Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Fahri Hamzah
Fahri Hamzah Laporkan Larangan Live Streaming Ceramah Agama Ke Wapres
2017-05-29 10:05:54
 

Ilustrasi. Flyer Marhaban Ya Ramadhan dari Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah.(Foto: Istimewa)
 
YOGYAKARTA, Berita HUKUM - Sikap aparat Kepolisian yang melarang membuat live streaming kegiatan ceramah keagamaan di bulan Ramadhan ini membuat heran sekaligus berang Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah.

"Inilah negeri Indonesia tercinta, dimana kebaikan dilarang disebarluaskan, tapi kerusakan seperti live streaming perilaku LGBT, dibebaskan untuk tersebar luas," kata Fahri sambil menepuk jidat saat menjadi pembicara dalam acara Tabligh Akbar Kampoeng Ramadhan Jogokariyan dengan tema 'Umat Islam Benteng NKRI' di Masjid Jogokariyan, Yogyakarta, Minggu (28/5).

Pernyataan Fahri ini menanggapi imbauan dari panitia Tabligh Akbar yang diperingatkan aparat Kepolisian agar tidak membuat live streaming acara keagamaan yang juga dihadiri Ketua GNPF MUI Bachtiar Nashir, Jubir HTI Ismail Yusanto, dan Ketua Majelis Mujahidin Irfan S Anwar tersebut.

Pimpinan DPR Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Kokesra) ini mengingatkan semua pihak, kalau dirinya adalah seorang pejabat negara yang ada nomornya, bukan warga negara illegal.

"Nomor mobil saya itu, termasuk kayak pejabat di Jogja, RI 56. Jadi saya ini, penguasa di Republik Indonesia nomor 56. Karena itu, tolong omongan saya ini tidak boleh dibredel," tegasnya.

Bahkan Fahri mempersilakan pihak-pihak, termasuk jamaah yang hadir pada acara Tabliq Akbar yang ingin membuat live streaming semua ucapannya.

"Jadi, yang mau streaming omongan saya silakan. Saya kemana-mana melakukan streaming. Kenapa saya mendiskresi ini? setelah mendengar pendahuluan dari pak kyai," katanya.

Lebih lanjut, Fahri berjanji akan menyampaikan larangan ini kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla melalui pesan singkat atau SMS.(ian/hg/rmol/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
Pemerintah Harus Jamin Ketersediaan Petugas Kesehatan Haji

Komnas HAM: Perlu Ada Lembaga Pengawas Keadilan Negara dan Kesejahteraan Rakyat

Pemerintah Diminta Waspada Terhadap Utang

Amien Rais: Kekayaan Indonesia Dikuasai Asing Secara Absolut

 

  Berita Terkini
 
Keterbukaan Informasi Tingkatkan Pengawasan Partisipatif Publik

Diduga Sebagai Bandar 1 Kg Sabu, Ridwan Ditembak Polisi

Panglima TNI: Industri Strategis Sangat Diperlukan Dalam Pertahanan Negara

#Tagar, Selamat Ulang Tahun yang ke-10

Jacky Chan dan Shah Rukh Khan Masuk Aktor Termahal Dunia Bersama Bintang Holywood

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2