Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
Fahri Hamzah
Fahri Hamzah Pertanyakan Data BPS Mengenai Angka Garis Kemiskinan
2018-07-19 05:29:29
 

Wakil Ketua DPR RI/Korkesra, Fahri Hamzah (F-PKS).(Foto: IwanArmanias/Iw)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengaku sangsi dengan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) terkait rilis data angka kemiskinan di Republik Indonesia yang mencapai titik terendah sepanjang sejarah.

Dalam pernyataannya, Fahri mengaku akan membuat catatan mengenai angka kemiskinan yang sebenarnya. Ia meminta agar pemerintah lebih transparan dalam menginformasikan data dan fakta kepada masyarakat.

"Ada data lain yang mengatakan bahwa kedalaman kemiskinan Indonesia itu semakin tinggi. Kerawanan kemiskinan Indonesia semakin meluas. Rawan itu berarti kehidupan masyarakat terus berada di dekat garis kemiskinan. Tidak ada progres bahwa masyarakat benar-benar meninggalkan garis kemiskinan. Kemiskinan dijadikan tren harian bagi rakyat," ujarnya saat ditemui di Media Center DPR RI, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (17/7).

Menurut politisi dapil NTB ini, kerawanan di sekitar garis kemiskinan masyarakat belum selesai diatasi. Untuk itu ia mengaku akan mencoba mengungkap data yang dibuat oleh BPS tersebut dan mempertanyakannya kepada pemerintah.

"Saya akan ungkap data tersebut, dan membuat pemerintah akan menjawab lagi, real tidak perubahan ini? Sebab dari tren yang saya baca, seluruh data kemiskinan menunjukkan kita makin miskin. Buruh semakin miskin, dan yang paling besar menyumbangkan kemiskinan adalah para pekerja tani," tegas alumni Universitas Indonesia ini.(eps/sf/DPR/bh/sya)




 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
Said Didu: Butuh Semangat Kepahlawanan Menjadi Saksi Sidang PHPU di MK

Komisi IV Pertanyakan Informasi Impor Minyak Kayu Putih

Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Bisa Didiskualifikasi, Eks Penasehat KPK Sebut Alasannya

Utang Luar Negeri RI Bertambah Lagi Jadi Rp 5.528 T

 

  Berita Terkini
 
Muhammad Mursi Meninggal, Presiden Erdogan: Pemerintah Mesir Harus Diadili di Mahkamah Internasional

Tiga Calon Sekjen KPK Akan Jalani Wawancara

Bareskrim Polri Musnahkan Barang Bukti 137 Kg Sabu-Sabu

Mulai Menyadap WhatsApp

Rahmawati Husein, Wakili Asia Tenggara dalam Sidang Dewan Pengarah PBB

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2