Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Opini Hukum    
Dewan Pers
Dewan Pers Akan Bawa “Iklan Kaleng” di Kompas ke Sidang Pleno UU Migas Adalah Hasil Konspirasi
Sunday 24 Mar 2013 03:16:51
 

Ilustrasi
 
Oleh: Ketua Dewan Pers, Bagir Manan

Tidak benar bila disebut UU no. 22 / 2001 tentang Migas hasil perjuangan reformasi. Yang benar, UU Migas adalah hasil konspirasi kekuatan asing dan sekelompok orang yang menikmati keuntungan dengan merugikan rakyat dan negara. “Iklan yang dimuat di Kompas itu adalah sebuah kebohongan besar dan menyesatkan publik”, kata pakar perminyakan DR. Kurtubi kepada pers usai diterima Ketua Dewan Pers, Bagir Manan, di Jakarta, Selasa (11/9).

Kurtubi dan sejumlah tokoh nasional, yaitu mantan Menko Perekonomian DR. Rizal Ramli, guru besar FE - UI Prof. Sri Edi Swasono, Mantan Ketua Bappenas Kwik Kian Gie, dan Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (Iress) Marwan Batubara mengadukan iklan yang dimuat Kompas kepada Dewan Pers. Iklan tersebut dimuat dua kali, yaitu pada 9 dan 28 Agustus 2012. Para tokoh tadi beranggapan “iklan kaleng” tersebut telah memutarbalikan fakta dan sarat dengan pembohongan publik.

Pada bagian iklan itu tertulis, kekayaan alam migas tetap terjamin milik Pemerintah sampai pada titik penyerahan. Di situ juga dicontohkan, sepanjang LNG masih belum sampai di titik serah, sewaktu - waktu, kapan pun, dapat diminta kembali ke Indonesia jika mendesak dibutuhkan untuk pasokan domestik.

“IKlan ini benar - benar jauh panggang dari api, penuh kebohongan, dan pemutarbalikan fakta. Faktanya, LNG Tangguh hingga saat ini tetap dikirim ke China walau pun dengan harga sangat murah, yaitu US$ 3,35 / mmbtu. Padahal PLN dan kalangan industri lokal sudah lama kekurangan gas. Kalau iklan itu benar, kenapa pengiriman gas Tangguh ke China tidak dihentikan dan dialihkan untuk kebutuhan lokal saja? Asal tahu saja, harga LNG Badak sekarang mencapai US$ 18 / mmbtu”, papar Kurtubi.

Konspirasi

Menurut Marwan, adalah kebohongan besar bila iklan tersebut menyebut UU Migas sebagai hasil perjuangan reformasi. Yang benar, UU Migas adalah hasil konspirasi kekuatan asing dan sekelompok orang yang meraup keuntungan sangat besar di atas kerugian negara dan rakyat Indonesia. Pasal-pasal yang ada jelas menunjukkan betapa sangat diuntungkannya kapitalisme asing di satu sisi, dan betapa sangat dirugikannya rakyat dan bangsa ini di sisi lain.

“Di Negara mana pun di dunia ini, pemerintah selalu membela dan memproteksi perusahaan minyaknya. Presiden Bush bahkan menekan SBY agar Blok Cepu diserahkan kepada Exxon. Tapi di Indonesia, Pertamina justru dikerdilkan. Contohnya, sudah 4 - 5 tahun lalu Pertamina minta agar Blok Mahakam yang habis masa kontrak dengan perusahaan asing untuk dikelola. Namun permintaan itu tidak pernah dipenuhi. Pada kasus Blok West Madura, awalnya Pertamina hanya memperoleh 50%. Namun setelah kami laporkan ke KPK, porsi Pertamina dinaikkan jadi 80%”, ungkap Marwan.

