Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Demokrasi
Fadli Zon: Negara Jangan Sampai Jadi Mata-mata Warganya
2017-01-01 15:58:49
 

Ilustrasi. Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon saat di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.(Foto: BH /mnd)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyoroti kewaspadaan pemerintah dalam membendung ujaran kebencian, provokatif, hingga informasi hoax di media sosial.

Pemerintah bahkan berencana turut memantau percakapan melalui aplikasi chatting, seperti WhatsApp, Line, dan BlackBerry Messenger.

Menurut dia, hal itu menjadi ancaman bagi demokrasi di Indonesia.

"Negara jangan sampai menjadi mata-mata bagi warganya. Itu memundurkan demokrasi kita. Sebab, hak menyatakan pendapat baik lisan maupun tulisan dijamin oleh konstitusi," ujar Fadli melalui keterangan tertulis, Sabtu (31/12).

Terkait penggunaan media sosial yang dinilainya masif dengan peredaran informasi yang kian tak terbendung, Fadli menilai yang perlu diatur adalah bagaimana provider telekomunikasi, memberi pengaturan yang lebih ketat terkait penjualan simcard.

"Misalnya, tak sembarangan menjual nomor atau simcard sehingga orang bisa menyalahgunakannya untuk kepentingan yang melanggar hukum, seperti menciptakan identitas dan akun-akun palsu," ucap dia.

Pemerintah, menurut dia, perlu mengupayakan agar masyarakat lebih cerdas dalam menggunakan media sosial dan aplikasi chatting yang digunakan untuk mengedarkan informasi secara masif.

Fadli juga menyinggung sikap aparat keamanan yang dengan mudahnya melemparkan tuduhan makar terhadap para aktivis. Hal itu dinilainya juga sebagai bentuk kemunduran demokrasi.

"Penangkapan dengan tuduhan makar, tanpa bukti yang kuat, adalah praktik rezim otoritarian yang dapat mengganggu demokrasi. Negara tak boleh menakut-nakuti warganya. Jangan sampai hukum menjadi alat politik pemerintah apalagi alat kekuasaan," kata Fadli, sebagai politisi senior dari partai Gerindra.

Ia menduga, pemerintah telah keliru dalam membedakan antara keamanan negara, keamanan rezim, serta keamanan sosial.

"Jangan sampai hanya karena media sosial yang kerap digunakan mengkritik pemerintah, lantas itu dianggap bisa mengganggu keamanan negara," kata pria kelahiran Jakarta, 1 Juni 1971 itu.(nt/ir/kompas/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Demokrasi
 
  Fahri Sebut Pasca Reformasi, Sistem Demokrasi Indonesia Kian Bertumbuh
  Politisi DPR Harapkan Mahasiswa Jadi Agen Perubahan Berdemokrasi
  Fadli Zon: Negara Jangan Sampai Jadi Mata-mata Warganya
  Belanda Akui Indonesia Negara Demokratis Terbesar Dunia
  DPR Akan Bangun Alun-alun Demokrasi
 
ads

  Berita Utama
Musim Pilkada di Daerah, BUMD Terancam Jadi 'ATM'

Satu Lagi Janji Ditunaikan: Ini Syarat untuk Miliki Rumah DP Nol Rupiah

Tambang Minyak, Mineral dan Batubara Jangan Dijadikan Komoditas Politik

Tidak Boleh Ada Penjualan Pulau Kepada Asing

 

  Berita Terkini
 
Berikut Tanggapan Ketum 'Aisyiyah Mengenai Dinamika Politik Pilkada 2018

Musim Pilkada di Daerah, BUMD Terancam Jadi 'ATM'

PBB Riau Resmi Mendukung Pasangan Firdaus-Rusli Menjadi Gubernur

Hasil Munaslub Tunjuk Daryatmo Sebagai Ketum Hanura

Developer Proyek Reklamasi Polisikan Konsumen

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2