Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Lingkungan    
Pertanian
Fadli Zon Berharap Pemerintah Fokus Pada Sektor Pertanian
2018-07-07 13:04:01
 

Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam, Fadli Zon (F-Gerindra) beraudiensi dengan petani, nelayan dan peternak ikan hias dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, di ruang Abdul Muis.(Foto: Naefurodji/Iw)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon berharap pemerintah fokus pada sektor pertanian. Pasalnya di sektor inilah yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Hal tersebut diungkapkannya saat menerima lebih dari seratus lima puluh petani, nelayan dan peternak ikan hias dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, di ruang Abdul Muis, Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Kamis (5/7).

"Setelah mendengar aduan dan aspirasi dari petani, peternak, dan nelayan Kabupaten Bogor, permasalahan mendasar mereka satu, yakni masalah permodalan. Mereka kekurangan modal, padahal demand atau permintaan pasar cukup tinggi. Ini sebenarnya masalah klise yang hingga saat ini belum ada solusinya. Inilah saatnya pemerintah untuk lebih fokus pada sektor pertanian. Pasalnya, sektor inilah yang menyerap tenaga kerja terbanyak," jelas Fadli.

Maka, lanjut Politisi Partai Gerindra ini, jika ingin menyejahterakan masyarakat, maka sejahterakan saja petani. Karena sebagian besar masyarakat Indonesia bekerja di sektor pertanian.

Tidak hanya itu, ia juga mengkritik kebijakan pemerintah terkait penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp3700 per kilogramnya untuk gabah kering panen. Hal ini menyebabkan sektor pertanian ini menjadi liberal. Pasalnya harga sebesar itu sangat memberatkan petani.

"Menurut saya, sebaiknya pemerintah tidak menggunakan HPP, namun kembali kepada aturan lama dimana ada dua harga, yakni harga dasar untuk menyejahterakan petani. Dan harga eceran tertinggi untuk melindungi konsumen. Konon hal itu yang dianggap oleh IMF sebagai campur tangan pemerintah di bidang ekonomi. Tapi hal itu semata untuk melindungi petani dan masyarakat Indonesia," pungkasnya.(ayu/sf/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Pertanian
 
  Peduli Pertanian, Maphilinda Syahrial Oesman Dorong Daerah Lain Ikuti Langkah Mura
  Legislator Imbau Pemerintah Cegah Arus Impor Pertanian
  37 PPL Pertanian Tuntut BKDPSDM Kaur Keluarkan Verifikasi Sarat Tes P3K
  Sandi Mendengar Cerita Agus Zamroni dan Janji Manis Pemerintah Joko Widodo
  Fadli Zon Nilai Data Pertanian Masih Kurang dan Lemah
 
ads

  Berita Utama
Pesan Aksi Damai, Prabowo: Kami Ingin Menegakkan Kebenaran dan Keadilan

Potret Pemilu 2019, LKPI: Ada 72,8 Persen Mengatakan Ada Banyak Kecurangan

Bawaslu Sebut 6,7 Juta Pemilih Tak Dapat C6 dan 17 Ribu TPS Telat Dibuka

5 Mantan Danjen Kopassus Siap Pimpin Aksi Demo 22 Mei 2019 Mendatang

 

  Berita Terkini
 
Fahri Hamzah: Rakyat Bakal Melawan Balik Jika Terus Diancam

Pesan Aksi Damai, Prabowo: Kami Ingin Menegakkan Kebenaran dan Keadilan

PAN, Gerindra, PKS, dan Berkarya Tolak Teken Hasil Pileg 2019

Peringati Hari Kebangkitan Nasional, PLN Kaur: Gemerlap Lebaran 2019 dengan Program Diskon

Forum Dai Nusantara Aksi di KPU: Mari Menghormati Proses Demokrasi

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2