Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Cyber Crime    
Prostitusi
FPI Desak Penegak Hukum Menjemput Kembali Para PSK Online yang Dipulangkan
2018-04-08 19:41:53
 

Tampak Tujuh Pelaku Prostitusi Online di The Pade Hotel, Enam Berstatus Mahasiswi.(Foto: twitter)
 
ACEH, Berita HUKUM - Kasus pemulangan para pekerja seks komersil (PSK) online terus menjadi perbincangan hangat publik di Aceh. Front Pembela Islam (FPI) Aceh turut menyoroti kasus tersebut.

Ketua FPI Aceh, Teungku Muslim At Thahiry, MA menyesalkan terhadap para pekerja seks komersil (PSK) terbebas dari hukuman cambuk.

"Kami dari FPI dan mewakili para pimpinan Dayah sangat kecewa dengan aparat penegak hukum di Aceh, kenapa hukum dipermainkan, padahal di Aceh telah ada Qanun Jinayat untuk menjerat segala bentuk pelanggaran syariat Islam di Aceh," kata Ketua FPI Aceh, Teungku Muslim At Thahiry, MA, kepada pewarta BeritaHUKUM.com, Minggu (8/4).

Lebih lanjut, dari awal penangkapan para PSK online tersebut pihaknya tidak angkat bicara karena dirinya meyakini penegak hukum akan memberi hukuman kepada para pelaku sesuai hukuman yang diterapkan di Aceh.

"Kami ingin lihat bagaimana keseriusan pemerintah Aceh khususnya aparat penegak hukum, rupanya betul-betul hukum Allah dipermainkan oleh pihak yang berwewenang," ujar Teungku Muslim.

FPI mensinyalir para pelaku prostitusi online dibebaskan, karena para pelanggannya disebut-sebut banyak dari kalangan pejabat penting di Aceh.

"Ini patut dicurigai. Apa karena banyak pelanggannya dari kalangan pejabat penting di Aceh, sehingga mereka bisa lepas dari hukuman cambuk," ucap Muslim.

Karenanya, FPI Aceh mendesak pihak yang berwenang agar menjemput kembali para PSK online yang telah dibebaskan dan proses sesuai dengan qanun yang berlaku di Aceh. Itu dilakukan agar tidak ada yang kebal hukum di negeri yang dijuluki Serambi Mekkah ini.

Dalam hal ini, FPI memberi tenggat waktu kepada pihak yang berwenang 3 x 24 jam untuk segera menjemput kembali mereka. Pihaknya memberi ultimatum apabila tuntutannya tidak segera direspon, maka jangan menyalahkan jika masyarakat akan bertindak.

"Jika desakan kami tidak direspon, maka kami akan mengajak seluruh pecinta syariat di Aceh untuk turun ke jalan melakukan aksi "Bela Syariat" di Banda Aceh," tutup Pimpinan Dayah Darul Mujahidin, Lhokseumawe ini.

Diberitakan, Kepolisian Resort Kota (Polresta) Banda Aceh memutuskan memulangkan kembali sejumlah pelaku yang diduga terlibat dalam jaringan prostitusi online yang beberapa waktu lalu diciduk di Hotel Pade, Darul Imarah Aceh Besar.

Para pelaku dipulangkan kepada orangtuanya masing-masing karena tidak terbukti melakukan melakukan perzinaan.

Ketujuh PSK tersebut yaitu, AY (28) karyawan swasta, dan enam wanita muda yang masih tercatat mahasiswi, RM (23), MJ (23), CA (24), DS (24), RR (21) dan IZ (23). Keseluruhan PSK itu merupakan warga Aceh.(bh/sul)



 

 
   Berita Terkait > Prostitusi
 
  Polisi Membongkar Kembali Prostitusi Anak di Apartemen Kalibata
  Polisi Ungkap 2 Tersangka Kasus Prostitusi Online Berkedok Pijat Tradisional di Kalibata City
  FPI Desak Penegak Hukum Menjemput Kembali Para PSK Online yang Dipulangkan
  Polisi Amankan 5 Tersangka Jaringan Prostitusi Online di Lhokseumawe
  Tindak Tegas Praktik Prostitusi Gay di Kota-Kota Besar
 
ads

  Berita Utama
Polisi Melakukan 20 Adegan Rekonstruksi Pengeroyokan Anggota TNI oleh Juru Parkir

Demo SP JICT ke BUMN: Kembalikan JICT Koja ke Pangkuan Ibu Pertiwi

Kapolri Tito Karnavian Meminta Seluruh Jajaran Divisi Humas Polri Mendekatkan Diri dengan Media

Gedung Sasono Utomo TMII Akan Menjadi Saksi Sejarah Pembentukan Dewan Pers Independen

 

  Berita Terkini
 
Polisi Melakukan 20 Adegan Rekonstruksi Pengeroyokan Anggota TNI oleh Juru Parkir

Demo SP JICT ke BUMN: Kembalikan JICT Koja ke Pangkuan Ibu Pertiwi

Kapolri Tito Karnavian Meminta Seluruh Jajaran Divisi Humas Polri Mendekatkan Diri dengan Media

Palestina jadi Isu Utama Agenda Diplomasi Parlemen

Ikut Gerad Pique, Shakira Didakwa Menggelapkan Pajak di Spanyol Rp 233 M

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2