Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
White Crime    

Eksepsi Ditolak, Perkara Hari Sabarno Dilanjutkan
Monday 03 Oct 2011 16:43:14
 

Hari Sabarno (Foto: Ist)
 
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Majelis hakim menolak nota keberatan (eksepsi) mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Hari Sabarno. Pemeriksaan perkara korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran (damkar) yang melibatkan dirinya sebagai terdakwa, akhirnya harus dilanjutkan dengan memasuki materi perkara.

Hal ini menyusul putusan sela yang disampaikan majelis hakim yang diketuai Suhartoyo dalam persidangan perkara tersebut yang berlangsung di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (3/10). Sebaliknya, majelis menerima dakwaan JPU I Ketut Sumedana. Hakim ketua pun memerintahkan kepada penuntut umum untuk melanjutkan proses persidangan.

Dalam putusan selanya, majelis hakim menilai, keberatan yang diajukan penasihat hukum terdakwa tidak bisa dijadikan dasar untuk membatalkan dakwaan penuntut umum. Sebaliknya, dakwaan yang disusun jaksa telah cukup jelas memaparkan peranan terdakwa Hari Sabarno dalam kasus ini. “Keberatan atau eksepsi penasihat hukum terdakwa adalah tidak beralasan, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya," kata Suhartoyo mengutip putusan sela.

Dengan ditolaknya eksepsi terdakwa, maka selanjutnya sidang akan dilanjutkan pada agenda pemeriksaan saksi-saksi. JPU Sumedana pun menyatakan, ada sekitar 100 saksi dalam berkas perkara, namun yang akan dihadirkan hanya 35 saksi. Majelis hakim meminta JPU mendatangkan para sasi itu secara bertahap mulai persidangan Senin (10/10) pekan depan.

Penuntut umum, kata Sumedana, akan menghadirkan lima saksi untuk tiap persidangan. Dari 100 saksi itu, tidak semuanya akan dihadirkan. Hanya 35 saksi yang dianggap penting untuk diperiksa kesaksiannya di dalam sidang nanti. "Kami sudah menyiapkan 100 orang saksi, namun kami akan panggil secara bergantian. Tiap sidang yang diperiksa sebanyak 5-6 orang saksi,” tandasnya.

Usai persidangan tersebut, terdakwa Hari Sabarno menilai, ada kekeliruan dalam pembacaan putusan sela dari majelis hakim. Alasannya, pembacaan antara ketua majelis hakim dengan anggota majelis hakim itu, ada perbedaan yang sangat substansial dalam putusan sela itu.

"Di awal, saya dengar tadi Ketua Majelis Hakim berkata bahwa ditolak beberapa poin dari eksepsi kami dan ada yang disetujui. Namun, setelah dilanjutkan pembacaannya oleh anggota majelis hakim, malah ditolak seluruhnya. Ini menjadi pertanyaan kami," ujar mantan Wakil ketua DPR ini.

Meski ada kutipan putusan sela yang dianggapnya berbeda, terdakwa Hari Sabarno dan tim penasihat hukumnya takkan melakukan upaya hukum lebih lanjut. Mereka menerima putusan sela itu, agar persidangan perkara ini cepat diputus. “Ya kami terima biar ada yang kontra. Namanya juga keputusan hakim, ya harus diterimalah,” selorohnya tersenyum.

Sebelumnya, terdakwa Hari Sabarno didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan mobil pemadam kebakaran di 22 wilayah Indonesia. Ia bersama Hengky Samuel Daud serta pejabat daerah lainnya diduga melakukan pidana korupsi yang menguntungkan dirinya sendiri, orang lain dan koorporasi.

Ia pun dijerat dengan dakwaan alternatif, yakni melanggar Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 3 jo Pasal 15 jo Pasal 18 UU Nomor 31/1999 jo UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Korupsi. Mantan menteri era Presiden Megawati Soekarnoputri ini pun terancam hukum penjara 20 tahun dan denda Rp 1 miliar.

Dalam kasus ini, mantan Dirjen Otonomi Daerah Depdagri Oentarto Sindung Mawardi dan mendiang Hengky Samuel Daud telah disidangkan dan divonis bersalah. Oentarto telah dijatuhi hukuman tiga tahun penjara dan Hengky yang meninggal akibat sakit dikenakan hukuman 15 tahun penjara. Sedangkan sejumlah kepala daerah lainnya dihukum bervariasi, mulai dua tahun hingga delapan tahun penjara.(dbs/spr)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Libur Panjang Oktober 2020, Ditlantas Polda Metro Siagakan 749 Polantas di Lokasi Arus Lalu Lintas dan Tempat Wisata

Pakar Usulkan Vaksin Covid-19 Disuntikkan Dulu ke Pejabat

749 Personel Polda Metro Jaya Siap Kawal dan Amankan Lalu Lintas Selama Libur Panjang

Rocky Gerung Sebut Pihak Asing Bisa Lihat Presiden Jokowi Penuh dengan Kontradiksi

 

ads2

  Berita Terkini
 
1 dari 4 Pelaku Curanmor di Jakarta Timur dan Bekasi Tewas Ditembak, Polisi: Inisial I DPO

Protes Besar di Bangladesh Menentang Kartun Nabi Muhammad, Prancis Serukan Warganya di Indonesia dan Negara Lain Berhati-hati

Polisi: Dari CCTV, Terduga Pelaku Pembegalan Anggota Marinir Ada 4 Orang

Seminar Sosialisasi PP No.39/2020: 'Akomodasi yang Layak Bagi Disabilitas dalam Proses Peradilan'

Wahai Pemuda, Jangan Jadi Pecundang

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2