Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
PKS
F-PKS: Indonesia Masih Dihantui Persoalan Ekonomi Fundamental
2018-08-29 15:29:07
 

Juru bicara F-PKS DPR RI Adang Sudrajat dalam pemandangan umum fraksinya pada Rapat Paripurna, di Gedung DPR RI.(Foto: Andri/Iw)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Beberapa tahun terakhir ini, Indonesia masih dihantui oleh persoalan ekonomi fundamental, seperti angka pengangguran yang tinggi, kemiskinan, dan kesenjangan. Fakta ini harus menjadi perhatian pemerintah untuk segera merubah fundamental ekonomi nasional menjadi kelas menengah atas.

Demikian disampaikan juru bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI Adang Sudrajat dalam pemandangan umum fraksinya atas pidato Presiden Joko Widodo menyangkut RAPBN 2019 beserta Nota Keuangannya, pada Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (28/8).

"Memasuki 73 tahun kemerdekaan dan 4 tahun pemerintahan Jokowi-JK, kita masih dihantui persoalan ekonomi yang fundamental, terkait pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan. Jumlah rakyat yang menganggur mencapai 6,87 juta jiwa. Jumlah rakyat miskin dan mendekati miskin masih sangat tinggi, masing-masing 25,9 juta jiwa dan 96,8 juta jiwa," ungkap Adang.

Lebih lanjut F-PKS memandang, kesenjangan pendapatan rakyat begitu lebar. Ini ditunjukkan dari rasio gini yang mencapai 0,39. Ditambah, kondisi perekonomian nasional yang sangat mengkhawatirkan, seiring besarnya tekanan ekonomi global, melemahnya nilai tukar rupiah yang menembus Rp14.600, tergerusnya daya beli rakyat, belum bergairahnya dunia usaha, dan stagnannya pertumbuhan ekonomi.

"Ekonomi Indonesia saat ini juga berada di persimpangan sejarah, apakah mampu naik kelas menjadi ekonomi papan atas atau terperangkap pada ekonomi papan tengah bawah. Para ahli telah mengingatkan bahwa sangat rentan terjatuh dalam pendapatan menengah bawah dalam waktu yang lama dan gagal naik kelas menjadi ekonomi papan atas. Tanda-tandanya sudah terlihat di depan mata. Ketimpangan ekonomi yang tinggi, pertumbuhan ekonomi yang stagnan, dan daya saing ekonomi yang terus menurun dengan ditandainya deindustriliasasi," papar Adang.

RAPBN 2019 di mata F-PKS tidak menunjukkan optimisme yang meyakinkan. Janji-janji ekonomi pemerintah harus segera direalisasikan. Tapi saat bersamaan, pemerintahan Jokowi-JK tinggal kurang lebih setahun lagi. "F-PKS memandang RAPBN tahun 2019 yang diajukan menunjukkan semakin tidak optimis dalam menunaikan janji-janji ekonominya," tandasnya lagi.(mh/sf/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > PKS
 
  F-PKS: Indonesia Masih Dihantui Persoalan Ekonomi Fundamental
  Soal Penggalangan Dana Gerindra, PKS: Ide Kreatif dan Sesuai Generasi Milenial
  PKS 'Ngemis' Posisi Wapres ke Jokowi dan Akan Tinggalkan Gerindra?
  PKS: Penduduk Miskin Meningkat, Warning untuk Pemerintah
  PKS Prediksi Indonesia akan Alami Tiga Krisis
 
ads

  Berita Utama
Mengapa Situng Baru 92 %, KPU Tiba-Tiba Menyahkan Rekapitulasi Pilpres?

Pesan Aksi Damai, Prabowo: Kami Ingin Menegakkan Kebenaran dan Keadilan

Potret Pemilu 2019, LKPI: Ada 72,8 Persen Mengatakan Ada Banyak Kecurangan

Bawaslu Sebut 6,7 Juta Pemilih Tak Dapat C6 dan 17 Ribu TPS Telat Dibuka

 

  Berita Terkini
 
Rekam Aksi Beringas Brimob Saat demo, Wartawan CNN Dianiaya

Korban Aksi 21/22 Mei, Anies Baswedan: Enam Orang Meninggal Dunia

FPI: Ada Pihak Ketiga Yang Ingin Mengadu Domba

Bawaslu Diimbau Beri Laporan Evaluasi

Fadli Zon Luncurkan Buku 'Strengthening The Indonesian Parliamentary Diplomacy'

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2