Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Internasional    
FBI
FBI Menyelidiki Dugaan Campur Tangan Rusia dalam Pilpres AS
2017-03-21 18:17:56
 

James Comey menjelaskan penyelidikan mencakup kaitan antara individu-individu dalam tim kampanye Trump dengan pemerintah Rusia.(Foto: Istimewa)
 
AMERIKA SERIKAT, Berita HUKUM - Direktur Badan Penyidik Federal Amerika Serikat, FBI, untuk pertama kali mengukuhkan FBI sedang melakukan penyelidikan atas dugaan campur tangan pemerintah Rusia dalam pemilihan presiden 2016 lalu.

Kepada Komite Intelijen Kongres AS, James Comey, menjelaskan penyelidikan mencakup kaitan antara individu-individu dalam tim kampanye Trump dengan pemerintah Rusia.

Selain itu juga diselidiki apakah ada koordinasi antara tim kampanye Trump dan Rusia serta apakah ada pelanggaran hukum yang terjadi.

Presiden Donald Trump membantah tuduhan kolusi itu.

"Tidak ada bukti dari kolusi Trump-Rusia dan tidak ada bukti skandal Trump-Rusia," seperti ditegaskan dalam satu pernyataan resmi Gedung Putih.

Pemerintah Rusia sudah membantah mereka berupaya untuk mempengaruhi pemilihan presiden Amerika Serikat pada November 2016 lalu.

FBI, NSA, Rogers, Kongres ASHak atas fotoAFP/MANDEL NGAN
Image captionDirektur NSA, Laksamana Mike Rogers (kanan), juga memberikan keterangan kepada Komite Intelijen Kongres AS.

Tanpa jadwal waktu

Menurut Comey penyelidikan itu 'amat rumit' dan dia tidak bisa memberikan rincian kepada komiter yang belum diketahui masyarakat umum.

Dia menambahkan tidak bisa memberikan jadwal waktu berakhirnya penyelidikan. "Kami akan mengikuti fakta-fakta kemanapun mereka mengarah."

Trump, New YorkHak atas fotoEPA/PORTER BINKS
Image captionFBI dan NSA mengatakan tidak ada bukti bahwa Trump Tower disadap, seperti disebut Presiden Trump dalam pesan Twitter.

Selain Comey, Direktur Badan Keamanan Nasional, NSA, Laksamana Mike Rogers juga memberikan keterangan kepada Komite Intelijen Kongres AS.

Dia mengatakan NSA tetap dalam posisi sesuai laporan komunitas intelijen pada bulan Januari bahwa Presiden Rusia, Vladimir Putin, memerintahkan kampanye untuk mengganggu kampanye saingan Trump, Hillary Clinton.

Baik Comey dan Rogers sama-sama membantah pesan Tweeter dari Presiden Trump awal bulan ini yang menyatakan Presiden Barack Obama memerintahkan penyadapan atas Trump Tower.

Comey mengatakan tidak punya informasi yang mendukung pesan itu, begitu juga Departemen Kehakiman.

Dia menegaskan tidak ada individu di Amerika Serikat -termasuk presiden- yang bisa secara sepihak memerintahkan penyadapan elektronik atas seseorang namun harus mengajukannya untuk ditetapkan oleh keputusan pengadilan.(BBC/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Amerika Serikat
 
  Gugus Tempur AS Batal Menuju Korea Utara dan Melintasi Selat Sunda
  Pemerintah AS 'Retas Sistem Bank Global'
  Presiden Trump dan Putin Terlibat Perang Kata-kata
  Pentagon Lancarkan Investigasi Skandal Foto Telanjang Tentara Perempuan AS
  Pengadilan AS Tolak Pemulihan Larangan Perjalanan Presiden Trump
 
ads

  Berita Utama
Muhajir Mengapresiasi Putusan MK terkait Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Terkait Pemutaran Film G30S PKI Berikut Tanggapan Ketum Muhammadiyah

Polisi Berhasil Menangkap Pelaku Pembunuh Dini di Apartemen Laguna Pluit

Aktivis 98 Dukung Usul Panglima TNI Nobar Film G30S/PKI

 

  Berita Terkini
 
Untuk Apa Mark Zuckerberg Lepas Saham Facebook Senilai Rp169 Triliun

Kapuspen TNI: TNI dan Dewan Pers Sepakati Perjanjian Kerja Sama

Panglima TNI: Orang-Orang Hebat Mengambil Pelajaran dari Kekalahan

Komputer Trouble, Layanan Samsat Gunung Sahari Sempat Terganggu

4 Pilar Kebangsaan Pondasi Kuat Menangkal Bahaya Laten Komunis

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2