Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    

Destinasi Wisata Seks Eksploitasi Anak Indonesia
Tuesday 08 Nov 2011 00:45:12
 

Ilustrasi (Foto: Ist)
 
DENPASAR (BeritaHUKUM.com) – Data Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak menunjukkan, Bali menjadi salah satu destinasi wisata seks yang mengeksploitasi anak-anak di Indonesia. Hal ini bisa dilihat dengan adanya kasus pedofilia yang melibatkan wisatawan dan menjadikan anak-anak sebagai korban.

Selain Bali, menurut dia, masih ada beberapa daerah di Indonesia yang menjadi destinasi wisata seks yang mengeksploitasi anak-anak. Daerah tersebut di antaranya Lombok, Jakarta, Bandung, Manado, Batam dan Yogyakarta.

“Tidak hanya di Indonesia, negara lain juga ada,” kata Koordinator Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, Ahmad Sofian dalam sebuah acara seminar regional penanggulangan eksploitasi seksual anak di Kuta, Bali, Senin (7/11).

Diungkapkan, berkembangnya wisata seks yang mengeksploitasi anak selama ini, karena semakin berkembangnya pusat-pusat protitusi di tengah perkembangan pariwisata. Industri pariwisata dalam rangka mendatangkan dan mencari keuntungan itu menggunakan cara-cara yang illegal.

“Cara-cara yang tidak berbudaya itu, memanfaatkan anak-anak untuk kebutuhan seks. Mereka dipekerjakan di pub, club malam, pusat-pusat prostitusi. Rata-rata tempat tersebut merekrut anak-anak,” jelas dia.

Berdasarkan data Koalisi, lanjut Sofian, diperkirakan sekitar 40-70 ribu anak di Indonesia menjadi korban industri seks dalam setiap tahunnya. Namun, secara keseluruhan diperkirakan 100 ribu perempuan dan anak di Indonesia setiap tahunnya diperdagangkan untuk tujuan seksual. “Semua pihak terut bertanggung untuk mencegahnya,” tandasnya.(beb/sut)



 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
BPN Ajak Pendukungnya Doakan Putusan Hakim Bukan Mahkamah Kalkulator

Said Didu: Butuh Semangat Kepahlawanan Menjadi Saksi Sidang PHPU di MK

Komisi IV Pertanyakan Informasi Impor Minyak Kayu Putih

Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Bisa Didiskualifikasi, Eks Penasehat KPK Sebut Alasannya

 

  Berita Terkini
 
Jepang dan Indonesia Jalin MoC di Bidang Ketenagakerjaan

Ternyata, Jokowi Pernah Teken PP Peraturan Anak Perusahaan BUMN Sama dengan BUMN

MK akan Percepat Putusan Sengketa Pilpres Menjadi Kamis 27 Juni

BPN Ajak Pendukungnya Doakan Putusan Hakim Bukan Mahkamah Kalkulator

BW Sindir Mafhud MD Soal Masalah NIK dan DPT Pilpres 2019

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2