Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
DPR RI
Fadli Zon Menjabat Plt Ketua DPR RI
2017-12-13 05:54:12
 

Fadli Zon dan Fahri Hamzah Kompak Pakai Syal Palestina.(Foto: andri)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memutuskan Wakil Ketua DPR bidang Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam) Fadli Zon menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPR. Keputusan ini diambil setelah Ketua DPR sebelumnya, Setya Novanto, mengundurkan dari posisi tersebut.

"Maka telah ditetapkan Plt Ketua DPR adalah Wakil Ketua Bidang Korpolkam. Sesuai urutan fraksi, dalam hal ini saya akan menjalankan Plt Ketua DPR sampai adanya ketua atau pimpinan definitif," kata Fadli yang didampingi Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dalam konferensi pers usai rapat pimpinan, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (11/12).

Fadli memastikan, pemilihan Plt Ketua DPR tersebut berdasarkan pasal 87 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3). Nantinya, Ketua DPR definitif akan dipilih oleh Fraksi Partai Golkar yang akan melakukan konsolidasi internal terlebih dulu.

Politisi F-Gerindra itu memperkirakan, di masa sidang berikutnya yang akan dimulai 9 Januari 2018, Golkar akan menentukan sosok Ketua DPR yang baru. Sehingga, posisi Plt Ketua DPR akan terus diembannya hingga Ketua DPR definitif terpilih. Jika masa sidang berikutnya Fraksi Partai Golkar tak kunjung menetapkan Ketua DPR, maka ia akan tetap menjabat Plt Ketua DPR.

"Plt sampai ada pimpinan definitif. Kita lihat dalam pelaksanaanya, dalam pengajuannya. Kita mengikuti aturan undang-undang. Tidak disebutkan ada batasan waktu," imbuh politisi asal dapil Jawa Barat itu.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah pun memastikan penunjukan Fadli sebagai Plt Ketua dikatakan telah sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang MD3. Fahri juga memastikan, pihaknya telah mengirimkan dua buah surat. Satu ditujukan kepada Presiden Jokowi dan satu lagi ditujukan untuk DPP Partai Golkar.

"Kami telah berkirim surat ke DPP dan Fraksi Golkar. Ada dua surat, kepada Presiden untuk pemberitahuan protokoler, dan kedua juga kami berkirim surat kepada Golkar bahwa Pak Novanto telah mengundurkan diri dan meminta agar Golkar mengirimkan calon pengganti," imbuh politisi asal dapil NTB itu.(sf,mp/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > DPR RI
 
  MK: Aturan Pemanggilan Paksa oleh DPR Bertentangan dengan UUD 1945
  Ketua DPR: Citra DPR Semakin Membaik
  DPR Gelar 'Lomba Kritik DPR 2018'
  Kritik Rakyat ke DPR Tidak Ada Batasnya
  Ketua DPR Ungkapkan Tugas Legislasi DPR Masa Sidang IV
 
ads

  Berita Utama
Tiba di Tanah Air, Juara Lari Muhammad Zohri Disambut Haru

Gerakan HMS Berikan Data BCA Milik Rakyat, Imbas BLBI, Namun Ditolak KPK

Kementerian Ketenagakerjaan Launching Permenaker No 5 Tahun 2018

Faisal Basri: Rupiah Rusak Karena Pemerintah Ambisius

 

  Berita Terkini
 
Tiba di Tanah Air, Juara Lari Muhammad Zohri Disambut Haru

DPP IMM: Indonesia Butuh Pemimpin Baru

Peringati HUT RI Ke 73, Ratusan Wanita akan Nyelam Massal di Manado

Fahri Hamzah Sudah Diberi Tahu SPDP Kasus Sohibul Iman oleh Penyidik

Gerakan HMS Berikan Data BCA Milik Rakyat, Imbas BLBI, Namun Ditolak KPK

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2