Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Freeport
Divestasi Saham Freeport Sebaiknya Tunggu Izinnya Habis
2017-09-01 11:18:25
 

 
JAKARTA, Berita HUKUM - Negosiasi divestasi saham PT. Freeport Indonesia sebaiknya menunggu izin tambangnya habis pada 2019. Dengan begitu, pemerintah dapat bagian saham gratis, tanpa harus membeli dengan harga sangat mahal.

Anggota Komisi VI DPR RI Wahyu Sanjaya mengemukakan hal itu sesaat sebelum mengikuti Rapat Paripurna DPR, Kamis (31/8). Wahyu menilai positif rencana divestasi saham Freeport tersebut. Bila sudah ada negosiasi saham dengan Freeport, pemerintah tinggal memberikannya ke beberapa holding BUMN yang siap.

"Menurut saya, satu sisi bagus-bagus saja ada divestasi itu. Tapi, permasalahannya kalau kita mau fair, kenapa tidak nunggu izin freeport itu habis, sehingga kita tidak perlu beli. Kenapa harus beli kalau kita dapat gratis. Kenapa kita harus mengeluarkan uang yang sedemikian besar untuk membeli saham yang masa berlakunya sudah mau habis. Itu yang tidak masuk akal," ujar Wahyu.

Pemerintah bisa lebih intens bernegosiasi untuk memberikan izin perpanjangan dengan kompensasi saham yang terbaik bagi pemerintah. Bila pemerintah mau bersabar menunggu izin Freeport habis, posisi tawar pemerintah bisa lebih tinggi.

"Seharusnya, kita tunggu saja izinnya habis. Setelah itu, pemerintah bernegosiasi dengan Freeport berapa saham yang akan diberikan ke pemerintah. Kalau Freeport mau kasih 30 persen sahamnya ke pemerintah, kita tinggal beli yang 21 persennya lagi. Jadi, tidak harus membayar 51 persen sekaligus. Terlalu mahal," papar politisi Partai Demokrat itu.

Sementara bicara holding BUMN mana yang bisa mengambil sahah Freeport, Wahyu melihat, seluruh BUMN tambang punya kemampuan untuk mengambil saham Freeport, kecuali PT. Antam. Sebut saja PT. Inalum, PT. Timah, PT. Pertamina, PT. PGN, dan PT. Bukit Asam.

Wahyu menambahkan, ada persoalan yang mungkin masih meragukan Indonesia setelah divestasi saham dilakukan. Pihaknya meragukan, apakah Freeport bisa lebih terbuka dalam mengelola tambang setelah sahamnya diambil alih pemerintah. Tak ada yang bisa menjamin dengan hanya menguasai 49 persen saham, Freeport bisa lebih transparan daripada sebelumnya.(mh,mp/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
Operasi Premanisme, Jatanras Polda Metro Tangkap 2 Pelaku Jambret Tas ATM

4 Tersangka Narkoba Ditangkap dan 1 Pelaku Tewas Melawan Polisi

Polda Metro Jaya dan Perum Bulog Melakukan Operasi Pasar di Jabodetabek

Majelis Hakim Vonis Bebas Terdakwa Kasus Pungli Abun dan Elly

 

  Berita Terkini
 
Haedar: Muhammadiyah Organisasi Tengahan yang Kokoh pada Prinsip

Puluhan Ribu Anak Dirundung-Seksual di Gereja, Sekolah dan Klub Olahraga Australia

Operasi Premanisme, Jatanras Polda Metro Tangkap 2 Pelaku Jambret Tas ATM

MK Tolak Uji Aturan Iklan Rokok

MK Tolak Uji Aturan Pemakaian Toga di Pengadilan

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2