Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
Rupiah
Diskusi KAHMI Jaya Soroti Nilai Rupiah Anjlok dan Hutang Luar Negeri
2018-06-03 00:27:36
 

Diskusi Ramadan & Buka Bersama KAHMI Jaya, Sabtu (2/6)(Foto: twitter)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dollar disebabkan kebijakan salah. Ada kebijakan pembangunan infrastruktur tidak tepat.

"Dollar bisa seperti saat ini karena kebijakan salah oleh menteri Jokowi. Mereka asal melakukan pembangunan infrastruktur, padahal bisa saja pembangunan itu tidak tepat," kata pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy .

Ichsanuddin datang sebagai pembicara dalam diskusi KAHMI Jaya, di Sekretariat Bersama The Kemuning, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (2/6)

Rencana cair pinjaman dari bank dunia pada bulan ini dianggap belum dapat mengatasi semua persoalan. Kata dia, pinjaman tersebut bahkan lebih menjadikan negara semakin terpuruk. Pinjaman luar negeri Indonesia sudah mencapai Rp.5041 triliun.

"Indonesia jangan main-main soal dollar. Jokowi harus membenarkan surplus. Rencana pinjaman bank dunia dalam waktu dekat USD 300 juta bukan jaminan. Bahkan pinjaman itu bisa menjadikan Indonesia makin hancur. Indonesia dikasi darah tapi tidak menolong," tegas dia.

"Utang luar negeri sekarang Rp.5941 miliar. Guna mengatasi sedikit persoalan ini seharusnya satu dollar sebesar Rp.13700," sambung Ichsanuddin.

Sementara bicara soal imigran gelap dan tenaga kerja asing (TKA), yang banyak masuk ke tanah air. Ichsanudin menilai hal itu jelas keputusan salah.

Pasalnya, disaat negara-negara lain tengah sibuk melakukan pengetatan untuk melindungi kesejahteraan warganya, seperti Inggris dengan brexitnya serta Amerika dengan proteksionisme, Indonesia sebaliknya. Bahkan terbaru Presiden Jokowi memperbolehkan warga negara asing duduki jabatan strategis di BUMN.

Situasi impor TKA saat ini, menurut Ichsanudin, gejalanya mirip dengan situasi di Amerika tahun 2004 silam. Dimana George Walker Bush yang merupakan sosok incumbent kala itu berhasil memenangkan pemilihan presiden dengan menggaet para imigran melalui kebijakan pemberian kredit murah rumahan.

"Kita lihat dalam perspektif ekonomi. Saya mengambil contoh paling menarik adalah ketika perbandingan nyata di Amerika, George Walker Bush waktu kampanye 2004, ia memberdayakan imigran dengan kredit murah rumahan. Saya ulangi lagi, Bush ketika melawan John Kerry, ia memenangkan pemilihan dengan cara memberikan kredit murah rumahan," ungkap dia.

Menurut Ichsanuddin, Trump ingin melakukan proteksionisme, melakukan perlindungan terhadap kesejahteraan warga di dalam negeri Amerika sendiri.

"Soal ini saya tanyakan juga ke Sri Mulyani. Ketika saya berdiskusi di PTIK dengan Agus Martowardojo (Gubernur Bank BI), apakah kebijakan Donald Trump dengan proteksionismenya itu adalah kebijakan deglobalisasi atau globalisasi?."

Sementara, Ketua DPD Partai Gerindra Mohamad Taufik menilai nilai tukar rendah rupiah terhadap dollar menjadi gambaran mundur pemerintahan dalam ekonomi nasional. Mometum ini menggambarkan ketidakpercayaan asing pada pemerintah.

"Dollar sampai menguat terus berpengaruh pada masyarakat. Saya kira persoalan faktanya bahwa rupiah sudah melemah. Padahal sudah pakai ilmu interpensi," tegas Taufik. "Nah, ini menunjukan ketidakpercayaan asing pada pemerintah," papar Taufik mengakhiri.(nas/indopos/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Rupiah
 
  Efektivitas Peluncuran Uang Kertas Pecahan Rp 75 Ribu Edisi Khusus Dipertanyakan
  Rupiah Terus Anjlok, Defisit Anggaran Melebar dan Kasus Corona Bertambah
  Tekapar 127 Poin, Rupiah Menjadi Mata Uang Paling Lemah di Asia
  Kritik dan Tertawai Cetak Uang Braille, TKN Jokowi - Ma'ruf Sangat Below Standar Pengetahuan
  IPI: Ada 2 Faktor Penyebab Melemahnya Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar
 
ads1

  Berita Utama
Mudik Lebaran 2024, Korlantas: 429 Orang Meninggal Akibat Kecelakaan

Kapan Idul Fitri 2024? Muhammadiyah Tetapkan 1 Syawal 10 April, Ini Versi NU dan Pemerintah

Refly Harun: 6 Ahli yang Disodorkan Pihak Terkait di MK Rontok Semua

PKB soal AHY Sebut Hancur di Koalisi Anies: Salah Analisa, Kaget Masuk Kabinet

 

ads2

  Berita Terkini
 
Apresiasi Menlu RI Tidak Akan Normalisasi Hubungan dengan Israel

Selain Megawati, Habib Rizieq dan Din Syamsuddin Juga Ajukan Amicus Curiae

TNI-Polri Mulai Kerahkan Pasukan, OPM: Paniai Kini Jadi Zona Perang

RUU Perampasan Aset Sangat Penting sebagai Instrument Hukum 'Palu Godam' Pemberantasan Korupsi

Mudik Lebaran 2024, Korlantas: 429 Orang Meninggal Akibat Kecelakaan

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2