Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Infrastruktur
Dewan Minta Audit Menyeluruh Pengerjaan Poyek-Proyek Infrastruktur Pemerintah
2018-02-22 18:32:28
 

Ilustrasi. Tampak pembangunan ruas TOL Becakayu (Bekasi-Cawang-Kampung Melayu) di Bekasi.(Foto: BH /coy)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi I DPR RI Jazuli Juwaini prihatin dengan kecelakaan beruntun pada proyek infrastruktur pemerintah dalam tiga bulan terakhir, bahkan beberapa diantaranya mengakibatkan korban jiwa. Terakhir kecelakaan terjadi berupa ambruknya tiang proyek Tol Becakayu, di Jakarta Timur, Selasa (20/2) dini hari.

Jazuli berharap pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap kelaikan dan kualitas terhadap seluruh proyek infrastruktur yang kini sedang digeber pemerintah agar tidak lagi membahayakan dan menimbulkan korban masyarakat.

"Jangan sampai karena alasan kejar target mengabaikan keselamatan kerja dan kualitas infrastruktur yang dibangun. Ini akan berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap kualitas, keselamatan dan keamanan infrastruktur pemerintah," tegas Jazuli dalam rilisnya, Kamis (22/2).

Menurut Jazuli, audit menyeluruh ini penting karena menyangkut keselamatan bukan saja para pekerja proyek-proyek tersebut tapi juga seluruh warga yang melintasi atau menggunakan fasilitas infrastruktur itu nantinya.

Untuk itu, lanjut Jazuli, Fraksi PKS sesuai kewenangan pengawasan yang dimiliki oleh DPR akan meminta keterangan dan pertanggungjawaban pemerintah. "Secara khusus saya perintahkan anggota Fraksi di Komisi V untuk melakukan pengawasan intensif dengan meminta penjelasan/klarifikasi kementerian terkait tentang maraknya kecelakaan ini. Tidak menutup kemungkinan dilanjutkan dengan penggunaan hak-hak DPR seperti interpelasi atau angket untuk mendalami hal tersebut," katanya.

Tujuan dari pengawasan ini, menurut anggota DPR dapil Banten ini, tentu saja untuk mencegah supaya proyek-proyek infrastruktur dilaksanakan secara tertib berkualitas dan benar-benar memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan, baik untuk pekerja maupun masyarakat pada umumnya yang nantinya akan menjadi user atau pengguna dari proyek-proyek tersebut.

"Kita semua berharap agar pembangunan infrastruktur dilakukan secara cermat dan berkualitas serta tidak semata-mata mengejar target. Apalagi dikerjakan asal-asalan, ceroboh, atau bahkan mengandung maladministrasi dan korupsi. Kita semua berkepentingan untuk menghadirkan infrastruktur yang nyaman, aman, dan terjamin keselamatannya bagi seluruh rakyat," pungkas Jazuli. (hs/sc/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Infrastruktur
 
  Bitung Siap Menuju Kota Infrastruktur Dunia
  Legislator Pertanyakan Penyelesaian Proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung
  Waketum Gerindra: Masyarakat Butuh Jalan Raya Negara yang Gratis Bukan Jalan Tol
  Indonesia Lahir dari Kegiatan Berpikir, Bukan Infrastruktur Bangunan
  Rencana Pembangunan Infrastruktur Hamburkan Anggaran
 
ads

  Berita Utama
KPK OTT Direktur BUMN Krakatau Steel, Jokowi Gagal Kelola BUMN yang Bersih dari Korupsi dan Suap

Polisi Menangkap 9 Tersangka Sindikat Pemalsu Materai yang Dijual Online

KPK Tetapkan 3 Tersangka Dalam Kasus Suap Seleksi Jabatan di Lingkungan Kementerian Agama

Tunjukkan Solidaritas, Lampu JPO GBK Visualkan Warna Bendera Selandia Baru

 

  Berita Terkini
 
Lembaga Survei Harus Adil

Harus Ada Solusi Hadapi Masifnya Penambangan Liar

Sandiaga Uno Dapat Blangkon dan Uang di dalam Sorban

KPK OTT Direktur BUMN Krakatau Steel, Jokowi Gagal Kelola BUMN yang Bersih dari Korupsi dan Suap

Cawapres Sandiaga Uno Ziarah ke Makam KH Ahmad Dahlan di Karangkajen

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2