Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Infrastruktur
Dewan Minta Audit Menyeluruh Pengerjaan Poyek-Proyek Infrastruktur Pemerintah
2018-02-22 18:32:28
 

Ilustrasi. Tampak pembangunan ruas TOL Becakayu (Bekasi-Cawang-Kampung Melayu) di Bekasi.(Foto: BH /coy)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi I DPR RI Jazuli Juwaini prihatin dengan kecelakaan beruntun pada proyek infrastruktur pemerintah dalam tiga bulan terakhir, bahkan beberapa diantaranya mengakibatkan korban jiwa. Terakhir kecelakaan terjadi berupa ambruknya tiang proyek Tol Becakayu, di Jakarta Timur, Selasa (20/2) dini hari.

Jazuli berharap pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap kelaikan dan kualitas terhadap seluruh proyek infrastruktur yang kini sedang digeber pemerintah agar tidak lagi membahayakan dan menimbulkan korban masyarakat.

"Jangan sampai karena alasan kejar target mengabaikan keselamatan kerja dan kualitas infrastruktur yang dibangun. Ini akan berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap kualitas, keselamatan dan keamanan infrastruktur pemerintah," tegas Jazuli dalam rilisnya, Kamis (22/2).

Menurut Jazuli, audit menyeluruh ini penting karena menyangkut keselamatan bukan saja para pekerja proyek-proyek tersebut tapi juga seluruh warga yang melintasi atau menggunakan fasilitas infrastruktur itu nantinya.

Untuk itu, lanjut Jazuli, Fraksi PKS sesuai kewenangan pengawasan yang dimiliki oleh DPR akan meminta keterangan dan pertanggungjawaban pemerintah. "Secara khusus saya perintahkan anggota Fraksi di Komisi V untuk melakukan pengawasan intensif dengan meminta penjelasan/klarifikasi kementerian terkait tentang maraknya kecelakaan ini. Tidak menutup kemungkinan dilanjutkan dengan penggunaan hak-hak DPR seperti interpelasi atau angket untuk mendalami hal tersebut," katanya.

Tujuan dari pengawasan ini, menurut anggota DPR dapil Banten ini, tentu saja untuk mencegah supaya proyek-proyek infrastruktur dilaksanakan secara tertib berkualitas dan benar-benar memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan, baik untuk pekerja maupun masyarakat pada umumnya yang nantinya akan menjadi user atau pengguna dari proyek-proyek tersebut.

"Kita semua berharap agar pembangunan infrastruktur dilakukan secara cermat dan berkualitas serta tidak semata-mata mengejar target. Apalagi dikerjakan asal-asalan, ceroboh, atau bahkan mengandung maladministrasi dan korupsi. Kita semua berkepentingan untuk menghadirkan infrastruktur yang nyaman, aman, dan terjamin keselamatannya bagi seluruh rakyat," pungkas Jazuli. (hs/sc/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
APMI: Rizal Ramli Mampu Bawa Indonesia sebagai Kejayaan Negara Maritim

Polda Metro Segera Terapkan Tes Psikologi dalam Penerbitan SIM

Pantau Pelayanan Publik, Ombudsman Sidak Ke Bandara Soekarno Hatta

Habib Rizieq Berharap SP3 Serupa Bisa Diberikan Juga ke Ulama dan Aktivis 212

 

  Berita Terkini
 
Tuduh Dewan HAM PBB 'Munafik', AS Hengkang dari Keanggotaan

APMI: Rizal Ramli Mampu Bawa Indonesia sebagai Kejayaan Negara Maritim

Ketua DPR Meminta Petugas Terus Mencari Korban KM Sinar Bangun

Ketum PKPI: Pentingnya Peran Pemuda dalam Membangun Bangsa

Polda Metro Segera Terapkan Tes Psikologi dalam Penerbitan SIM

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2