Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
White Crime    
Kaur
Dua ASN Kasus OTT Bidan PTT Kaur Diujung Tanduk
2018-07-20 06:26:52
 

Kabag Hukum Pemda Kaur, Dasrul Imran, SH.(Foto: BH /aty)
 
KAUR, Berita HUKUM - Setelah lama menjalani proses hukum para tersangka kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait pengangkatan Bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Kabupaten Kaur, Bengkulu kini tinggal menunggu keputusan pemerintah terkait pemecatan ASN tersebut.

Kabag Hukum Pemda Kaur Dasrul Imran, SH memberikan jawaban terkait banyaknya ASN di Kaur yang tersandung kasus Korupsi saat ini telah memiliki keputusan hukum tetap, "tapi yang perlu diperjuangkan terkait kasus Korupsi yang hanya kelalaian administrasi saja, padahal yang bersangkutan benar -benar tidak melakukan, berhubungan akibat dari jabatan terseretlah ke ranah korupsi," ungkap Dasrul, Kamis (19.7).

Menyikapi hal seperti ini, Pemda Kaur masih menunggu waktu bersama daerah lain se-Indonesia akan menghadap BKN untuk meminta penjelasan terkait PP No 11 tahun 2017 ini turunan dari UU ASN. "Yang menjadi pertimbangan Pemerintah dalam pemecatan ASN ini karena berdampak pada hajat hidup keluarga yang bersangkutan," jelasnya.

Dasrul menambahkan kalu terkait dengan 2 ASN; Daruslan dan Budi yang terjerat kasus OTT Bidan PTT kemaren ada perbedaan dengan korupsi kesalahan administrasi.

Kalau kasus OTT adanya kesan yang terkandung sebuah perencanaan dalam melakukan Korupsi, "menyikapi hal tersebut Pemerintah Kaur menunggu surat dari BKN, karena setelah putusan inkrah dari Pengadilan dilakukan secara otomatis BKN di Jakarta langsung mengetahui tanpa diberikan informasi lagi," ungkap Dasrul Imran.(bh/aty)



 

 
   Berita Terkait > Kaur
 
  Demi Kenyamanan Lingkungan, Satpol PP Kaur Tingkatkan Razia Hewan Ternak Liar
  Piala Bupati Kaur CUP III, Tim Kesebelasan Kecamatan Maje Jawara
  Bupati Anjurkan Masyarakat Tanam Padi 3 Kali Setahun
  Ekonomi Sulit, Harga Jual Hasil Pertanian Turun, Masyarakat Kinal Terpaksa Bikin Lantung
  Dinas PUPR Gelar Konsultasi Publik Mitigasi, Alternatif dan Rekomendasi KLHS
 
ads

  Berita Utama
Sukseskan Pemilu Damai 2019, PB HMI: Strategi Jitu Tangkal Isu Hoax, Intoleransi dan Radikalisme

Ini Do'a Titiek Soeharto untuk Ulang Tahun Prabowo Subianto

Buruh Minta Atensi Kapolri Usut Tuntas Dugaan Keterangan Palsu Putusan Pailit CV 369 Tobacco

Hutang Luar Negeri RI Terus Naik Menjadi Rp5.410,50 Triliun

 

  Berita Terkini
 
Diduga Langgar Aturan Kampanye, Advokat Nusantara Laporkan LBP dan Sri Mulyani ke Bawaslu

Faktor Ekonomi Politik Jadi Pertimbangan Jokowi Batalkan Kenaikan Harga Premium

Sukseskan Pemilu Damai 2019, PB HMI: Strategi Jitu Tangkal Isu Hoax, Intoleransi dan Radikalisme

Ini Do'a Titiek Soeharto untuk Ulang Tahun Prabowo Subianto

Program Hunian DP 0 Rupiah Samawa Diluncurkan Pemprov DKI Jakarta

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2