Kurtubi menyebut “iklan kaleng” tersebut adalah pemutarbalikan fakta, sesat dan menyesatkan. Iklan itu juga sarat dengan pembohongan publik. Bentuk kebohongan iklan yang dimuat 9 Agustus antara lain, pertama, dengan UU Migas, BP Migas mewakili Pemerintah. BP Migas tidak punya aset, dengan demikian aset BP Migas adalah aset pemerintah. Di sisi ain, BP Migas mewakili Pemerintah dalam menandatangani kontrak dengan perusahaan asing dalam pola business to government (B to G). Berbeda dengan UU 8 / 1971 yang mengatur Pertamina yang menandatangani kontrak dengan perusahaan asing dalam pola business to business (B to B). Menurut UU, aset Pertamina jelas terpisah dengan aset Pemerintah. Dengan demikian, pemerintah berada di atas kontrak sehingga kedaulatan negara tetap terjaga.

“Pembohongan publik kedua, UU Migas mengarah untuk melegalkan penguasaan kekayaan migas nasional oleh perusahaan asing/swasta. Hal ini tampak pada pasal 12 ayat 3, yang menyatakan Kuasa Pertambangan oleh menteri diserahkan kepada perusahaan asing/swasta. Sementara itu, implementasi kepemilikan atas sumber daya migas alam (SDA) migas sengaja dikaburkan dengan tidak adanya pihak yang membukukannya karena BP Migas tidak punya neraca”, papar Kurtubi.

Dia menambahkan, UU Migas pada dasarnya melegalkan penguasaan kekayaan migas melalui desain BP Migas yang tanpa komisaris. Selain itu, UU Migas disusun dengan tujuan untuk memecah belah Pertamina dengan memaksakan penerapan pola unbundling / devide et empera agar mudah dijual. Pendeknya, dengan kehadiran BP Migas, tata kelola migas Indonesia menjadi yang paling buruk di Asia Oceania. Hal ini ditandai dengan produksi anjlok, cost recovery melonjak, karyawan BP Migas melonjak 10 kali lipat, merugikan negara dan melanggar Konstitusi.

Manipulasi

Sri Edi mengatakan, iklan itu benar-benar telah memanipulasi ucapan Bung Hatta. “Pada iklan yang dimuat 9 Agustus, 2012 dikutip: Bung Hatta anti kapitalisme, tapi Bung Hatta tidak anti capital… jadi Bung Hatta tidak anti investasi asing. Kutipan Bung Hatta ini jelas diplintir dan dimanipulasi. Sejatinya, ucapan Bung Hatta yang dikutip iklan itu disampaikannya dalam konteks yang lebih luas. Dalam banyak artikelnya sepanjang 1931-1934, Bung Hatta jelas-jelas menggambarkan keganasan kapitalisme yang menghancurkan ekonomi rakyat Hindia Belanda (Indonesia)”, papar Sri Edi yang juga menantu Bung Hatta.

Sementara itu, Rizal Ramli mengingatkan, Indonesia memiliki sumber daya alam (SDA) yang amat besar. Blok Cepu saja, misalnya, nilainya sekitar US$ 200 miliar dolar. Belum blok-blok migas lain, emas di Papua, serta sumber minerba lainnya. Inilah cawan-cawan emas yang sangat berharga.

“Sayangnya, konspirasi asing dan kelompok tertentu itu telah menukar cawan emas itu dan kita mengemis dengan batok kelapa beberapa miliar atau ratus dolar saja. Tapi utang itu tidak gratis, kita harus menukar dengan undang - undang yang draftnya dibuatkan pihak asing sehingga menguntungkan mereka. Mana mungkin undang - undang yang dibuatkan asing akan membela kepentingan rakyat Indonesia?”, tukas Rizal Ramli.

Para tokoh tersebut banyak memaparkan kebohongan publik dan penyesatan yang ada dalam iklan tanpa identitas pemasang yang dimuat Kompas. Mereka juga merasa prihatin, karena hal ini membuktikan hanya mereka yang memiliki dana besar saja yang bisa mempengaruhi opini publik.

