Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Internasional    
Suriah
Dubes Rusia: Perang Rusia-AS di Suriah, 'Kemungkinan yang Tak Dapat Dikesampingkan'
2018-04-14 06:01:17
 

Seorang pria mengguyurkan air kepada seorang lelaki lain untuk membersihkan dugaan zat kimia.(Foto: Istimewa)
 
SURIAH, Berita HUKUM - Dubes Rusia di PBB mengatakan perang antara Rusia dan AS di Suriah adalah kemungkinan yang 'tidak dapat dikesampingkan,' sementara Donald Trump mengatakan AS segera ambil keputusan.

Presiden AS Donald Trump mengatakan kepada wartawan bahwa dia dan timnya memperlakukan situasi di Suriah menyusul dugaan serangan kimia di kota Douma, "dengan sangat, sangat serius".

Militer negara-negara Barat diduga sedang mempersiapkan serangan terhadap Suriah, tetapi Rusia, sekutu Suriah, menentangnya dengan keras.

Duta besar Rusia di PBB Vassily Nebenzia mengatakan dia "tidak dapat mengesampingkan" kemungkinan perang antara Rusia dan AS.

Betapa pun, katanya, "prioritas terpenting adalah menghindari bahaya perang," katanya kepada wartawan, Kamis (12/3).

Sebelumnya, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan dia memiliki 'bukti' bahwa pemerintah Suriah telah menyerang Douma dengan senjata kimia.

Di Inggris, sidang kabinet menyetujui "perlunya mengambil tindakan" di Suriah untuk "mencegah penggunaan senjata kimia lebih lanjut ", kata kantor Perdana Menteri Theresa May.






 




Video yang belum terfirivikasi ini menunjukkan anak-anak dirawat menyusul dugaan serangan kimia.

Theresa May berbicara melalui telepon dengan Presiden Trump Kamis malam dan sepakat untuk "tetap bekerja sama dengan erat" mengenai masalah ini, tambah pernyataan itu.

Gedung Putih mengatakan Trump juga akan berbicara dengan Presiden Perancis Emmanuel Macron.

Dewan Keamanan PBB akan mengadakan pertemuan darurat Jumat ini untuk membahas krisis itu.

Presiden Prancis Emmanuel Macron mengaku telah mnemiliki bukti serangan kimia pemerintah Suriah.

Pada hari Minggu, sehari setelah serangan itu, Presiden AS Donald Trump mengatakan Presiden Rusia Vladimir Putin harus bertanggung jawab atas 'kekejaman' di Douma, karena mendukung pemerintah Suriah.

Trump membatalkan perjalanan ke Amerika Latin dan menggalang dari para pemimpin Prancis dan Inggris, untuk melancarkan serangan ke Rusia.

Pada hari Rabu dia mengatakan rudal-rudal AS akan 'datang' menghantam Suriah tetapi pada hari Kamis dia mencuit bahwa dia "tidak pernah mengatakan kapan". Serangan rudal ini "bisa segera atau tidak segera sama sekali", katanya.

Dia kemudian mengatakan kepada wartawan di Gedung Putih: "Kami mengadakan pertemuan hari ini tentang Suriah ... Kami harus mengambil keputusan lebih lanjut. Jadi keputusan akan segera dibuat."

Apa yang terjadi di Douma?<

Para pegiat dan pekerja medis mengatakan puluhan orang tewas ketika pesawat pemerintah menjatuhkan bom yang diisi dengan bahan kimia beracun di Douma, kota yang dikuasai pemberontak pada hari Sabtu lalu.

Pemerintahan Presiden Assad menyangkal berada di balik serangan kimia.

Organisasi Internasional untuk Pelarangan Senjata Kimia (OPCW) dijadwalkan untuk mengirim pemantau ke Douma untuk mengumpulkan bukti.

Pada hari Kamis, para pejabat AS mengatakan bahwa sampel dari para korban telah diuji dan hasilnya positif terkait kandungan klorin dan agen saraf.

Douma adalah kubu penting terakhir pemberontak yang berlokasi di dekat Damaskus. Para pegiat mengatakan bahwa para pemimpin utama kelompok yang menahannya telah pergi, menyusul kesepakatan antara Rusia dan para pemberontak.

Bagaimana posisi Rusia?

Rusia menggambarkan laporan serangan kimia itu sekadar 'provokasi' yang dirancang sebagai dalih bagi serangan terhadap Suriah.<

Para pejabat penting Rusia memperingatkan bahwa rudal yang mengancam pasukan pemerintah di Suriah akan ditembak jatuh dan lokasi peluncurannya akan jadi sasaran mereka.

Hari Rabu lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa dia berharap akal sehat akan menang dan situasi akan stabil.(BBC/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
Gugat Hasil Pilpres ke MK, Prabowo-Sandi Ingin Tegakkan Kedaulatan Rakyat

Sandiaga Uno: Sulit Mengakui Pemilu 2019 Ini Jurdil

AJI: Ada 7 Jurnalis Menjadi Korban Saat Meliput Aksi Demo 22 Mei

Pemerhati Hukum Siber: Pembatasan Akses Media Sosial Adalah Kebijakan Yang Aneh

 

  Berita Terkini
 
5 Hal yang Bisa Anda Lakukan Membantu Mengurangi Pemanasan Global

Prof Amien Rais 'Yatim' Secara Politik?

Ketum KNPI Haris Pertama Sebut Luhut Binsar Pandjaitan Cocoknya Jadi Menteri ESDM atau KLH

Desa Jawi Melalui Dana Desa Memenuhi Kebutuhan PKK

Desa Geramat Bangun Jalan Lingkungan dengan Dana Desa

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2