Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
Narkoba
Diskusi Publik KMI: Membangun Generasi Produktif Tanpa NARKOBA
2017-04-19 11:03:11
 

Tampak para narasumber Diskusi publik digelar oleh Kaukus Muda Indonesia (KMI) di Hotel JS Luwansa Jl. HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta pada, Selasa (18/4).(Foto: BH /mnd)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Diskusi publik digelar oleh Kaukus Muda Indonesia (KMI) bertajuk "Membangun Generasi Produktif Tanpa NARKOBA" Brigjen. Pol Ali Jauhari selaku kepala Badan Narkotika Nasioanal (BNN) Provinsi DKI Jakarta membahas mengenai narkoba yang umumnya begitu pelik, maka disinilah perlu dituntaskan dan diselesaikan hingga tuntas yang sudah pasti masalah sosial dan kesehatan, kejiwaan, kemudian dimensi hukum.

"BNN tidak pandang bulu atas upaya pemberantasan, pencegahan dan memusnahkan peredaran Narkotika. Soalnya, peredaran Narkotika di Indonesia sudah sangat memprihatinkan. Bahkan peningkatannya tidak mampu kita tahan, laju peningkatannya terdata 0,02%, namun fakta terjadi di atas 2%," paparnya, saat menjadi narasumber.

Pantauan pewarta BeritaHUKUM.com, nampak saat diskusi yang digelar KMI tersebut, narasumber selain dari Kepala BNNP DKI Jakarta, Brigjen Pol. Ali Jauharai hadir pula Ketum Gerakan Nasional Anti Narkotika, Henry Yosodiningrat, Bareskrim Mabes Polri, Jacobus Tinisela MH, Dr. Marjuki (Dirjen Rehabilitasi Sosial RI), Edi Humaidi Ketua umum KMI dan dengan Brigita Manohara (Presenter TV One) selaku moderator sesi diskusi terbuka di Hotel JS Luwansa Jl. HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta pada, Selasa (18/4).

Ali Jauhari mengatakan, "Dari kesehatan menyatakan masalah Narkotika tak dibatasi permasalahan psikis, mampu memperbaiki secara fisik, namun secara mental atau kejiwaan belum ditemukan untuk penyembuhan. Ada 1 atau 2 kasuistis. namun itu jarang sekali yang mampu meninggalkan atas kecanduan Narkotika," katanya.

Bahkan, Kepala BNNP DKI Jakarta itupun menyebutkan kalau saat ini ada fenomena Narkotika Jenis Baru, hingga menambah komplektisitas permasalahan narkotika di Indonesia. "Ada sejumlah 60 jenis, sedangan baru 43 jenis yang sudah ada konstruksi hukumnya, sedangkan ke 17 lainnya belum," jelasnya.

"Jangan pandang Narkotika hanya masalah bisnis semata, isu berkembang secara internasional menginginkan beberapa sendiri baik dari negara maju, semata mata narkotika adalah masalah kesehatan," ungkap Ali Jauhari.

Maka itulah fenomena seperti yang terjadi di Austria ada tambahan klausul semata mata Narkotika hanyalah masalah kesehatan yang dimasukin di dalam klausulnya, namun di Indonesia, Presiden mengatakan secara Nasional Indonesia sudah dalam keadaan Darurat Narkotika, begitulah imbasnya menurut Ali Jauhari yang sempat berimplikasi menghapus hukuman mati terhadap para gembong narkotika.

"Tentunya Kami menolak, karena belum ada secara konvensional, dan secara hukum itu adalah hak dan kepentingan suatu negara yang tidak boleh diintervensi oleh negara lain. Kita menganut Hak Asasi Pancasila," jelasnya mempertegas.

Sementara itu Ketum Gerakan Nasional Anti Narkotika, Henry Yosodiningrat, SH yang turut hadir selaku narasumber mengatakan, sehubungan terkait dengan amanah keenam perintah Presiden RI Joko Widodo, secara pribadi dirinya mengutarakan bahkan bakal akan melakukan secara gila lagi seperti dilakukan oleh Presiden Duternte (Pilipina). "dimana menembak dan menggeletakan mayat di sembarang tempat. Bukankah kita tidak akui, bahwa dengan shock terapi tersebut membuat kejahatan tersebut menjadi menurun ?," paparnya.

