Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Pemilu
Direktur LPI Boni Hargens: Ada Penumpang Gelap Ganggu NKRI Pasca Pemilu 2019
2019-05-12 04:21:59
 

Diskusi Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) ke XXVI di Jakarta.(Foto: BH /amp)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens mengatakan, persoalan bangsa Indonesia yang berkembang pasca Pemilu Serentak 2019, bukanlah sekedar siapa yang menang atau siapa yang kalah dalam pilpres, dan bukan juga sekedar persoalan adanya kecurangan atau tidak, tetapi lebih dari itu.

Ia mensinyalir, adanya kepentingan politik tertentu yang menjurus pada upaya pecah belah NKRI.

"Ada penumpang gelap yang ingin memanfaatkan situasi kegalauan politik ini untuk tujuan-tujuan yang membahayakan eksistensi negara, ideologi negara, termasuk membahayakan eksistensi NKRI itu sendiri," kata Boni dalam diskusi bertajuk "Gejolak Pemilu 2019: Problem Demokrasi Elektoral atau Sekedar Mainan Bandar Politik?" di kawasan Sudirman, Jakarta, Sabtu (11/5).

Kepolisian sendiri, lanjut dia, sudah mengungkap adanya bukti-bukti teroris Jamaah Ansharud Daulah (JAD), bagian dari ISIS yang merancang bom untuk mengacaukan hari pengumuman pilpres 2019 di 22 Mei mendatang.

"Saya kira ini indikasi yang sudah sangat kuat, bahwa memang penumpang gelap ingin memanfaatkan ketegangan pemilu ini untuk mengacaukan negara," ujar Boni.

"Jadi kalau hari ini kita masih terbelah antara 01 dan 02, ini kita tidak bijaksana. Kita diminta untuk bersatu, ini bukan lagi urusan Prabowo melawan Jokowi, ini sudah urusan negara melawan kekuatan yang ingin menghancurkan republik," tukasnya.

Boni berharap, seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu memberikan dukungan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada aparat kemanan, yakni Polri, TNI dan BIN. Begitu juga kepada KPU dan Bawaslu yang sudah bekerja dengan sangat keras dan mengorbankan seluruh waktu, juga tenaga mereka untuk kebaikan bangsa ini.

"Jadi jangan sampai permainan 1 atau 2 orang yang kami sebut sebagai bandar politik ini mengacaukan seluruh konstruksi demokrasi dan negara kita," pungkasnya.(bh/amp)



 

 
   Berita Terkait > Pemilu
 
  Saksi Ungkap 'Suara Siluman' di Distrik Heram
  Drama MRT dan 'Undertable Transaction'
  Komisi II Sarankan Pemilu Selanjutnya Gunakan Data Dukcapil
  Terbukti Lakukan Curang, 5 Petugas PPK Loa Janan Ilir Samarinda Divonis Penjara
  Paska Pemilu, LSM Mitra Bentala Lampung Serukan Jaga Persatuan
 
ads

  Berita Utama
Ibu Kota Pindah ke Kalimantan, Kenapa Gak ke Beijing?

Ketua DPR Imbau Semua Pihak Tahan Diri Terkait Papua

PMJ Luncurkan Mobil SKCK Online Keliling untuk Tingkatkan Pelayanan Publik

Polri Gelar Police Movie Festival 2019: 'Together We are Strong'

 

  Berita Terkini
 
Pengadaan Mobil Dinas Baru Bukti Jokowi Gagal Jalankan Politik Anggaran

Kapolres, Dandim Jakpus Gelar Silaturahmi Kamtibnas dengan Warga Papua di Jakarta

Bagir Manan: Saatnya Laksanakan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 Secara Benar

Ibu Kota Pindah ke Kalimantan, Kenapa Gak ke Beijing?

KPK Tetapkan Jaksa Satriawan sebagai Tersangka Kasus Suap Lelang Proyek TP4D

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2