Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
White Crime    
Kasus PLN
Dirut PLN Sofyan Basyir Jadi Tersangka Kasus PLTU Riau 1, Selanjutnya Nicke Widyawati Bakal Menyusul?
2019-04-24 22:31:51
 

Ilustrasi. Tersangka Sofyan Basyir, Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) .(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Ferdinand Situmorang, Wakil Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu menyampaikan terkait kasus PLTU Riau 1, Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Sofyan Basyir yang ditetapkan sebagai Tersangka oleh KPK, maka selanjutnya Nicke Widyawati yang sekarang Dirut Pertamina disinyalir pasti bakal menyusul juga menjadi tersangka, ungkap Ferdinand.

Adapun Ferdinand mengatakan, hal tersebut dikarenakan Nicke Widyawati yang kini menjabat Direktur Utama PT Pertamina (Persero) ketika Nicke menjabat sebagai Direktur Pengadaan Strategis di PLN pernah beberapa kali bertemu dengan eks Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih dan pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo. Pertemuan ketiganya dalam pertemuan membahas proses kerja sama dalam proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap atau PLTU Riau-1.

Ferdinand juga menjelaskan bahwa, ketiga pihak tersebut membahas pembentukan konsorsium proyek PLTU Riau-1 yang terdiri dari China Huadian Enginerring Co, Ltd (CHEC), PT Samantaka Batu Bara, PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB), dan PT Perusahaan Listrik Negara Batu Bara (PLN BB). PJB dan PLN BB merupakan anak usaha PLN, sedangkan Samantaka Batubara adalah anak usaha BlackGold Natural Resources Limited.

Soalnya, Nicke juga diduga membantu atau bersama-sama dengan Eni dan kawan-kawan menerima hadiah atau janji dari Johannnes terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau 1,

"Nicke Juga diduga melakukan sejumlah pertemuan dengan pihak-pihak terkait, Tentu saja Nicke Widyawati bisa jadi tersangka menyusul Sofyan Basir," cetus Ferdinand, Rabu (24/4).

"Dari pertemuan tersebut juga ada empat peran Nicke Widyawati yakni; Pertama,
Ikut menunjuk perusahaan Blackgold untuk mengerjakan proyek PLTU Riau 1. Kedua, Nicke adalah Direktur PLN yang banyak berhubungan dengan Eni dan Johannes. Soalnya, dikarenakan posisi sebagai Direktur Pengadaan Strategis PLN, jelas Ferdinand.

Sebagai Direktur PLN yang memonitor kerjasama proyek PLTU Riau 1 karena ada keluhan dari Johannes tentang lamanya penentuan proyek PLTU Riau 1. Terakhir, membahas bentuk dan lama kontrak antara CHEC dengan perusahaan-perusahaan konsorsium.

"Karena itu KPK jangan terlalu lama untuk menetapkan Nicke Widyawati sebagai Tersangka Juga agar tidak terkesan tebang Pilih nantinya," tegas Ferdinand

Walau dalam kasus gratifikasi ini tidak ada kerugian keuangan negara, namun sambung Waketum FSP BUMN Bersatu mengulas, "hanya karena pratek broker yang dilakukan Eni Maulani Saragih dan Idrus Marham yang mainnya becek dan tidak professional dalam dunia pencaloan proyek proyek listrik 35 ribu MW programnya Pak Joko Widodo," tandasnya.(bh/mnd)




 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
Mengapa Situng Baru 92 %, KPU Tiba-Tiba Menyahkan Rekapitulasi Pilpres?

Pesan Aksi Damai, Prabowo: Kami Ingin Menegakkan Kebenaran dan Keadilan

Potret Pemilu 2019, LKPI: Ada 72,8 Persen Mengatakan Ada Banyak Kecurangan

Bawaslu Sebut 6,7 Juta Pemilih Tak Dapat C6 dan 17 Ribu TPS Telat Dibuka

 

  Berita Terkini
 
Rekam Aksi Beringas Brimob Saat demo, Wartawan CNN Dianiaya

Korban Aksi 21/22 Mei, Anies Baswedan: Enam Orang Meninggal Dunia

FPI: Ada Pihak Ketiga Yang Ingin Mengadu Domba

Bawaslu Diimbau Beri Laporan Evaluasi

Fadli Zon Luncurkan Buku 'Strengthening The Indonesian Parliamentary Diplomacy'

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2