Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
Pendidikan
Eksponen AMM: Tidak Ada Kepentingan Muhammadiyah terhadap Permendikbud No 23 Tahun 2017
2017-08-11 08:54:04
 

 
JAKARTA, Berita HUKUM - Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, mengenai Lima Hari Sekolah masih menimbulkan pro kontra di masyrakat. Sebagian menerima kebijakan tersebut dengan alasan sudah terbiasa dengan konsep yang diusung, namun sebagian lainnya menolak dengan alasan konsep yang diusung Mendikbud itu khawatir akan menggerus Madrasah Diniyah (Madin).

Berkaitan dengan ini Eksponen Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) menilai kekhawatiran tersebut berlebihan mengingat kebijakan-kebijakan yang diduga akan mematikan Madin bukan kali ini saja, tapi sudah beberapa kali diterapkan namun tidak mematikan Madin seperti yang dikhawatirkan.

"Pemerintah orde baru melalui Departemen Agama permah membuat kebijakan berupa Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsnawiyah (MTs) maupun Madrasah Aliyah (MA). Ketika tumbuh Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) juga diributkan dengan alasan yang sama, namun faktanya Madin tetap hidup hingga saat ini," tutur Izzul Muslimin dalam jumpa media di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Jakarta, Rabu (9/8).

Penolakan terhadap kebijakan Lima Hari Sekolah juga gencar dilancarkan oleh PBNU melalui sikap resminya. Maka Eskponen merasa penting merespon sikap tersebut, bukan untuk menambah gaduh suasana, namun sekedar untuk meluruskan beberapa hal yang jauh dari maksud dan tujuan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017

Selain itu pihaknya juga menyanyangkan sikap pihak yang menolak kebijakan tersebut kemudian mengaitkannya dengan Muhammadiyah. Ada prasangka bahwa kebijakan itu mengandung kepentingan Muhammadiyah di dalamnya. Meski Mendikbud saat ini, Muhadjir Effendy, merupakan warga dan anggota Muhammadiyah namun eksponen AMM menyatakan dengan tegas bahwa sama sekali tidak ada kepentingan Muhammadiyah di dalamnya.

"Permendikbud tersebut dikeluarkan semata-mata dalam kapasitas Mendikbud sebagai pembantu Presiden dalam rangka menjabarkan Nawacita yang menjadi program pemerintah, terutama dalam hal pembentukan karakter," pungkas mantan ketua Pemuda Muhammadiyah itu.

Izzul juga mengatakan bahwa Permendikbud ini sesungguhnya masih dalam proses pelaksanaan, maka ia berharap semua pihak tidak mengambil kesimpulan ketika sesuatu itu belum terjadi. "Kita juga berhadap ada dialog dari hati ke hati jadi tidak berangkat dari prasangka sehingga persoalan ini bisa terselesaikan dengan jernih," kata Izzul.

Terakhir ia menghimbau kepada seluruh warga Muhammadiyah agar tetap mensikapi persoalan ini dengan kepala dingin dan tidak mudah terhasut oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab sehingga sistuasi menjadi tetap kondusif.(raipan/muhammadiyah/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
Setelah 37 Tahun Berkuasa, Presiden Zimbabwe Robert Mugabe Mundur

Dipindahkan dari RSCM ke Rutan KPK, Setnov Pakai Rompi Orange dan Kursi Roda

Gubernur DKI Jakarta Gelar Apel Operasi Siaga Ibukota

Kasau: Indonesia Jaya Expo 2017 Kenalkan TNI AU Lebih Dekat dengan Masyarakat

 

  Berita Terkini
 
MKD DPR Tetap Akan Memproses Setya Novanto

Setelah 37 Tahun Berkuasa, Presiden Zimbabwe Robert Mugabe Mundur

Aparat Hukum Harus Buktikan Kasus Transfer Standard Chartered Rp19 Triliun

Yocie Gusman Plt Direktur Utama BJB Syariah Ditetapkan Tersangka

Panglima TNI: Keberhasilan Tugas Milik Anak Buah, Kegagalan Tanggung Jawab Komandan

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2