Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Eksekutif    
Kemenkumham
Ditjen AHU Kemenkumham Raih Penghargaan Zona Integritas WBK/WBBM 2018 dari KemenPAN RB
2018-12-10 16:08:09
 

Acara pemberian penghargaan Zona Integritas tahun 2018 berupa predikat instansi pelayanan publik yang masuk dalam kategori Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).(Foto: BH /mos)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Beberapa unsur pelaksana tugas pada lingkup Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mendapatkan penghargaan Zona Integritas tahun 2018 berupa predikat instansi pelayanan publik yang masuk dalam kategori Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Penghargaan tersebut diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan diserahkan langsung oleh Menpan RB Syafruddin.

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) adalah salah satunya yang meriah apresiasi tersebut. Dirjen AHU Kemenkumham, Cahyo Rahadian Muzhar mengatakan, bahwa memberikan pelayanan baik kepada masyarakat merupakan sebuah hal yang utama.

"Bagi kami memberikan pelayanan yang terbaik berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur bagi masyarakat adalah suatu keharusan dan kewajiban selaku penyelenggara pemerintah," kata Cahyo di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Senin (10/12).

"Pelaksanaan business process yang sejalan dengan zona integritas menuju WBK/WBBM adalah bagian dari peran perubahan pola pikir ASN Ditjen AHU yang berorientasi melayani masyarakat dan menghindari pungutan liar," sambungnya.

Standar pelayanan Ditjen AHU selama ini, kata Cahyo, merupakan bagian dari alur kerja yang jelas dalam standar pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta pengawasan terhadap penyelenggaraan kinerja Ditjen AHU, baik secara internal organisasi maupun eksternal. "Ini adalah upaya pembaruan-pembaruan layanan agar lebih mudah diakses, lebih murah, dan lebih cepat bagi masyarakat," jelasnya.

Sementara itu, Direktur Perdata Ditjen AHU Kemenkumham, Daulat Silitonga, menyebutkan bahwa ke depan jajarannya akan terus mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dengan berbasis teknologi.

"Peran teknologi dalam pelayanan ke masyarakat merupakan sebuah kewajiban, agar masyarakat lebih mendapatkan kemudahan dalam mengurus izin dan sebagainya," tuturnya.(bh/mos)



 

 
   Berita Terkait > Kemenkumham
 
  Permasalahan Tumpahan Minyak Montara, Ini Tanggapan Dirjen AHU Kemenkumham
  Kemenkumham Berikan Penghargaan 12 Anggota JDIH Terbaik
  Ditjen AHU Kemenkumham Raih Penghargaan Zona Integritas WBK/WBBM 2018 dari KemenPAN RB
  Ditjen AHU Kemenkumham Terima Penghargaan HWPA 2018 Katagori Mitra Kerja Kemenlu
  Kemenkumham: 277 Orang Sangir Filipina Peroleh Status Kewarganegaraan RI
 
ads

  Berita Utama
Bawaslu Sebut 6,7 Juta Pemilih Tak Dapat C6 dan 17 Ribu TPS Telat Dibuka

5 Mantan Danjen Kopassus Siap Pimpin Aksi Demo 22 Mei 2019 Mendatang

Resmob PMJ Menangkap Wanita Pengemar Game Mobile Legend yang Bobol Bank Rp1,85 M

BPN Menang 2 Gugatan di Bawaslu: Bukti Konstitusional, Bukan Makar

 

  Berita Terkini
 
Wartawan Korban Penganiyaan Mengklarifikasi terkait Jumpa Pers Pemda Kaur

Emak Emak Militan

Soal Gerakan Kedaulatan Rakyat 22 Mei, Ini Pesan Muhammadiyah DKI Jakarta

Hanura Bambu Apus Sesalkan Penyataan OSO Tuding Wiranto Penyebab Terpuruknya Partai

Bawaslu Sebut 6,7 Juta Pemilih Tak Dapat C6 dan 17 Ribu TPS Telat Dibuka

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2