Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Lingkungan    
Kaur
Dinas PUPR Gelar Konsultasi Publik Mitigasi, Alternatif dan Rekomendasi KLHS
2018-09-18 06:31:10
 

Tampak suasanan kegiatan di Aula kantor Dinas PUPR, Kaur.(Foto: BH /aty)
 
KAUR, Berita HUKUM - Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Pemerintah Daerah kabupaten Kaur melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang menggelar Konsultasi Publik Mitigasi Alternatif dan Rekomendasi KLHS menghadirkan nara sumber dari Universitas Bengkulu, acara yang bertempat di aula Bidang Tata Ruang PUPR, kabupaten Kaur, Bengkulu, pada Senin (17/9).

"Konsultasi Publik Mitigasi Alternatif dan Rekomendasi KLHS tersebut bagian dari proses tindak lanjut kegiatan sebelumnya berkenaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Revisi Recana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaur," ungkap Kabid Tata Ruang Ismawar, ST.

"Kegiatan ini merupakan poses penyusunan KLHS yang merupakan syarat untuk mengajukan Perda RTRW, peserta dalam kegiatan ini dari jajaran OPD di ruang lingkup Pemerintah Daerah kabupaten Kaur, dan nara sumber didatangkan dari Universitas Bengkulu," katanya.

Nara sumber dari Universitas Bengkulu yakni Dr. Gunggung Senoaji dan M. Fajarin Hidayat, S.Hut,M.Si, menjelaskan bahwa tujuan mengembangkan Mitigasi/ Alternatif mengurangi potensi pengaruh negatif (risiko) pelaksanaan program untuk meningkatkan kulitas RTRW.

"Mitigasi berupa usulan tambahan untuk meminimalkan atau mengurangi potensi pengaruh negatif yang diprediksi akan timbul dari hasil kajian untuk merumuskan Rancangan Awal RTRW. Sedangkan, alternatif merupakan usulan pengganti untuk menghilangkan pengaruh negatif dari hasil kajian dalam merumuskan Rancangan Awal RTRW itu sendiri," jelasnya.

Rumusan Mitigasi memuat pernyataan yang mengambarkan langkah yang bersifat preventif, rumusan mitigasi pada RTRW disajikan dalan daftar mitigasi atau alternatif yang menjadi bagian dari matriks pengkajian pengaruh.

Sementara, untuk pembandingan alternatif disandingkan dalam draf Rancangan Awal RTRW untuk menunjukkan kepada OPD. Perumusan alternatif itu sendiri mengacu pada perundangan yang berlaku.

"Proses perumusan Mitigasi atau alternatif dilakukan dengan memperhatikan kesimpulan kajian sebagai rujukan pada perumusan/ alternatif rencana pola dan struktur ruang dan program," ujarnya.

Selanjutnya, merumuskan mitigasi/ alternatif skenario periode pelaksanaan RTRW dilakukan dengan menggunakan pendekatan non skenario atau dengan cara menggunakan pendekatan skenario, ungkap Gunggung Senoji,(bh/aty)



 

 
   Berita Terkait > Kaur
 
  Demi Kenyamanan Lingkungan, Satpol PP Kaur Tingkatkan Razia Hewan Ternak Liar
  Piala Bupati Kaur CUP III, Tim Kesebelasan Kecamatan Maje Jawara
  Bupati Anjurkan Masyarakat Tanam Padi 3 Kali Setahun
  Ekonomi Sulit, Harga Jual Hasil Pertanian Turun, Masyarakat Kinal Terpaksa Bikin Lantung
  Dinas PUPR Gelar Konsultasi Publik Mitigasi, Alternatif dan Rekomendasi KLHS
 
ads

  Berita Utama
Belum Ada Se-Rupiah pun Pembayaran Pembelian Saham PT Freeport

Sukseskan Pemilu Damai 2019, PB HMI: Strategi Jitu Tangkal Isu Hoax, Intoleransi dan Radikalisme

Ini Do'a Titiek Soeharto untuk Ulang Tahun Prabowo Subianto

Buruh Minta Atensi Kapolri Usut Tuntas Dugaan Keterangan Palsu Putusan Pailit CV 369 Tobacco

 

  Berita Terkini
 
Demokrat: Pemerintah Jokowi Bohong Soal Divestasi 51 Persen Saham Freeport

Belum Ada Se-Rupiah pun Pembayaran Pembelian Saham PT Freeport

Menangkap Aspirasi Petani Sawit, Peternak Ayam, Petelur dan Daging untuk Prabowo-Sandi

Diduga Langgar Aturan Kampanye, Advokat Nusantara Laporkan LBP dan Sri Mulyani ke Bawaslu

Faktor Ekonomi Politik Jadi Pertimbangan Jokowi Batalkan Kenaikan Harga Premium

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2