Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Internasional    
Donald Trump
Donald Trump Bebas dalam Sidang Pemakzulan di Senat, Lalu Apa Kelanjutannya?
2020-02-06 09:10:03
 

Presiden Amerika Serikat Donald Trump.(Foto: AFP)
 
AMERIKA SERIKAT, Berita HUKUM - Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinyatakan bebas dari semua dakwaan dalam persidangan pemakzulannya, mengakhiri upaya untuk melengserkannya lewat jalur kongres.

Senat, yang dikuasai partai Republik, melalui pemungutan suara memilih untuk membebaskan Trump dari dakwaan menyalahgunakan kekuasaan (52-48) dan menghalangi Kongres (53-47).

Partai Demokrat menggugat Presiden Trump pada bulan Desember atas tuduhan menekan Ukraina untuk menyelidiki bakal calon saingannya dalam pemilihan presiden.

Pada bulan November mendatang, Trump akan menjadi presiden pertama yang pernah dimakzulkan dan kembali mencalonkan diri.

Dalam pemungutan suara yang bersejarah pada hari Rabu, Senat memutuskan untuk tidak menurunkan presiden Amerika ke-45 itu dari jabatannya atas dua dakwaan yang timbul dari urusannya dengan Ukraina.

Jika terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, Trump harus menyerahkan posisinya kepada Wakil Presiden Mike Pence.

DPR yang dipimpin partai Demokrat menyetujui pasal-pasal pemakzulan pada 18 Desember.

Bagaimana reaksi Presiden Trump?

Trump, yang mengincar periode kedua dalam pemilihan presiden tanggal 3 November, selalu membantah semua tuduhan.














 






Donald Trump: Bagaimana Presiden AS bisa dilengserkan dari jabatannya?

Kampanye untuk pemilihannya kembali mengatakan dalam sebuah pernyataan: "Presiden Trump telah membuktikan bahwa ia tak bersalah dan sekarang saatnya kembali mengurusi rakyat Amerika.

"Partai Demokrat tahu mereka tidak bisa mengalahkan Trump, jadi mereka harus memakzulkannya."

Dikatakan bahwa "cobaan yang buruk" dan "omong kosong" ini hanyalah taktik kampanye Demokrat.

Pernyataan tersebut menambahkan: "Hoaks pemakzulan ini akan tercatat sebagai kesalahan perhitungan terbesar dalam sejarah politik Amerika."

Trump - yang dukungannya di antara warga Amerika mencapai tingkat tertinggi sebesar 49% pada pekan ini, menurut jajak pendapat Gallup - mengatakan lewat sebuah twit bahwa ia akan berbicara tentang kasus ini pada hari Kamis.

Apa yang terjadi pada pemungutan suara di sidang pemakzulan?

Mitt Romney dari Utah adalah satu-satunya senator partai Republik yang menyatakan Trump bersalah atas dakwaan pertama, penyalahgunaan kekuasaan.

Romney, calon presiden dari Partai Republik pada Pilpres 2012, sebelumnya mengatakan bahwa sang presiden "bersalah atas penyalahgunaan kepercayaan publik".

Terlepas dari harapan Demokrat, dua anggota Partai Republik moderat lainnya, Susan Collins dari Maine dan Lisa Murkowski dari Alaska, tidak bergabung dengan Romney dalam pemungutan suara untuk menyatakan sang presiden bersalah.

Televisi menayangkan wawancara Fox News dengan Presiden Trump.Hak atas fotoGETTY IMAGES
Image captionSidang pemakzulan Trump telah memecah belah masyarakat Amerika.

Beberapa senator Republik mengkritik perilaku Trump dalam beberapa hari terakhir, tapi mengatakan itu tidak sampai pada tingkat yang layak untuk dimakzulkan.

Tiga senator Demokrat berhaluan tengah yang diharapkan Partai Republik berpihak pada mereka malah memilih untuk menurunkan Trump.

