Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
Lapas
Ditjenpas Rintis Standar Perlakuan Khusus Bagi Tahanan 'The Jakarta Rules'
2018-09-13 00:14:57
 

 
TANGERANG, Berita HUKUM - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menginisiasi lahirnya aturan khusus tentang Standar Perlakuan Khusus bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia (Lansia) Dunia. "Nantinya aturan ini akan kita namakan The Jakarta Rules," ungkap Sri Puguh Budi Utami, Direktur Jenderal Pemasyarakatan, saat membuka FGD Perlakuan terhadap Tahanan dan Narapidana Lansia di Lapas Klas I Tangerang, Rabu (12/9)

"Untuk terwujudnya The Jakarta Rules , kita akan mengawali dengan Seminar tentang Perlakuan Narapidana dan Tahanan LANSIA, International Seminar on Handling of Elderly Prisoners," jelas Utami, Rabu (12/9).

"Seminar ini akan dihadiri oleh 12 negara, ASEAN dan negara Jepang, China dan Korea Selatan yang akan digelar pada tanggal 16 - 19 Oktober 2018, di Jakarta," sambungnya.

Dari hasil seminar Internasional, ditargetkan akan menghasilkan deklarasi tentang Standar Perlakuan terhadap Narapidana dan Tahanan LANSIA yang ditandatangani dan disetujui negara - negara peserta seminar.

"Tentunya kita akan melewati proses - proses hingga terbitnya The Jakarta Rules," ujar Utami.

"Dan tentunya kita harapkan inilah Legacy yang Indonesia persembahkan kepada dunia tentang bagaimana standar perlakukan terhadap Narapidana dan Tahanan Lansia," tukasnya.

Saat ini jumlah tahanan dan Narapidana LANSIA yang tersebar di seluruh Indonesia adalah 4.412 orang. Kebutuhan hadirnya aturan khusus tentang Standar Perlakuan bagi Narapidana dan Tahanan LANSIA sudah dianggap urgen sebagai bagian dari kelompok rentan. Hal ini disepakati oleh seluruh peserta FGD.

"Dalam seminar nanti semua negara peserta akan memaparkan, sharing knowledge tentang konsep perlakuan narapidana dan Tahanan LANSIA," ujar Yunaedi, Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak.

Yunaedi pun menyampaikan kembali bahwa dari hasil pemaparan semua negara peserta seminar, diharapkan akan dihasilkan deklarasi bersama menuju The Jakarta Rules.

FGD selain dihadiri pimpinan tinggi Ditjenpas dan KakanwnBanten, juga dihadiri senior Pemasyarakatan, Kadivpas Banten, pejabat Ditjenpas dan Kepala UPT Pemasyarakatan wilayah Banten.(bh/amp)



 

 
   Berita Terkait > Lapas
 
  Banyak Permasalahan di Lapas, Senator DPD Gagas Revisi UU Pemasyarakatan
  Amalan Rakyat Aksi di Depan Lapas Cipinang Menuntut Klarifikasi Pemberitaan Media
  Kericuhan di Dalam Lapas Kls 1 Surakarta, Massa Vs Penghuni Lapas
  Petugas Lapas Bontang Seperti 'Algojo', Napi Dipukul Diduga Hingga Bocor Kepala
  10 Hari Pasca Gempa Tsunami, Lapas Rutan Masih Proses Pemulihan Fasilitas Layanan
 
ads

  Berita Utama
Petani Plasma Sawit Minta Menko Maritim Membantu Hapus Pungutan Ekspor CPO

BPN Ajak Pendukungnya Doakan Putusan Hakim Bukan Mahkamah Kalkulator

Said Didu: Butuh Semangat Kepahlawanan Menjadi Saksi Sidang PHPU di MK

Komisi IV Pertanyakan Informasi Impor Minyak Kayu Putih

 

  Berita Terkini
 
Petani Plasma Sawit Minta Menko Maritim Membantu Hapus Pungutan Ekspor CPO

Jepang dan Indonesia Jalin MoC di Bidang Ketenagakerjaan

Ternyata, Jokowi Pernah Teken PP Peraturan Anak Perusahaan BUMN Sama dengan BUMN

MK akan Percepat Putusan Sengketa Pilpres Menjadi Kamis 27 Juni

BPN Ajak Pendukungnya Doakan Putusan Hakim Bukan Mahkamah Kalkulator

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2