Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Palestina
Fahri Hamzah Tanggapi Veto AS; PBB Kekuatannya Tak Imbang
2017-12-19 19:35:19
 

 
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan, menyaksikan veto yang dilakukan oleh Amerika Serikat (AS), terhadap darft resolusi menolak Yerusalem sebagai Ibukota Israel yang dilakukan Negara Paman Sam itu, semakin gamblang bahwa di PBB itu kekuatannya tidak imbang. Ada kekuatan yang selalu melawan agenda masyarakat internasional, untuk menciptakan perdamaian yang sesungguhnya.

"Di sini saya selalu mengatakan, ada peluang bagi Indonesia untuk terlibat secara lebih, dalam melakukan reformasi terhadap keanggotaan PBB, khususnya Dewan Keamanan (DK)," kata Fahri lewat voicemail yang diterima wartawan, Selasa (19/12).

Fahri menyampaikan ini terkait upaya AS memveto draf Resolusi DK PBB yang diajukan oleh Mesir, yang menolak keputusan Presiden Donald Trump untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Apalagi, Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley mengatakan draf resolusi tersebut merupakan "penghinaan".

Melanjutkan pernyataannya, Fahri Hamzah mendesak agar Indonesia harus mengajukan proposal tentang negara-negara baru yang harus menjadi anggota DK PBB. Dalam hal ini, Turki dan Indonesia dapat sebagai alternatif, khususnya Indonesia karena menjadi negara muslim terbesar dunia.

Seharusnya, menurut politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, klaim negara muslim terbesar di dunia ini, dapat menyebabkan masuknya Indonesia ke dalam atau menjadi anggota tetap DK PBB. Karena dengan itu, maka umat Islam akan selalu punya wakil. "Tapi, pertanyaannya adalah apakah Indonesia siap berteriak sekeras itu. Itu yang kita harapkan," ucapnya.

Indonesia, kata Fahri lagi, harus lebih berani berteriak menyuarakan ketidakadilan global, yang sekarang ini menyebabkan konflik dimana-mana di seluruh dunia. Peluang ini harus ditangkap, daripada terus melakukan diplomasi kecil-kecilan yang tidak akan merubah wajah dunia.

"Lebih baik kita melakukan suatu diplomasi lompatan yang menyebabkan Indonesia punya peran yang besar dihari-hari mendatang. Itu yang saya bilang, sesuai dengan besarnya bangsa Indonesia, besarnya penduduk yang diwakilinya dan besarnya harapan dunia kepada kita," harapnya.

Karena sekarang ini, Fahri melihat kalau Indonesia belum melakukan sesuatu yang sudah menjadi levelnya, yakni ibarat petinju Indonesia ini ada dikelas berat, tetapi jangan isu yang dihadapi isu-isu kelas ringan terus.

"Sekali-kali main lah isu kelas berat. Kenapa Iran bisa bermain di isu kelas berat? Kenapa Qatar yang negara kecil itu bisa juga bermain dalam isu kelas berat? Kenapa kita tidak main isu kelas berat? Dan karena itu, sebagai negara berpenduduk besar nomor empat di dunia, penduduk muslim nomor tiga di dunia, atau penduduk muslim terbesar di dunia dan penduduk negara demokrasi nomor tiga di dunia, maka layaklah kita mengambil peran-peran yang besar, dan signifikan. Itu yang sesungguhnya ditunggu-tunggu oleh masyarakat dunia khususnya umat Islam," tutup Pimpinan DPR Korkesra ini.(mp/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
Fadli Zon: Pemerintah Indonesia Istimewakan Tenaga Kerja Asing

Dewan Pers Digugat ke Pengadilan atas Perbuatan Melawan Hukum

Banyak Proyek Infrastruktur Runtuh, Jokowi Pura-Pura Tidak Tahu

Fahri Hamzah: Pemerintah Harus Segera Mencabut Perpres TKA

 

  Berita Terkini
 
Polda Metro Jaya Gelar Hasil Razia Miras Oplosan di 147 TKP

PSI Urutan Teratas Partai yang tak Akan Dipilih

Fadli Zon: Pemerintah Indonesia Istimewakan Tenaga Kerja Asing

DPR Gelar 'Lomba Kritik DPR 2018'

Memaknai Isra Mi'raj dalam Perjalanan Hidup

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2