Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
TPPU
Dewan Pertanyakan Equality Before The Law Kasus Dugaan TPPU Ustad Bachtiar Nasir
2017-02-23 08:52:18
 

Ilustrasi. Anggota Komisi III DPR RI, H Arsul Sani, SH, M.Si dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP).(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mempertanyakan equality before the law atau kesamaan dalam hukum Polri terhadap kasus-kasus tertentu, seperti pemeriksaan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terhadap Ustad Bachtiar Nasir.

"Ketika keadilan restotarif dikedepankan, maka yang diharapkan dalam peran Polri di satu sisi memerlukan ketegasan dalam sebuah bentuk dugaan tindakan pidana, tapi di sisi lain juga membutuhkan rasa bijak dalam melakukan proses-proses penindakan hukum. Salah satunya rasa bijak yang disuarakan masyarakat termasuk kepada Komisi III yakni equality before the law atau kesamaan dalam hukum. Seperti terhadap kasus pengumpulan dana publik yang dimasukan dalam Yayasan Keadilan, dimana polisi memeriksa Ustad Bachtiar Nasir," papar Arsul, Rabu (22/2).

Kewenangan Polri untuk memeriksa, lanjut Arsul, harus dihormati, namun muncul pertanyaan, kalau Polisi melakukan penyelidikan (sepanjang yang mengemuka di media) atas dugaan kasus TPPU lantas tindak pidana pokoknya apa di luar TPPU sebagai derivasi tindakan yang lain.

Kedua, ada pertanyaan dari masyarakat. Kenapa yang disidik dan diselidik Polisi hanya dana publik Yayasan Keadilan untuk semua, bagaimana dengan dana publik Teman Ahok.

Ketiga adalah dana publik yang dikumpulkan Alfamart dari sisa belanja masyarakat yang kemudian dalam laporan Alfamart disebut sebagai dana CSR perusahaan, apa juga ikut diperiksa, diselidik dan disidik.(ayu/sc/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
Komisi II DPR Soroti Keputusan MK terkait Verifikasi Faktual

Impor Beras Khianati Petani, Pemerintah Diminta Batalkan Permendag No 1 Th 2018

Ini Cara PAN Menangkan Sudirman Said - Ida Fauziyah di Pilkada Jateng

DKI Rilis Nopol dan Jenis Mobil Mewah Penunggak Pajak

 

  Berita Terkini
 
Idrus Marham Jadi Mensos, Moeldoko Jadi KSP, Agum Gumelar Wantimpres, dan Yuyu Sutisna Jadi KSAU

LBH Awalindo Serahkan Data Dugaan Korupsi Lampung Utara Ke KPK

Yerusalem, Mahmoud Abbas: Prakarsa Perdamaian Trump Adalah 'Penghinaan Abad Ini'

Akankah Kasus Mega Transfer 19 Triliun Terungkap?

KPK Tetapkan Bupati Kukar Rita Widyasari dan Pengusaha sebagai Tersangka TPPU

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2