Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Jokowi
Fadli Zon: Demokrasi Indonesia Mundur Selama Dipimpin Jokowi
2017-10-24 07:40:24
 

Ilustrasi. Wakil Ketua DPR RI, Dr. H. Fadli Zon, S.S., M.Sc.(Foto: BH /mnd)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Penurunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) selama tiga tahun pemerintahan Joko Widodo telah menggambarkan kenyataan yang dirasakan oleh masyarakat.

Begitu simpulan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon usai melakukan survei terbuka di akun media sosial Twitter tentang kebebasan berpendapat dan berserikat selama tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK.

"Dari 5.193 votes, 78 persen berpendapat jika pemerintah makin represif atau otoriter. Hanya 22 persen netizen yang menyatakan kita makin terbuka atau demokratis," jelasnya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Senin (23/10).

Menurutnya, survei ini tidak berbeda dengan survei sejenis yang dilakukan oleh beberapa media online di Twitter sejak beberapa hari lalu. Sehingga, survei ini bisa mewakili gambaran pandangan masyarakat secara umum, bukan hanya di kalangan waganet.

"Sebab, jika saya turun ke daerah pemilihan atau melakukan kunjungan kerja ke daerah, yang disampaikan masyarakat juga tak jauh berbeda. Kita bukan hanya mengalami penurunan ekonomi, tapi juga kemunduran hukum dan demokrasi," tegas wakil ketua umum Gerindra itu.

Ia kemudian mencontohkan mengenai indikasi kemunduran hukum dan demokrasi era Jokowi-JK. Salah satunya, penangkapan aktivis politik yang lebih banyak di zaman Jokowi ketimbang era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Termasuk, penangkapan aktivis hanya karena aktivitasnya di sosial media.

Menurut Fadli, tindakan itu tidak menunjukkan penegakkan hukum yang tegas, tapi menunjukkan kian ketatnya sensor dan tindakan represif oleh pemerintah. Apalagi, di sisi lain pemerintah secara kasat mata juga melakukan standar ganda dalam penegakkan hukum.

"Kasus pelaporan Ustad Alfian Tanjung dan Jonru, misalnya, cepat sekali diproses dan disidik oleh aparat. Namun kasus orang-orang yang dianggap dekat pemerintah, misalnya, hingga hari ini tidak ada proses sama sekali," tutupnya.(ian/RMOL/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Jokowi
 
  Fahri Hamzah: Jokowi Kupingnya Kurang Tebal
  Jokowi Ditinggal Relawan Prodem untuk Pilpres 2019, Mantan Sebut PDIP Ketakutan
  Tri Sukses Semu Ekonomi Presiden Jokowi
  Demo Tolak Jokowi di Tuban Ricuh, Mahasiswa Luka-luka
  Kunjungi Ponpes, Presiden: Ini Rutin Kita Lakukan, Tidak Ada Urusannya Dengan Politik
 
ads

  Berita Utama
Fadli Zon: Pemerintah Indonesia Istimewakan Tenaga Kerja Asing

Dewan Pers Digugat ke Pengadilan atas Perbuatan Melawan Hukum

Banyak Proyek Infrastruktur Runtuh, Jokowi Pura-Pura Tidak Tahu

Fahri Hamzah: Pemerintah Harus Segera Mencabut Perpres TKA

 

  Berita Terkini
 
Irjen Idam Azis Memimpin Serijab 6 Pejabat Utama dan Kapolres di Polda Metro Jaya

Ketua DPR Minta Semua Ormas Aktif Jaga Stabilitas Politik

3 Milisi AS Dinyatakan Bersalah Berencana Ngebom Masjid di Amerika

Polda Metro Jaya Gelar Hasil Razia Miras Oplosan di 147 TKP

PSI Urutan Teratas Partai yang tak Akan Dipilih

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2