Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
White Crime    
Deponering
Deponering BW Bisa Dicabut Melalui Pengadilan, Ketum GPII Ingatkan Jangan Bermanufer Politis
2018-10-18 05:18:10
 

Tampak narasumber saat acara FPII gelar diskusi publik, #Bicara Menyoal Kasus Diponering Bambang Wijayanto".(Foto: BH /mnd)
 
Berita HUKUM - Ketua Umum PP Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII), Masri Ikoni mengingatkan Bambang Widjojanto (BW) agar tidak bermanufer politis menyikapi persoalan hukum. Bambang yang eks komisioner KPK, harusnya bisa memberikan pendidikan yang baik ke masyarakat, ungkap Masri Ikoni.

Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto, sebelumnya angkat bicara terkait pemberitaan beberapa media yang tergabung dalam Indonesialeaks. Salah satu yang disorot oleh Bambang adalah disebutnya nama Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri) dalam kasus yang ditulis dalam pemberitaan tersebut.

"Indonesialeaks menyatakan 'Tertulis dalam dokumen itu bahwa nama Tito Karnavian tercatat paling banyak mendapat duit dari Basuki (Hariman), langsung maupun melalui orang lain', baik ketika menjabat sebagai kapolda Metro, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme pada Maret-Juli 2016, maupun ketika sudah dilantik sebagai Kapolri," ujar Bambang Widjojanto pada, Senin (8/10) lalu.

Kalau memang info yang diyakini BW tersebut benar, maka ia harus gali lagi informasi dan buktinya, kemudian disampaikan kepada penegak hukum, bukan justru berkoar-koar di publik seperti itu,” ujar Masri Ikoni, dalam diskusi publik yang digelarnya di Menteng Raya 58, Jakarta Pusat, Rabu (17/10).

Meski BW sedang berada di wilayah birokrasi bersama dengan Anies Baswedan di Balaikota DKI Jakarta, publik pun tahu bahwa ada deponering yang diberikan kepada eks Ketua KPK tersebut, untuk mengindarkan persoalan lebih besar demi kepentingan umum dalam kasus yang menyeretnya tersebut.

"Namun sangat disayangkan, justru kini BW membuat kegaduhan dengan polemik hukum abu-abu seperti saat ini. Kasus BW kemarin di deponering kejaksaan demi persoalan ribut-ribu berhenti karena ada persoalan besar yakni kepentingan umum. Tapi hari ini ketika beliau angkat kasus yang berbeda dan fakta hukumnya masih sumir, kemudian geger masyarakat. Sampai GPII keluarkan rilis agar masyarakat memfilter informasi berkaitan politik dan minta pak Tito fokus pada kinerjanya saja,” ungkap Masri Ikoni.

“Di kepolisian atau kejaksaan, untuk menetapkan orang menjadi tersangka harus ada minimal 2 alat bukti awal. Kalau bukti hanya catatan, tentu ini bukan informasi yang perlu dipercayai begitu saja,” tegasnya.

Ikoni mengingatkan kepada BW dan siapapun para elite di Indonesia, agar tidak mudah mengeluarkan statemen yang berimplikasi hukum namun pembuktiannya sulit dicapai.

Harapnya, BW harus lakukan langkah hukum bukan langkah politik. "Silahkan bukti dibawa ke KPK dan Kepolisian dan kawal bersama dengan teman-teman aktivi dan tidak mengeluarkan statemen yang hanya membuat publik gaduh saja," paparnya

Lain halnya dengan Djoko Edhi Abdurrahman, mantan anggota DPR RI komisi III yang turut hadir angkat bicara terkait polemik deponering mantan Komisioner KPK Bambang Widjojanto (BW) saat dirinya menjadi narasumber pada sesi diskusi yang digelar GPII dengan tema “#Bicara Menyoal Kasus Diponering Bambang Wijayanto" di Sekretariat GPII, Jl. Menteng Raya 58, Jakarta Pusat, Rabu (17/10).

Menurutnya, Deponering dapat dicabut dengan catatan melalui mekanisme persidangan saja. Dimana termaktub di pasal 35 Undang undang Kejaksaan tahun 2003 itu bisa, apakah ada peninjauan kembali ? Pasalnya, pada intinya mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Deponeering itu bukan abolisi, "Jadi deponering apakah bisa dicabut atau tidak, ya bisa silahkan tapi harus melalui Pengadilan,” kata Djoko.

Ia menegaskan bahwa Kejaksaan Agung tidak boleh mencabut secara sepihak karena menyangkut persoalan hukum seseorang. “Kalau kejaksaan mencabut, maka seperti dibatalkannya HTI. Dia yang keluarkan dia yang mencabutnya. Jadi gak boleh kalau pakai Kejaksaan Agung (cabut deponering BW),” tegasnya.

Sementara terkait dengan tudingan bahwa Kapolri Jenderal Polisi Muhammad Tito Karnavian tersandra kasus buku merah seperti yang ditudingkan BW dan IndonesiaLeaks. Mantan Anggota Komisi III DPR RI tersebut masih mensanksikan, Ia memandang tak mungkin Tito yang dimaksud dalam skandal buku merah adalah Tito Karnavian.

Ikhwalnya, muncul leaks yang diretas oleh snowden dan wikealeaks ini, nampak gejalanya sampai ke Indonesia. Yang sebenarnya investigation bukanlah sembarangan dan menulisnya lancar.

"Deponeering pada tahun 2016 bukan proses wajar, itu tukar kepala dimana terjadi sedari kasus Gubernur Sumut, lalu Rio Capela dan Oc Kaligis dan mengarah ke 'bewok'. Sementara, BW bikin release terkait Indonesian leaks ini, padahal dulu BW saat "Cicak Buaya II", lepas dari tuntutan Buwas melalui proses deponeering," tukas Djoko, seraya menceritakan asal muasal deponeering.

“Menurut saya Tito gak bersalah,” ujar Djoko..

Tapi demikian, Djoko Edhi mengatakan biarlah proses hukum berjalan. Apalagi disampaikannya, saat ini IndonesiaLeaks sedang menempuh jalur hukum untuk membuka seluruh dokumen yang diklaim sebagai kiriman anomin itu.

“Saat ini IndonesiaLeaks sudah maju ke praperadilan. Kita tunggu saja buktinya akan dibuka,” tutupnya.(bh/mnd)



 

 
   Berita Terkait > Deponering
 
  Deponering BW Bisa Dicabut Melalui Pengadilan, Ketum GPII Ingatkan Jangan Bermanufer Politis
 
ads

  Berita Utama
Polisi Bekuk Premanisme di Diskotik Bandara yang Mengakibatkan 2 Korban Tewas

Sekber Pers Indonesia: Tangkap Pelaku Pembunuh Wartawan Dufi!

Jenazah Dufi, Korban Dalam Drum Dimakamkan di TPU Semper Cilincing

Peserta Kirab Pemuda 2018 Diharapkan Mampu Berimajinasi, Jangan Berhenti Menulis dan Membaca tentang Indonesia

 

  Berita Terkini
 
Diduga Kurang Respon Tuntutan Warga, Kantor Polsek Adonara Timur Dirusak Warga

Polisi Bekuk Premanisme di Diskotik Bandara yang Mengakibatkan 2 Korban Tewas

Rapat Paripurna DPRD Kaur Menyetujui 7 Raperda Tahun 2018

Pemprov DKI Jakarta Adakan Penghapusan Sanksi Administrasi Tiga Jenis Pajak

DPR Komitmen Segera Selesaikan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2