Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
HAM
FPAU Pertanyakan KKR dalam Mengusut Pelanggaran HAM di Aceh
2018-05-03 00:15:53
 

Ilustrasi.(Foto: twitter)
 
ACEH, Berita HUKUM - Forum Pemuda Aceh Utara (FPAU) mempertanyakan sudah sejauh mana kinerja Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh dalam mengusut pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) pada masa konflik di Aceh.

Demikian disampaikan Ketua FPAU, Muspendi AR, kepada pewarta BeritaHUKUM.com, Rabu (2/5).

Muspendi menyebut, selama terbentuknya KKR Aceh, belum terlihat aksi mereka di lapangan untuk mengungkap seluruh pelanggaran berat di Aceh, seperti pada kasus tragedi Simpang Kertas Kraft Aceh (KKA), Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, pada 19 tahun silam.

"19 tahun sudah peristiwa simpang KKA berlalu. Namun sampai hari ini kami belum melihat aksi mereka (KKR) dalam memperjuangkan nasib para keluarga korban simpang KKA," kata Muspendi.

Dalam hal ini, bila KKR itu tidak memberikan realisasi di lapangan, sama saja pemerintah menghamburkan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) untuk membayar gaji, operasional dan kebutuhan lainnya.

Forum Pemuda Aceh Utara mengharapkan DPRA harus aktif mengawal jalannya KKR supaya tidak jalan di tempat. DPRA juga harus memanggil mereka untuk mempertanyakan sejauh mana yang sudah dilakukan.

"Jika hanya jalan di tempat maka lebih baik diberikan peringatan, dan bila juga tidak berjalan maka digantikan saja kepengurusannya. Jangan sampai mereka hanya mengahabiskan dana dari pemerintah tapi hasilnya tidak ada," pungkas Ketua FPAU.

Perlu diketahui, peristiwa Simpang KKA merupakan salah satu peristiwa kelam yang terjadi ketika masa konflik Aceh. Koalisi NGO HAM Aceh mencatat sedikitnya 46 warga sipil tewas, 156 mengalami luka tembak, dan 10 orang hilang dalam peristiwa itu. Tujuh dari korban tewas diantaranya adalah anak-anak.(bh/sul)



 

 
   Berita Terkait > HAM
 
  Aktivis Pejuang HAM, Sumarsih: Jokowi Merangkul Para Pelanggar HAM
  Vonis Hakim 1,2 Tahun Dinilai Janggal, Aktivis JAKI: Nelly Ajukan Banding
  Desmond Yakin Prabowo Bakal Bongkar Peristiwa 98 Jika Terpilih
  JAKI: 'Kaukus Korban HAM Kriminalisasi Rezim Jokowi' Bakal Ke Mahkamah Internasional
  Konsepsi untuk Presiden RI 2019-2023: Membangun Indonesia Berbasis HAM
 
ads

  Berita Utama
Polisi Menangkap 9 Tersangka Sindikat Pemalsu Materai yang Dijual Online

KPK Tetapkan 3 Tersangka Dalam Kasus Suap Seleksi Jabatan di Lingkungan Kementerian Agama

Tunjukkan Solidaritas, Lampu JPO GBK Visualkan Warna Bendera Selandia Baru

KPK Akhinya Tetapkan Ketum PPP Romahurmuziy Tersangka

 

  Berita Terkini
 
GARBI Tidak Akan Akuisisi PKS

BPN: Sistim Pelayanan Publik Lebih Akurat dengan e-KTP Terintegrasi

Warganet Sepakat Lawan Hoax dan Posting Do'a untuk Suksesnya Pemilu 2019, Aman dan Damai

Hebat..!! Kerajinan Tangan Berbahan Baku Sampah Hasil Karya Para Lansia Dijual Online

Rapat Persiapan Pemilu, Komisi II Hasilkan 8 Poin Kesepakatan

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2