Mereka adalah Kyrsten Sinema dari Arizona, Joe Manchin dari Virginia Barat dan Doug Jones dari Alabama.

Diperlukan dua pertiga suara mayoritas untuk menurunkan Trump, yang kemungkinannya kecil dalam Senat yang dikuasai oleh partai pendukungnya.

Dakwaan apa yang dikenakan pada Trump?

Dakwaan pemakzulan berfokus pada permintaan Trump agar Kyiv mengumumkan penyelidikan korupsi terhadap Joe Biden, salah satu bakal calon presiden dari Partai Demokrat, dan putranya, Hunter Biden.

Trump berargumen bahwa Hunter Biden tidak pantas menduduki posisi dewan di sebuah perusahaan gas alam Ukraina sementara ayahnya menjabat wakil presiden AS dan bertanggung jawab atas hubungan Amerika-Ukraina.

Demokrat menuduh Trump menyalahgunakan kekuasaannya dengan menahan bantuan keamanan sebesar $391juta (Rp5,3 triliun) untuk mendorong presiden Ukraina menyelidiki keluarga Biden.

Mereka juga menuduh Trump menghalangi Kongres setelah Gedung Putih memblokir kesaksian dan dokumen yang dicari oleh penyelidik pemakzulan dari DPR.

Trump adalah presiden ketiga yang dimakzulkan dalam sejarah AS.

Dua presiden lainnya, Bill Clinton pada tahun 1999 dan Andrew Johnson pada tahun 1868, tidak diturunkan oleh Senat dan tidak kembali mengikuti pemilihan presiden.

Apakah ini akhir perkara?

Penyelidikan terhadap hubungan Ukraina dengan Trump mungkin belum berakhir.

Jerry Nadler, ketua Komite Kehakiman DPR dari partai Demokrat, mengatakan pada hari Rabu bahwa majelis itu "kemungkinan besar" akan mengeluarkan surat panggilan kepada mantan Penasihat Keamanan Nasional Trump, John Bolton.

Para senator dari partai Republik menolak untuk mendengarkan kesaksian Bolton selama persidangan pemakzulan, yang membuat Demokrat geram.

Sebuah naskah dari buku memoar Bolton yang akan terbit dilaporkan menuduh Trump meminta mantan penasihat keamanan nasionalnya untuk membantu menekan Ukraina.(BBC/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Donald Trump
 
  Donald Trump Bebas dalam Sidang Pemakzulan di Senat, Lalu Apa Kelanjutannya?
  Hadapi Pemakzulan karena 'Menyalahgunakan Wewenang', Presiden Trump: 'Lakukan Sekarang'
  16 negara bagian AS gugat Presiden Trump terkait Pembangunan Tembok Perbatasan
  Donald Trump Mencatatkan Pembayaran terhadap Bintang Film Porno Stormy Daniels
  Donald Trump Mengakui Bayar 'Uang Tutup Mulut' untuk Bintang Film Porno
 
ads1

  Berita Utama
Bupati Kutai Timur Ismunandar Beserta Istri Yang Menjabat Ketua DPRD Kena OTT dan Jadi Tersangka KPK

Pembakaran Bendera PDIP Dibawa Ke Jalur Hukum, Edy Mulyadi: Silakan, Loe Jual Gue Borong!

Hadiri Pemusnahan Barang Bukti, Kapolri: Kita Bukan Tempat Transit Perdagangan Narkoba

Presiden PKS: Pak Jokowi Mestinya Marah Dari Dulu, Bukan Sekarang

 

ads2

  Berita Terkini
 
Komisi IV DPR Kritisi Soal Kalung Anti Corona Kementan

Cadangan Emas Menipis, RI Sempat Impor dari Singapura

Travelling pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru, Ini Pesan untuk Traveller

Grab Didenda Puluhan Miliar, Pengamat Hukum: Investor Asing Tidak Boleh Rugikan Pengusaha Lokal

Pertamina dan Dinas LH DKI Jakarta Gelar Uji Emisi Gratis

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2