Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Eksekutif    
PDIP
Demo di Kantor DPP PDIP, KIH: '11 Bulan Jadi Menteri Kok Belum Mundur dari DPR RI'
Wednesday 09 Sep 2015 19:29:36
 

Tampak suasana aksi para aktivis Kaukus Indonesia Hebat (KIH) di depan kantor DPP PDIP Jakarta, Rabu (9/9).(Foto: BH/mnd)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Dua puluh orang mahasiswa yang mengatasnamakan Kaukus Indonesia Hebat (KIH) yang berniat menyampaikan surat terbuka yang ditujukan kepada Ibu Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenko PMK RI), Puan Maharani karena menurut mereka nama Puan Maharani masih tercatat sebagai anggota DPR RI dari Fraksi PDIP dan belum dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) di DPR RI. Adapun penyampampain surat tersebut dilayangkan secara langsung oleh mereka ke Kantor DPP PDI-P Jalan Diponegoro 58 Menteng, Jakarta. Rabu (9/9).

Nampak spanduk yang bertuliskan terpampang dipegang dan dipajang oleh para aktivis saat melakukan demo tersebut, ketika mereka berdiri di pembatas jalan di depan kantor DPP Pusat PDI-P pada siang hari pukul 13.00 - 14.30 Wib dengan bertuliskan, "11 bulan jadi menteri kok Belum Mundur dari DPR RI", "Revolusi Mental dimulai dari PDI-P , Mbak Puan Mundur Dong", dan "Puan Maharani Rangkap Jabatan, Wibawa Pemerintah Runtuh "

Nampak waktu berselang 4 orang perwakilan dari Kaukus Indonesia Hebat dipersilahkan untuk memasuki gedung kantor DPP PDI-P guna menyampaikan surat terbuka tersebut dan menyerahkan secara langsung. Adapun perwakilan PDI-P yang menerima yakni bpk Andreas Pareira selaku salah satu Ketua DPP PDI-P.

Isu rangkap jabatan yang disandang oleh Kemenko PMK RI dewasa ini bergulir, kepala bagian administrasi keanggotaan dewan dari Fraksi DPR RI Bapak Suratna menyatakan, dimana pihak sekretariat DPR memang telah menerima salinan surat pengunduran diri secara pribadi (28 Oktober 2014) dan Pramono Anung (14 Agustus 2015), namun belum menerima surat pengunduran diri Puan Maharani secara pribadi.

Merekapun menilai bahwasanya, persoalan dengan tata kelola pemerintahan, Jargon Revolusi Mental janganlah hanya jadi pepesan kosong. Dan persoalan rangkap jabatan menteri kabinet harusnya sudah selesai dan tak perlu menjadi isu lagi kalau semua taat asas.

Syarif Hidayatullah selaku Koordinator KIH menyatakan bahwa,"kami mendesak Puan Maharani agar segera menyampaikan surat resmi pengunduran diri dari anggota DPR RI," tegasnya, setelah menyampaikan surat terbuka kepada perwakilan dari Partai PDI-P di kantor pusatnya, Jakarta, Rabu (9/9).

Syarif Hidayatullah pun menyatakan, "dengan masih belum jelasnya status Puan Maharani yang kini menjabat Menteri Koordinator PMK, namun secara administrasi namanya masih tercatat sebagai Anggota DPR RI menimbulkan tanda tanya besar," tegasnya.

"Kami dari Kaukus Indonesia Hebat (KIH) akan menyampaikan surat terbuka sekaligus meminta klarifikasi kepada DPP PDI Perjuangan," imbuhnya lagi.

"Kami tidak ingin masuk dalam ranah internal mereka, namun mereka menjelaskan maslah internal mereka," jelas Syarif.

Menurut para Kaukus Indonesia Hebat ini "pernyataan terbuka harus menjadi langkah maju, guna mendesak DPP PDI-P dapat lebih terbuka dan responsif dalam menyelesaikan status kader-kadernya, hingga publik tidak curiga dan kecewa."

Sementara, Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira merespon dengan menjelaskan, "secara informal sudah masuk, selama sebelum ada pergantian secara resmi, secara administratif selama belum ada PAW. Namun, secara fungsional sudah tidak lagi."

"Bukan masalah pada mbak Puan yang dan di PAW, namun in ipada penggantinya yang sampai saat ini yang belom menggantikan, karena tiga kandidat penggantinya masih sengketa sampai sejauh ini," ujar Andreas Pareira.(bh/mnd)



 

 
   Berita Terkait > PDIP
 
  Sambut 90 Tahun Hari Sumpah Pemuda, PDI Perjuangan Gelar Kegiatan "Satu Indonesia Kita" untuk Anak Muda
  Setahun Kinerja Anies Baswedan, F-PDIP DKI Jakarta: Keberpihakan Rakyat Kecil Masih Sebatas Seolah-olah
  Politisi Gerindra Minta Megawati Soekarnoputri Pertanggungjawabkan Pidato Hina Islam
  Risma Tegaskan Tidak Jadi Jurkam Ahok-Jarot
  Keluarnya Boy Sadikin Bisa Dipolitisir Lawan Politik Ahok
 
ads

  Berita Utama
AJI Jakarta Kecam Kekerasan dan Intimidasi Polisi terhadap Jurnalis Meliput Demo di DPR

Pemindahan Ibu Kota Butuh Kajian Mendalam

PAN Siap Ikuti Langkah PKS sebagai Oposisi

Pelaku Penganiyaan Wartawan Media Online Divonis 1 Bulan Penjara

 

  Berita Terkini
 
Komisi V Pertanyakan Kajian Pemerintah Terkait Pemindahan Ibu Kota

Diduga Rampas Kemerdekaan, Komunitas Jurnalis Riau Menyatakan Sikap Serta Laporkan Kejari dan Kejati Riau Kepada Kejagung RI

Presiden KSPI Akan Adukan Permasalahan ANTARA ke Presiden Jokowi, ITUC, dan ILO

Kebijakan Direksi ANTARA Dituding Sudah Melawan Nilai-Nilai Pancasila

AJI Jakarta Kecam Kekerasan dan Intimidasi Polisi terhadap Jurnalis Meliput Demo di DPR

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2