“Kami sangat tidak sependapat dengan materi iklan itu. Pada hari yang sama saya langsung menulis surat kepada Pemred Kompas untuk mempertanyakannya. Tapi hingga kini surat itu tidak pernah direspon, walau sekadar pemberitahuan bahwa mereka sudah menerima surat saya. Kalau disuruh pasang iklan juga, tentu saja kami tidak punya uang. Apakah hanya mereka yang punya uang saja yang bias menyampaikan aspirasinya?”, tukas Kwik.

Batal demi hukum

Menurut Sri Edi, konsideran yang tercantum dalam UU No. 22 / 2001 tersebut palsu. Dalam konsiderannya, antara lain disebutkan, berdasarkan pasal 33 UUD 1945 yang diamandemen.
Padahal, pasal 33 UUD 1945 tidak pernah mengalami perubahan. Para legislator di DPR lengah. Ini suatu kelengahan yang memalukan. Ada sekelompok orang yang dengan tujuan tertentu menginginkan pasal 33 UUD 1945 lenyap. Mereka bahkan nekat membuat UU Migas yang jelas-jelas melanggar konstitusi. Karena sejak awal telah cacat, seharusnya UU Migas batal demi hukum. Sehubungan dengan itu saya minta rakyat Indonesia dan Hakim MK jangan terpengaruh oleh rekayasa para komparador neolib melalui iklan sesat dan menyesatkan di harian Kompas", cetusnya.

Menurut Rizal Ramli, sistem pengelolaan kekayaan migas nasional di bawah UU Migas No.22 / 2001 harus segera diperbaiki karena bertentangan dengan Konstitusi. UU Migas juga terbukti telah merugikan negara secara finansial dalam jumlah yang sangat besar. Indonesia harus menggantinya dengan sistem yang efisien, simple, dan yang paling penting, sejalan dengan amanat Konstitusi.

Menyangkut pengaduan para tokoh tersebut, Bagir menyatakan Dewan Pers akan menindaklanjutinya dalam sidang pleno pada 28 September 2012. Ada ketentuan terkait soal pemuatan iklan, karena ini merupakan bagian dari aktivitas pers. “Kami akan klarifikasi ke Kompas. Dewan Pers juga akan melibatkan Serikat Penerbit Suratkabar (SPS) dan Asosiasi Perusahaan Periklanan Indonesia (A3I) guna membahas soal ini”, ujar Bagir. (bhc/rls/rat)



 
   Berita Terkait > Dewan Pers
 
  Eksepsi Dewan Pers Ditolak Pengadilan Tinggi, Senator DPD RI: Dewan Pers Harus Patuh Hukum
  Kompas Tidak Berimbang, Ketum PPWI: Ibarat Kapal di Laut Lepas, Kompasnya 'Rusak'
  Dolfie Rompas: Dewan Pers Harus Hormati Putusan Banding
  Permohonan SPRI dan PPWI Diterima, Dewan Pers Kalah di Tingkat Banding
  Tanggapan PPWI Nasional atas Pernyataan Dewan Pers terkait Wartawan akan Disertifikasi BNSP
 
ads1

  Berita Utama
AHY Tempuh Jalur Hukum Terkait Penyelengaraan KLB Deliserdang

Varian Baru Covid-19 Masuk Indonesia, Pimpinan DPR Minta Pengawasan Ketat Bandara

Cetak Sejarah, Akhirnya Kyai Said Aqil PBNU Dapat Jatah Komisaris BUMN

Pembukaan Investasi Miras Ancam Kehidupan Rumah Tangga Keluarga Indonesia

 

ads2

  Berita Terkini
 
Suap Pajak Saat Pandemi, Anis: Rapor Merah dan Kerja Berat Pemerintah

Deteksi Dini Kejahatan Siber, Baintelkam Polri - XL Axiata Tingkatkan Sinergitas

PKS: Pak Jokowi Katanya Benci Produk Asing, Kok Impor Beras 1.5 Juta Ton?

Komisi III Dukung Pemerintah Segera Sahkan RUU KUHP

KY Gandeng KPK untuk Seleksi Calon Hakim Agung

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2