Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Internasional    
Hong Kong
Demonstran Hong Kong Bentrok dengan Polisi
Monday 01 Dec 2014 14:59:36
 

Bentrokan polisi dan demonstran dimulai sejak Minggu (30/11) malam. Para demonstran berupaya menduduki kantor pemerintahan Hong Kong di Distrik Admiralty.(Foto: twitter)
 
HONG KONG, Berita HUKUM - Para aktivis prodemokrasi dan anggota kepolisian Hong Kong bentrok tatkala ribuan orang berupaya mengepung kantor pemerintah sejak Minggu (30/11) malam. Dengan memakai helm proyek dan masker debu, para demonstran berjibaku dengan polisi yang bersenjatakan pentungan kayu dan semprotan merica di Distrik Admiralty.

Kepolisian Hong Kong mengatakan sebanyak 45 orang telah ditahan dan sejumlah petugas mengalami cedera.

Insiden kekerasan itu terjadi setelah para pimpinan gerakan protes menyeru kepada demonstran untuk bergerak dari kamp-kamp di Connaught Road ke kantor Kepala Pemerintahan Hong Kong, CY Leung.

Seraya mereka berjalan menuju lokasi, para demonstran melempari benda-benda kea rah polisi. Mereka juga berseru, “Saya ingin demokrasi sejati.”

Polisi memerintahkan para demonstran untuk mundur. Ketika mereka menolak, polisi lalu menyerbu dan memukul mundur.

“Aksi kami dilakukan demi melumpuhkan kerja pemerintah. Pemerintah selama ini menunda-nunda...dan kami percaya bahwa kami perlu memusatkan tekanan ke kantor pemerintah, simbol kekuasaan,” kata Alex Chow, ketua gerakan protes pelajar.

Pekan lalu, lebih dari 100 orang—termasuk tokoh-tokoh kunci gerakan protes— ditahan di kawasan Mong Kok yang berfungsi sebagai kamp demonstran.

Sejak melancarkan aksi beberapa bulan lalu, para demonstran menghendaki rakyat Hong Kong bisa memilih kepala pemerintahan pada pemilihan umum 2017 tanpa campur tangan Beijing. Di sisi lain, pemerintah Cina mengatakan rakyat Hong Kong bebas memilih pemimpin mereka, namun kandidat-kandidat untuk jabatan tersebut mesti disortir terlebih dahulu.(BBC/bhc/sya)




 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Komisi IX Tetap Komitmen Tolak Kenaikan Iuran BPJS

Ekonomi Nyungsep, Ramalan Rizal Ramli 9 Bulan Lalu Yang Jadi Kenyataan

Reuni 212, Konsolidasi Umat atau Parade Pidato?

Pentingnya Peran DPRD Provinsi untuk Dilibatkan dalam Musrembang Desa

 

ads2

  Berita Terkini
 
Adriani Didakwa Melakukan Penipuan dengan Pemalsuan Surat Tanah

Legislator Tolak Rencana Tambah Kuota Impor Kakao

Komisi IX Tetap Komitmen Tolak Kenaikan Iuran BPJS

Soal Revisi UU KPK, Anggota DPR Komisi III Arteria Dahlan Ingatkan KPK Tidak Perlu Bereaksi Berlebihan

Kepala LAN Adi Suryanto Lantik Pengurus Baru IWI Periode 2019-2023,

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2