Henry mengutarakan bahwa, pernah mempertanyakan pada pihak yang sempat mengajukan pembatalan terhadap hukuman mati bagi pengedar Narkotika, Ia bertanya kalau anda betul-betul dasarnya HAM, kenapa tidak tuntut pembatalan KUHP dan UU Darurat masih banyak yang terkait Hukuman Mati? "Alhamdulillah Hakim MK menolak. Saya memberikan keterangan di Muka MK ketika itu," tukasnya.

Menyelamatkan bangsa dan menciptakan masyarakat yang tangguh, Upaya masuknya narkoba dari wilayah ke wilayah yang lain, intinya memberantas peredaran gelap, yang merasa negara telah gagal mencegah peredaran yang masuk, soalnya ternyata Narkoba beredar di setiap tempat kini.

Sejatinya bila dipahami lebih mendalam dan ditelusuri kembali, yang juga sebagai anggota DPR RI dari Fraksi PDI di Komisi II ini mengungkapkan bahwa, semenjak Rezim sebelumnya sempat berargumen kalau sudah bebas Narkoba. "Ternyata pada 2017 masih belum juga. Lebih baik kita akui Gagal dalam Upaya Cegah, apalagi dalam Upaya Pemberantasan," bebernya lagi.

"Bila gagal dalam Pemberantasan, kalau juga gagal dalam upaya cegah, kita lakukan langkah terakhir dengan rehabiltasi bagi pengguna yang sudah pada tahap ketergantungan, baik secara fisik dan psikis. Itu bisa dalam upaya rehab," imbuhnya.

Selanjutnya, sebagai narasumber perwakilan dari Bareskrim Mabes Polri, Jacobus Tinisela mengatakan bahwa, memang banyak sekali diketemukan Kasus terkait Narkotika, bahkan telah diinstruksikan oleh pimpinan untuk ditindak tegas, baik sehubungan dengan oknum aparat yang turut bermain pula. "Jelas Itu adalah perbuatan oknum dimana ketika tertekan demi kepentingan pribadi. Perilaku anggota ini, memang tidak dapat diawasi oleh Pimpinan Unit, Pimpinan Satuan, itulah makanya disebut Oknum," jelasnya.

Setiap laporan yang sudah masuk ke dalam kesatuan, bila benar akan diproses dengan latar belakang karena kesejahteraan, beginilah mental-mental aparat atau oknum yang mentalnya masih uang adalah segala galanya. Ada yg bijaksana, namun berpendapat uang bukan segala galanya.

Sedangkan untuk cakupan wilayah Indonesia yang sedemikian luas ini, kemukanya lebih lanjut mengatakan bahwa, "Tempat masuk dan digunakan peredaran narkotika secara gelap, ada sebanyak 39 pelabuhan laut, 4 jalur darat. Situasi global seluruh dunia berusaha menekan perkembangan Narkoba dari tahun ke tahun yang meningkat, berdasar peringkat yaitu, Shabu, Ganja, Ekstasi, Heroin, Kokain, dsb," jelasnya.

Jacobus Tinisela pun memberikan penjelasan gambaran rute alur masuknya peredaran Narkoba ke wilayah Indonesia, yang dimulai baik dari mulai negera China, Belanda, Jerman, Belgia, dari Iran, Irak, Qatar, semua masuk ke Indonesia. "Banyak peluang masuk, dimana ada ruang pelabuhan tikus, dan oknum hingga masuknya barang ini ke negara kita," urainya.

"Untuk Ganja, hampir seluruh provinsi menjadi pasar peredaran, di Kepri Pintu Masuk Ke Indonesia sangat banyak sekali. Di sinilah perlu singergisitas seluruh Stakehoulder untuk mencegah masuknya perdaran narkotika," jelasnya.

"Modus melalui laut 'Ship to Ship' yaitu dari perahu besar ke kecil. Ada juga yang men-kemaskan Narkoba ke dalam stereofom, serta manfaatkan nelayan di tengah laut," ungkapnya.

Bahkan, sambungnya menjelaskan dari para Nelayan yang tidak mengerti pun digunakan karena tidak mengetahui barangnya sudah masuk, baik dengan Modus singgah ke pulau pulau kecil, via sungai-sungai hingga bea cukai tidak mengetahui. "Ini Jalur penyelundupan, di Jakarta masuknya dari Iran, Bangkok, KL, Medan dari Malaysia, dari Vietnam, masuk dari KL juga ke Jawa, dari HK, Sabah dan Kuching. Bisa saja hari ini peredaran lebiih gencar, bisa juga penindakannya lebih gencar dari pihak kepiolisian," tukasnya menjelaskan.

