Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Jokowi
Fadli Zon: Demokrasi Indonesia Mundur Selama Dipimpin Jokowi
2017-10-24 07:40:24
 

Ilustrasi. Wakil Ketua DPR RI, Dr. H. Fadli Zon, S.S., M.Sc.(Foto: BH /mnd)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Penurunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) selama tiga tahun pemerintahan Joko Widodo telah menggambarkan kenyataan yang dirasakan oleh masyarakat.

Begitu simpulan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon usai melakukan survei terbuka di akun media sosial Twitter tentang kebebasan berpendapat dan berserikat selama tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK.

"Dari 5.193 votes, 78 persen berpendapat jika pemerintah makin represif atau otoriter. Hanya 22 persen netizen yang menyatakan kita makin terbuka atau demokratis," jelasnya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Senin (23/10).

Menurutnya, survei ini tidak berbeda dengan survei sejenis yang dilakukan oleh beberapa media online di Twitter sejak beberapa hari lalu. Sehingga, survei ini bisa mewakili gambaran pandangan masyarakat secara umum, bukan hanya di kalangan waganet.

"Sebab, jika saya turun ke daerah pemilihan atau melakukan kunjungan kerja ke daerah, yang disampaikan masyarakat juga tak jauh berbeda. Kita bukan hanya mengalami penurunan ekonomi, tapi juga kemunduran hukum dan demokrasi," tegas wakil ketua umum Gerindra itu.

Ia kemudian mencontohkan mengenai indikasi kemunduran hukum dan demokrasi era Jokowi-JK. Salah satunya, penangkapan aktivis politik yang lebih banyak di zaman Jokowi ketimbang era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Termasuk, penangkapan aktivis hanya karena aktivitasnya di sosial media.

Menurut Fadli, tindakan itu tidak menunjukkan penegakkan hukum yang tegas, tapi menunjukkan kian ketatnya sensor dan tindakan represif oleh pemerintah. Apalagi, di sisi lain pemerintah secara kasat mata juga melakukan standar ganda dalam penegakkan hukum.

"Kasus pelaporan Ustad Alfian Tanjung dan Jonru, misalnya, cepat sekali diproses dan disidik oleh aparat. Namun kasus orang-orang yang dianggap dekat pemerintah, misalnya, hingga hari ini tidak ada proses sama sekali," tutupnya.(ian/RMOL/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Jokowi
 
  Idrus Marham Jadi Mensos, Moeldoko Jadi KSP, Agum Gumelar Wantimpres, dan Yuyu Sutisna Jadi KSAU
  'Inpres Anti-Gaduh' Dituding sebagai Persiapan Jokowi Jelang Tahun Politik 2019
  Presiden Jokowi Bersyukur Ijab Kabul Pernikahan Kahiyang-Bobby Berjalan Lancar
  Tak Mampu Atasi Pengangguran, Aktivis: Demi Bangsa Jokowi Jangan Ambisi 2019
  Acara Pernikahan Kahiyang, Jokowi Terlihat Hedonis dan Inkonsisten
 
ads

  Berita Utama
Satu Lagi Janji Ditunaikan: Ini Syarat untuk Miliki Rumah DP Nol Rupiah

Tambang Minyak, Mineral dan Batubara Jangan Dijadikan Komoditas Politik

Tidak Boleh Ada Penjualan Pulau Kepada Asing

Pasca Kebakaran, Sekitar 100 Koleksi Museum Bahari Hangus Terbakar

 

  Berita Terkini
 
Hasil Munaslub Tunjuk Daryatmo Sebagai Ketum Hanura

Developer Proyek Reklamasi Polisikan Konsumen

2.027 Warga Asmat Mendapat Pelayanan Kesehatan Satgas TNI

Kepala Bakamla RI Resmikan Kapal Terbesar Karya Anak Bangsa

Komisi IV Menilai Wajar Penolakan Petani Atas Masuknya Beras Impor

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2