Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Jokowi
Fadli Zon: Demokrasi Indonesia Mundur Selama Dipimpin Jokowi
2017-10-24 07:40:24
 

Ilustrasi. Wakil Ketua DPR RI, Dr. H. Fadli Zon, S.S., M.Sc.(Foto: BH /mnd)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Penurunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) selama tiga tahun pemerintahan Joko Widodo telah menggambarkan kenyataan yang dirasakan oleh masyarakat.

Begitu simpulan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon usai melakukan survei terbuka di akun media sosial Twitter tentang kebebasan berpendapat dan berserikat selama tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK.

"Dari 5.193 votes, 78 persen berpendapat jika pemerintah makin represif atau otoriter. Hanya 22 persen netizen yang menyatakan kita makin terbuka atau demokratis," jelasnya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Senin (23/10).

Menurutnya, survei ini tidak berbeda dengan survei sejenis yang dilakukan oleh beberapa media online di Twitter sejak beberapa hari lalu. Sehingga, survei ini bisa mewakili gambaran pandangan masyarakat secara umum, bukan hanya di kalangan waganet.

"Sebab, jika saya turun ke daerah pemilihan atau melakukan kunjungan kerja ke daerah, yang disampaikan masyarakat juga tak jauh berbeda. Kita bukan hanya mengalami penurunan ekonomi, tapi juga kemunduran hukum dan demokrasi," tegas wakil ketua umum Gerindra itu.

Ia kemudian mencontohkan mengenai indikasi kemunduran hukum dan demokrasi era Jokowi-JK. Salah satunya, penangkapan aktivis politik yang lebih banyak di zaman Jokowi ketimbang era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Termasuk, penangkapan aktivis hanya karena aktivitasnya di sosial media.

Menurut Fadli, tindakan itu tidak menunjukkan penegakkan hukum yang tegas, tapi menunjukkan kian ketatnya sensor dan tindakan represif oleh pemerintah. Apalagi, di sisi lain pemerintah secara kasat mata juga melakukan standar ganda dalam penegakkan hukum.

"Kasus pelaporan Ustad Alfian Tanjung dan Jonru, misalnya, cepat sekali diproses dan disidik oleh aparat. Namun kasus orang-orang yang dianggap dekat pemerintah, misalnya, hingga hari ini tidak ada proses sama sekali," tutupnya.(ian/RMOL/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Jokowi
 
  Mengangkat Analogi 'Game of Thrones', Pidato Jokowi Menunjukkan Gagal Paham
  Pidato Jokowi di Annual Meeting IMF-World Bank Menunjukkan Pemimpin Negara yang Tak Punya Kepercayaan Diri
  Gerindra dan Nitizen Kritik Sikap Hormat Jokowi Saat Lagu Indonesia Raya
  Capaian Kinerja Pemerintahan Jokowi Apa, Perwira TNI Bisa dan Layak Sampaikan Kepada Masyarakat?
  Aksi Mahasiswa Pro dan Kontra Jokowi Saling Berhadapan di Depan Istana
 
ads

  Berita Utama
2 Hari Ini, Prabowo-Sandi Dijadwalkan Bersafari Politik di Jawa Timur #PrabowoSandi

Partai Golkar Ziarah ke TMPN Kalibata, Berikut Do'a HUT ke-54 dan Kemenangan

Gerindra Minta Pemerintah Setop Klaim Divestasi Saham Freeport

Belum Ada Se-Rupiah pun Pembayaran Pembelian Saham PT Freeport

 

  Berita Terkini
 
Ribuan Orang Demo Mendesak Taiwan Merdeka dari Cina

Napak Tilas Perjuangan Jenderal Sudirman, Ribuan Kader Hizbul Wathan dalam Mendidik Generasi Penerus Bangsa

Ombudsman Harus Kawal Layanan Publik

2 Hari Ini, Prabowo-Sandi Dijadwalkan Bersafari Politik di Jawa Timur #PrabowoSandi

Ketum GL-Pro 08 Bakal Laporkan Pendemo yang Menghina Gubernur Anies Baswedan

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2