"Intinya metode penanganan Bareskrim Polri, selaras dengan kebijakan perintah, melakukan usaha preventif, penindakan hak dan upaya kerjasama dengan stakehoulder lainnya." ungkapnya.

Disampingi itu, Dr Marjuki selaku Dirjen Rehabilitasi Sosial RI menyampaikan faktor dan karakter penyalahgunaan Napza dapat ditelisik melalui Faktor Individu, dimana awalnya coba-coba. "Selain itu Fakror disfungsi keluarga, fungsi pengawasan, internalisasi norma, dan terganggunya fungsi Masyarakat untuk pengawasan dan sosialisasi nilai-nilai," terangnya.

"Patut dipahami pada sisi Sosial, orang terganggu fungsi sosial, dimana ada 3 tiga 'Ong'. Sudah mesti Waspada bila bohOng! bengOng dan nyolOng," ungkapnya.

"Bila sudah terkena ketiga hal ini. maka Waspadalah !" ujarnya.

Soalnya, menurut Dr Marjuki bahwa karakter individu tergolong dalam penyalahgunaan narkotika umumnya ialah dari yang tadinya tidak suka bohong, menjadi suka bohong, maka itulah Dirjen Rhabilitasi Sosial sejauh ini telah memiliki penyuluhan, satgas anti narkoba yang bekerjasama dengan kelompok masyarakat lainnya.

"Ada mobil Curhat anti Galau. Kami juga persiapkan SDM psikolog, dimana agar Galau tidak larinya ke Narkoba, untuk katalisator," ungkapnya.

"Saat Car Free Day, selain itu kita punya Tagana (Taruna Tanggap Narkoba). Soalnya, Rehab sosial bagi korban penyalahgunaan Napza, itu amanah UU, pecandu Narkoba wajib menjalankan rehabilitasi medis dan sosial. Mengembalikan kembali ke realita sosial." Jelasnya.

Intervensi Mensos, kami dengan 160 institusi yang wajib lapor, dimana mereka berperan dan dikarenakan tidak memungkinkan melakukannya sendiri, maka mesti dipullihkan baik sebagai warga negara selayaknya warga yang baik.

"Orang yang terkena Pulih, baik keluarga bisa menerima, dan orang lain juga menerima. Keluarga kadang kala tidak menerima lagi, padahal sudah sembilan bulan atau setahun sudah dilakukan rehab, Karena seminggu tidak make sense," ungkapnya.(bh/mnd)



 

 
   Berita Terkait > Narkoba
 
  Berkas Kasus Narkoba Artis Pretty Asmara Telah Dinyatakan P-21 oleh Kejati DKI Jakarta
  Polri dan Ditjen Bea Cukai Menangkap 4 Anggota Sindikat Sabu Jaringan Malaysia - Aceh - Medan
  Polda Metro Jaya Berhasil Tangkap Kurir 252,5 Kg Ganja di Karawang
  BNN dan Bea Cukai Amankan 137 Kg Sabu dan 42.500 Butir Ekstasi di Laut
  Peredaran PCC, Pemerintah Kecolongan Lagi, Aktor Intelektual Pengedar PCC Harus Diungkap
 
ads

  Berita Utama
Melecehkan Profesi Wartawan 'Pelacur', MW Resmi Dilaporkan Ke Polres Samarinda

Buruh dan Mahasiswa Bersatu; KSPI Desak Mahasiswa yang Ditangkap Segera Dibebaskan

3 Tahun Pemerintahan Jokowi, Ini Penilaian Faisal Basri

Ahmad Dhani Resmi Jadi Kader Partai Gerindra dan Siap Antar Prabowo Jadi RI 1

 

  Berita Terkini
 
Melecehkan Profesi Wartawan 'Pelacur', MW Resmi Dilaporkan Ke Polres Samarinda

Enam Fraksi DPR Setuju Perppu Ormas

Refleksi 3 Tahun Jokowi-JK, Utang Negara Hambat Pembangunan

Imam B. Prasodjo: Yang Benar Saja Program RAPS Diserahkan Ke Asing

DitJen Imigrasi: Syarat Pergantian Paspor Hanya E-KTP dan Paspor Lama

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2