Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Lingkungan    
Pertanian
Fadli Zon Nilai Data Pertanian Masih Kurang dan Lemah
2018-11-22 14:51:52
 

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon saat menerima Mahasiswa Pascasarjana Institut Pertanian Bogor (IPB).(Foto:Geraldi/rni)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai masih banyak data mengenai pertanian yang kurang jelas dan lemah, sehingga mengakibatkan tidak stabilnya konsumsi pangan di Indonesia. Untuk itu, dibutuhkan peran mahasiswa, khususnya jurusan agribisnis, agar ikut membantu menangani masalah tersebut dan menemukan data yang tepat.

"Salah satu persoalan pertanian yang penting adalah data, tapi datanya tidak jelas. Kalau kita lihat, data di pemerintah antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan itu berbeda. Data statistik berbeda, jadi tidak ada data yang reliable," papar Fadli saat menerima Mahasiswa Pascasarjana Institut Pertanian Bogor (IPB) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (21/11).

Legislator Partai Gerindra ini mengatakan, karena tidak jelasnya data pertanian di Indonesia, mengakibatkan lonjakan impor pangan. Contohnya beras dan jagung. Tetapi ketika impor itu dilakukan, data menunjukkan bahwa Indonesia mengalami surplus pangan dan ekspor pangan.

"Karena datanya tidak jelas mengakibatkan lonjakan impor pangan, contohnya beras dan jagung. Tetapi di sisi lain, klaimnya kita surplus beras dan jagung, lalu ekspor pangan. Jadi tidak jelas yang benar. Seharusnya masalah ini sudah selesai dari dulu," imbuh legislator dapil Jawa Barat itu.

Untuk itu, Fadli berpendapat data mengenai pertanian dan pangan harus tepat, karena akan sangat berdampak terhadap kelangsungan pangan di Indonesia, "Kalau diagnosanya salah, maka kedepannya juga akan salah. Untuk itu diagnosanya harus tepat, dan diagnosa itu sangat terkait dengan data," tandas Fadli.(tn/sf/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
Ibu Kota Pindah ke Kalimantan, Kenapa Gak ke Beijing?

Ketua DPR Imbau Semua Pihak Tahan Diri Terkait Papua

PMJ Luncurkan Mobil SKCK Online Keliling untuk Tingkatkan Pelayanan Publik

Polri Gelar Police Movie Festival 2019: 'Together We are Strong'

 

  Berita Terkini
 
Pengadaan Mobil Dinas Baru Bukti Jokowi Gagal Jalankan Politik Anggaran

Kapolres, Dandim Jakpus Gelar Silaturahmi Kamtibnas dengan Warga Papua di Jakarta

Bagir Manan: Saatnya Laksanakan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 Secara Benar

Ibu Kota Pindah ke Kalimantan, Kenapa Gak ke Beijing?

KPK Tetapkan Jaksa Satriawan sebagai Tersangka Kasus Suap Lelang Proyek TP4D

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2