Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
White Crime    
KPK
Fadli Zon Minta KPK Usut Kasus Besar
2018-05-30 20:58:06
 

Ilustrasi. Gedung KPK Jakarta.(Foto: BH /sya)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyatakan secara de facto Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah berjalan sebagai lembaga permanen dan seharusnya independen. Namun menurut Fadli, kenyataan yang bisa dilihat pada saat ini adalah tugas dan fungsi KPK masih disetir oleh pihak tertentu dan sarat dengan konflik kepentingan penguasa.

Fadli menilai jika KPK selama ini hanya memproses korupsi-korupsi dengan level yang relatif kecil (Petty Corruption) dan selain itu juga penangkapan yang dilaksanakan selama ini diduga merupakan permintaan pihak tertentu.

"Padahal jika ditelusuri di Indonesia ini banyak ya itu Grand Corruption yang belum selesai. Lihat saja BLBI, Century, Sumber Waras, atau temuan BPK yang baru itu kasus Pelindo. Jangan Cuma OTT aja dibesar-besarkan, berat diongkosnya aja," ujarnya kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/5)

Wakil Ketua Umum Gerindra tersebut menilai KPK harus tegas menempatkan dirinya sebagai lembaga publik yang independen. Bahkan ia meminta mengusut kasus Pelindo yang baru ini menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan sehingga diduga merugikan negara sebesar Rp4,08 triliun.

Fadli Zon pun berharap ke depannya KPK bisa benar-benar menjadi lembaga yang kuat yang dapat berdiri di atas kaki sendiri sesuai dengan visi ketika pertama kali dibentuk.(eps/sc/DPR/bh/sya)




 

 
   Berita Terkait > KPK
 
  Al Khatam dan Konfederasi Nasional Pemuda Indonesia Serukan 'Save Polri & Save KPK'
  Presidium Nasional KPI Bentangkan Spanduk 20 Meter 'Jangan Benturkan Polri dan KPK !!'
  OTT KPK: Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan Ditetapkan Tersangka
  Anggota Komisi III: KPK Perlu Usut Kemenkum HAM
  KMI: Menjaga Independensi Lembaga Anti Korupsi di Tahun Politik
 
ads

  Berita Utama
Gerindra Minta Pemerintah Setop Klaim Divestasi Saham Freeport

Belum Ada Se-Rupiah pun Pembayaran Pembelian Saham PT Freeport

Sukseskan Pemilu Damai 2019, PB HMI: Strategi Jitu Tangkal Isu Hoax, Intoleransi dan Radikalisme

Ini Do'a Titiek Soeharto untuk Ulang Tahun Prabowo Subianto

 

  Berita Terkini
 
Tiga Jurkam Capres No Urut 01 Jokowi - Ma'ruf Amin Ditangkap KPK, Prihatin dan Ironis

Gerindra Minta Pemerintah Setop Klaim Divestasi Saham Freeport

Komisi VII Sesalkan Dampak Lingkungan PLTU PT Indo Bharat Rayon

Tim Pemenangan DPW Partai Berkarya DKI Jakarta Beri Motivasi Kader dan Caleg DPD untuk Serap Aspirasi Warga

BPJS Kesehatan Defisit Anggaran Sudah Kewajiban Presiden Mengkoordisanikan Para Pembantunya, Jangan Cuci Tangan

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2