Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Politik
Diplomasi Parlemen Dukung Politik Luar Negeri Indonesia
2020-11-13 06:27:31
 

Mardani Ali Sera.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera mengatakan konstitusi mengamanatkan Indonesia ikut serta menjaga ketertiban dunia. Adanya diplomasi parlemen diharapkan dapat mendukung pemerintah menjalankan politik luar negeri sesuai dengan amanat serta ikut berkontribusi menjaga perdamaian dunia.

Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) ini menuturkan, setiap negara memiliki karakter tersendiri, oleh karenanya dibutuhkan komunikasi antarnegara. Komunikasi tersebut berupa diplomasi yang bisa dijalankan oleh pemerintah bersama parlemen. Dalam hal ini, BKSAP menjadi ujung tombak diplomasi parlemen.

"Secara umum tugas BKSAP itu menjalankan diplomasi parlemen. Diplomasi yang dijalankan Kementerian Luar Negeri kita sebut first track diplomacy, dan yang dijalankan parlemen yaitu second track diplomacy," kata Mardani dalam Webinar bertajuk "BKSAP dan Diplomasi Parlemen Indonesia di Masa Pandemi Covid-19," pada Rabu (12/11) malam.

Mardani menjelaskan hadirnya diplomasi parlemen juga sebagai instrumen soft power dalam mencapai kepentingan nasional. Ia menjelaskan diplomasi parlemen lebih fleksibel dibandingkan first track diplomacy yang dijalankan pemerintah. Karena itu, sebagai lembaga pembawa aspirasi rakyat, parlemen bisa membawa isu-isu global yang menjadi perhatian rakyat langsung, seperti isu Palestina dan Rohingya.

"Diplomasi parlemen lebih lentur, karena di parlemen kita bisa mendatangi pemerintah, DPR ataupun partai politik yang sedang berkuasa maupun partai oposisi. Itu kelenturan dari diplomasi parlemen," terang Anggota Komisi II DPR RI itu.

Kerja sama internasional semakin penting dirasakan di masa pandemi Covid-19, lanjut Mardani, BKSAP sendiri aktif melalukan advokasi untuk mendukung diplomasi yang telah dilakukan pemerintah. Termasuk, penyediaan vaksin bagi para penyintas dan pasien yang masih mengidap Covid-19.

Kendati demikian, di tengah globalisasi yang semakin rumit dan pandemi, Mardani mengungkapkan masih banyak tantangan yang dihadapi dalam melakukan diplomasi, salah satunya sindrom eksklusifitas. Karenanya, BKSAP senantiasa menyuarakan peran dan dialog multilateralisme di tengah situasi global saat ini, tanpa meninggalkan satu negara pun atau no one left behind.(ann/sf/DPR/bh/sya)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Pembukaan Investasi Miras Ancam Kehidupan Rumah Tangga Keluarga Indonesia

HNW: Masyarakat Menolak Penghapusan Santunan Korban Covid-19

Waketum MUI: Kerumunan Jokowi dan Rizieq Cukup Dihukum Denda

Jokowi Bagi Suvenir Picu Kerumunan di NTT, Munarman: Bisa Kena Pasal Penghasutan

 

ads2

  Berita Terkini
 
Kudeta Myanmar: Aung San Suu Kyi Muncul di Pengadilan, Unjuk Rasa Terus Berlanjut

HNW Suarakan Penolakan Perpres Investasi Miras

Soal Perpres Miras, Sekum PP Muhammadiyah: Pemerintah Harus Lebih Bijak

Polsek Samarinda Ulu Menangkap 2 Residivis dan Barang Bukti 1 Kg Sabu

2 Pelaku Penipuan Berkedok Undian Berhadiah Melalui SMS Dibekuk

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2