Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Eksekutif    
Kejari Pekalongan
Dibawah Komando Abun Kejari Pekalongan Telah Tuntaskan 3 Perkara Korupsi
2022-03-16 00:22:34
 

Kajari Kabupaten Pekalongan, Abun Hasbullah Syambas, S.H, M.H (Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pekalongan sejak di Komandoi Kajari, Abun Hasbullah Syambas, S.H, M.H telah berhasil menuntaskan 3 perkara tindak pidana korupsi hingga diputus majelis hakim. Keberhasilan itu tak lepas dari dedikasinya yang tinggi dan kecintaannya terhadap Korp Adhyaksa.

Adapun ketiga perkara korupsi yang telah dituntaskan Abun tersebut, yakni korupsi bantuan covid-19 untuk madrasah, upaya menghalang-halangi penyidikan dan tukar guling pengadaan tanah tol Bojong. Demikianlah ke tiga perkara itu dia katakan dalam press realeasenya kepada wartawan pada, Selasa (15/3)

Pertama, perkara tukar guling tanah tol telah selesai dan diputuskan pada 8 maret 2022, dengan tersangka 2 orang yakni Budi Lenggono, mantan Kades Bojong Minggir , dan Eko Suharso selaku ketua panitia pengadaan tanah.

"Keduanya terbukti dan secara sah telah melanggar pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kedua tersangka setelah dibacakan putusan oleh Pengandilan Tipikor Semarang menerima hasil persidangan dan dinyatakan inkracht atau berkekuatan hukum tetap," ujar Abun via WhatsApp kepada pewarta BeritaHUKUM.com di Jakarta pada, Selasa (8/3).

Abun menjelaskan bahwa terpidana Budi Lenggono diputuskan harus menjalani hukuman 1 tahun 6 bulan penjara dipotong masa tahanan, denda Rp. 50 juta rupiah subsider 3 bulan, uang pengganti Rp. 78 juta rupiah subsider 8 bulan. Sedangkan rekannya Eko Suharso diputus hukuman 1 tahun 9 bulan dipotong masa tahanan, denda sebesar Rp. 50 juta rupiah subsider 3 bulan, uang pengganti Rp. 140 juta rupiah subsider 1 tahun kurungan.

Sedangkan kedua, ungkap Abun perkara korupsi pemotongan bantuan covid19 untuk madrasah. Dalam perkara itu Majelis hakim memutuskan terdakwa Kanan dan Ikhsanudin telah terbukti melanggar pasal pasal 2 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang digelar dan diputus pada, Senin (14/3/2022) lalu.

"Kanan dijatuhi hukuman 5 tahun 5 bulan penjara, denda Rp. 250 juta subsider 3 bulan, uang pengganti Rp. 400 juta subsider 1 tahun. Sedangkan Ikhsanudin di ganjar 4 tahun penjara potong masa tahanan, denda Rp. 200 juta subsider 2 bulan, uang pengganti Rp. 65 subsider 4 bulan kurungan," ungkapnya.

Sedangkan yang ketiga, perkaranya digelar di Pengadilan Tipikor Semarang, kata Abun Majelis hakim memutuskan Zaenal Arifin yang telah terbukti menghalang-halangi proses penyidikan terdakwa Kanan dan Ikhsanudin.

"Zaenal Arifin dijerat pasal 21 UU No. 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan hukuman 4 tahun penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani, denda Rp. 250 juta subsider 4 bulan penjara," tandasnya.

Nah, dari putusan yang telah dibacakan oleh majelis hakim tipikor, ke tiga tersangka kasus bantuan Covid 19 ini menyatakan pikir-pikir.

Berdasarkan hal itu, dengan tegas orang nomor satu di Kejari Kabupaten Pekalongan, Abun Hasybullah Sambas menghimbau kepada semua pihak agar berhati-hati dalam menggunakan uang negara, karena pihaknya akan mengambil tindakan tegas dengan menjeratnya dengan pidana korupsi.

"Kami tidak pandang bulu, bukan hanya masyarakat, pegawai negri sipil ataupun aparat, akan kami tindak bila korupsi. Aturan harus dijalankan, kalaupun ada yang tidak paham, monggo datang ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan, karena kita membuka pos pelayanan hukum secara gratis”, pungkas Abun.(bh/ams)



 
   Berita Terkait > Kejari Pekalongan
 
  Dibawah Komando Abun Kejari Pekalongan Telah Tuntaskan 3 Perkara Korupsi
  Kejari Pekalongan Tetapkan Ketua dan Sekretaris Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah Awaliyah Jadi Tersangka Dugaan Korupsi
 
ads1

  Berita Utama
Mulyanto Usul Pemerintah Berikan Subsidi untuk Pembelian Kendaraan Listrik Esemka

DPR Setujui Laksamana Yudo Margono jadi Panglima TNI Menggantikan Jenderal Andika Perkasa

Terkait Anggaran Proposal Rp100 Miliar Acara Temu Relawan Jokowi di GBK, Ini Klarifikasi Mantan Sekjen Projo

268 Warga Meninggal Dunia dan Ribuan Orang Luka-luka Akibat Gempa Cianjur

 

ads2

  Berita Terkini
 
Jalan Sulit Berliku Freddy Widjaja Dalam Perjuangkan Haknya

Pimpinan DPR Imbau Tahun Baru 2023 Dirayakan Sederhana

Mulyanto Usul Pemerintah Berikan Subsidi untuk Pembelian Kendaraan Listrik Esemka

Ketua Umum IMI Bamsoet Tandatangani MoU PT Otomotif Film Indonesia, Berikan Diskon Khusus bagi Anggota IMI

Tanggapi Isu Penundaan Pemilu, Wakil Ketua MPR: Melanggar Konstitusi

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2