Demo karyawan Pertamina menuntut agar BUMN kita sehat dan tidak dijual.(Foto: twitter)
 
Karyawan PT Pertamina (Persero) hari ini, Jumat (20/7), menggelar demonstrasi di depan Kantor Kementerian BUMN. Mereka menolak rencana Menteri BUMN Rini Soemarno yang menyetujui penjualan aset Pertamina.

Perwakilan Serikat Pekerja Pertamina dari Kawasan Timur, Adi Pramono dengan semangat berorasi agar Pertamina bisa tetap berdiri tegak tanpa menjual aset-aset yang dimilikinya. "Seharusnya negara mengakuisisi swasta, bukan sebaliknya. Ini negara diakuisi swasta, kami tolak," tegasnya.

Pada aksi demo ini, mereka menyuarakan sejumlah tuntutan diantaranya, meminta Menteri BUMN Rini Soemarno mundur dari jabatannya.

Akibatnya kemacetan pun mengular sepanjang jalan medan merdeka dari mulai kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat hingga ke dekat Gedung Antara.

Ribuan pekerja Pertamina ini berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Para pekerja ini pun menolak akuisisi pertagas oleh PGN yang mereka anggap berkedok korporasi.

"Menuntut agar CSPA dibatalkan, serta seluruh proses akuisisi tersebut dihentikan," kata Ketua Umum serikat pekerja pertamina Bagus Bramantio di depan Gedung Kementerian BUMN, Jakarta.

Mereka menyebut keputusan akuisisi dari tiga opsi ini korporasi terlalu terburu-buru, tanpa kajian dan tidak transparan.

Dikatakan Bagus, akuisisi perusahaan yang sepenuhnya milik BUMN kepada perusahaan publik ini berdampak pada transfer profit kepada pihak asing. Bahkan mengancam kedaulatan kepemilikan perusahaan BUMN yang semestinya dikelola negara.

Akuisisi ini juga dianggap bertentangan dengan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana perbuatan hukum dalam proses penggabungan atau pengambilalihan perseroan wajib memperhatikan kepentingan karyawan yakni aspirasi para pekerja itu sendiri.

"Tapi mereka selalu mengabaikam permintaan kami terkait hal itu," kata Bagus.

Tak hanya itu dia juga menyebut agar pihak BUMN segera membentuk kembali Direktorat Gas, Energi Baru Terbarukan di Pertamina sebagai bukti keseriusan pemerintah mendorong perusahaan pertamina menjadi leader holding di Indonesia.


Mereka juga menuntut agar Menteri BUMN Rini Soemarno dicopot dari jabatannya karena dianggap tak mampu bekerja dan mempertahankan perusahaan BUMN untuk menyejahterakan rakyatnya sendiri.

"Kalau tak mampu bekerja, Bu Rini turun saja. Masih banyak orang mampu yang mau dengarkan permintaan rakyatnya," kata dia.

Demo tersebut hingga saat ini masih berlanjut, sejumlah perwakilan pekerja pun diajak masuk untuk melakukan negosiasi terkait tuntutan mereka.

"Intinya begini, kami akan tetap jaga dan bela perusahaan ini, jangan sampai aset negara hilang begitu saja karena ketamakan satu atau beberapa golongan," katanya.(dbs/CNNIndonesia/bh/sya)




 

 
   Berita Terkait > Pertamina
 
  Demo Karyawan Pertamina: Copot Menteri BUMN dan Hentikan Jual Aset Pertamina
  Dirut Pertamina Dicecar Pertanyaan dan Kritik Komisi VI
  FSPPB Gelar Unjuk Rasa Tolak Pengambilalihan PGE oleh Pihak Manapun
  KSPI Dukung Rencana Mogok Supir Mobil Tangki Pertamina 1 November 2016
  DPR Minta Penjelasan Dirut Pertamina Terkait Wacana Holding dengan PGN
 
ads

  Berita Utama
Hutang Luar Negeri RI Terus Naik Menjadi Rp5.410,50 Triliun

Polisi Menangkap Penembak Diduga Peluru Nyasar di Ruang Anggota Komisi III DPR

Bupati Bekasi dan Petinggi Lippo Jadi Tersangka terkait Dugaan Kasus Suap Proyek Meikarta

Berutang Rp15 Triliun ke Bank Dunia untuk Pemulihan Lombok dan Sulteng Sama Saja Mengatasi Bencana dengan Bencana

 

  Berita Terkini
 
Merasa Dirugikan, Rizal Ramli Tuntut Surya Paloh Ganti Rugi 1 Triliun

Hutang Luar Negeri RI Terus Naik Menjadi Rp5.410,50 Triliun

TNI Dirikan 1.300 MCK Darurat di Pengungsian Palu

Pemerintah Myanmar Harus Dibawa ke Mahkamah Internasional

Fahri Hamzah Usul Lapangan Tembak Dipindah

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2